Salah Kelola, Dana Desa Bisa Berujung ke Ranah Hukum


Sabtu, 26 Maret 2016 - 13:02:44 WIB

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Walinagari harus meningkatkan kehati-hatian dalam mengelola dana desa/nagari. Jangan sampai penggunaan dana itu menimbulkan permasalahan hukum. Dari sekarang perlu diwanti-wanti agar setiap wali nagari ekstra hati-hati dalam me­ngelola dana nagari terse­but. Namun, sepanjang me­ngacu pada aturan berlaku, tidak ada yang harus dita­kutkan.

Hal itu disampaikan bu­pati dalam rapat koordinasi pemerintahan nagari se-Kabupaten Limapuluh Ko­ta, yang dihadiri staf khusus Kementerian Desa Pem­bangunan Daerah Terting­gal dan Transmigrasi, Indra SG Lubis, SE, dan Wakil Bupati Ferizal Ridwan, di Aula Kantor Bupati se­tem­pat.

Dikatakan, tahun ini pemerintah pusat akan me­ngu­curkan anggaran mini­mal Rp600 juta hingga Rp1 milar lebih. Setiap nagari mendapatkan dana yang besar, namun jangan terlena membuat laporan per­tang­gungjawabannya. Jangan biasakan menunda pen­ca­tatan penggunaan dana, agar tidak lupa yang berpo­tensi menimbulkan penyim­pangan.

“Pemerintahan nagari terlatih untuk melaksanakan akuntabitas keuangan. Be­gitu dana masuk dan digu­nakan, jangan lupa mem­buat laporan per­tang­ungja­wabannya. Sebab, dana desa yang mencapai Rp1 milar lebih itu akan diawasi ter­masuk oleh KPK. Ia juga semua pihak, termasuk to­koh masyarakat agar ikut mengawasi proses pengelo­laan dana dimaksud agar tidak terjadi penyele­we­ngan,” ungkap Irfendi Arbi.

Wakil Bupati Ferizal Ridwan, S.Sos dalam pe­nyam­paiannya menyebut, silva di daerah ini terus meningkat karena pe­ngang­garan yang tidak tepat. Be­gitu pula dana belanja pe­gawai yang sampai 65%, hal itu disebabkan pengang­garan yang tidak pas dan tidak pantas. “Dana silva meningkat setiap tahunnya dan anggaran belanja pega­wai sampai 65% lantaran penganggaran yang tidak tepat dan tidak pentas.

Dalam kesempatan itu Wabup juga menyorot per­tangungjawaban dana na­gari tahun 2015 yang masih ada sebanyak 27 nagari yang belum memasukan lapo­rannya. Keterlambatan ini dikhawatirkan akan mem­perlambat transper dana pusat ke nagari. “Kita ber­ha­rap hari Senin depan se­mua laporan per­tangung­jawaban seluruh nagari su­dah masuk,” tuturnya.

Sementara itu, Indra SG Lubis menjelaskan, alokasi APBN untuk dana desa se­belumnya sebesar Rp20,7 triliun  atau rata-rata Rp 250-350 juta perdesa, kini bertambah menjadi Rp 46,9 triliun atau rata-rata Rp600 sampai 700 juta per desa. “Pencairan dana desa tahun ini dibagi dalam dua tahap, dengan pembagian 60 per­sen dan 40 persen, dimana tahap pertama akan dilak­sanakan April, sedangkan tahap kedua dilakukan Agus­tus,” jelasnya. (h/zkf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]