Sri-Edi Swasono: Ekonomi Masih Tunduk pada Pasar


Sabtu, 26 Maret 2016 - 04:32:35 WIB
Sri-Edi Swasono: Ekonomi Masih Tunduk pada  Pasar

PADANG, HALUAN — Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indo­nesia (UI), Sri-Edi Swasono mengkritisi kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pemerintah masih tunduk pada ke­daulatan pasar dan abai pada Pasal 33 UUD 1945, sehingga ekonomi rakyat tidak dibangun sebagaimana mestinya.

“Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan bapak presiden di Bukittinggi. Saya katakan pada beliau; bapak selalu bicara pembangunan berlandaskan Tri Sakti. Kalau akan melakukan pemba­ngunan berasaskan Tri Sakti, jangan mendekat pada neolib,” kata Sri Edi kepada Haluan setelah digelar­nya kegiatan peletakan batu pertama gedung perkuliahan baru Uni­versitas Tamansiswa (Unitas) di Padang, Jumat (25/3).

Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa itu juga menga­takan, bentuk pengabaian pemerintah kepada Pasal 33 dan keakraban dengan neo-liberalisme tercer­min dari kurangnya keberpi­hakan terhadap masyarakat kecil dan lebih mengutamakan keingi­nan pasar.

“Kedaulatan ekonomi yang sekarang ini adalah kedaulatan pasar, bukan kedaulatan rakyat. Saya pastikan bahwa kita saat ini tidak sedang berdaulat apa-apa. Banyak pabrik, hanya pabrik rakitan. Pemerintah terlalu tun­duk pada pasar,” katanya lagi menyayangkan.

Ki Sis juga mengkritik kebija­kan para kepala daerah yang dengan teganya menggusur warga miskin dari wilayah permu­ki­man. Padahal, menurutnya yang seharusnya digusur adalah ke­miskinan itu sendiri, bukannya orang miskin.

Menurutnya lagi, pemerintah harus segara menyadari keke­liruan dalam menjalankan roda perekonomian sejauh ini, kem­bali pada Pasal 33 1945, serta menyingkirkan neoliberalisme dan kapitalisme yang merong­rong rakyat kecil. Ia pun telah berusaha bersama Tamansiswa untuk mempertahankan penga­jaran yang dianut dalam undang-undang tersebut.

“Dalam perkuliahan di setiap Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa di manapun, saya tekankan untuk memperlajari mata kuliah Ekonomi Kerakya­tan dan Sistem Ekonomi Indo­nesia. Ini mata kuliah wajib kami dan tidak boleh tidak dipelajari di setiap Universitas Taman­siswa,” ucapnya.

Pasal 33 UUD 1945 sendiri tediri dari lima ayat yang menje­laskan aturan tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan sumberdaya alam, dan prinsip perekonomian nasional. Pada ayat pertama berbunyi bahwa pere­konomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas ke­keluargaan. Ayat kedua ber­bunyi bahwa cabang-cabang pro­duksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ayat ketiga menjelaskan bah­wa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diper­gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat ke­empat menjelaskan bahwa pere­konomian nasional diseleng­gara­kan berdasar atas demokrasi eko­nomi dengan prinsip keber­sam­aan, efisiensi berkeadilan, berkelan­jutan, berwawasan ling­kungan, kemandirian, serta de­ngan menja­ga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Se­dang­kan ayat kelima berisi aturan lanjutan dari Pasal 33. (h/isq)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]