Hari Ini, Dewan Sampaikan Hak Angket


Senin, 28 Maret 2016 - 02:49:41 WIB
Hari Ini, Dewan Sampaikan Hak Angket

PEKANBARU, HALUAN — Hari Ini, Senin (28/3) hak angket dewan akan di­sam­paikan dalam rapat paripurna atas penganggaran pem­ba­yaran hutang eskalasi Pem­prov Riau dalam APBD Pe­ru­bahan 2015.

Hak angket digunakan dewan karena anggaran ter­sebut sudah ditolak dan tidak pernah disetujui dewan. Na­mun, anggaran tersebut tetap masuk dalam APBDP tahun anggaran 2015.

“Kita sampai dalam rapat paripurna Senin (hari ini, red) ,” ungkap Pengusul Hak Ang­ket DPRD Riau, Ade Agus Hartanto kepada Haluan Riau akhir pekan lalu.

Anggota Komisi E DPRD Riau ini menyebutkan, pe­ngusul hak angket sudah me­menuhi syarat untuk di­usulkan hak angket dan sudah ada sebanyak 15 anggota de­wan yang menandatangani kesepakatan penggunaan hak angket.

“Dalam paripurna Senin besok (hari ini, red). Kita akan sampaikan alasan kita me­nyampaikan hak angket se­kaligus minta persetujuan se­luruh anggota dewan terhadap hak angket ini dalam pa­ripurna,” terang Ade.

Menurut Politisi PKB ini, hak angket ini ditujukan untuk membuka bagaimana ang­ga­ran pembayaran hutang eska­lasi yang sudah ditolak dan tidak pernah disetujui dewan masuk dalam anggaran apbd-p 2015.

“Jadi, tidak ada yang perlu ditutupi dan Kita ingin se­muanya tuntas. Biar jelas se­mua bagaimana pembayaran hutang eskalasi yang tidak pernah disetujui dewan ini kok bisa masuk. Ini harus dibuka lagi bagaimana prosesnya mulai dari awal sampai pe­ngesahan biar semuanya clear and clean,” tegas Ade.

Hal senada disampaikan Pengusul Hak Angket Har­dianto.

Politisi Gerindra ini men­jelaskan, kak angket yang digulirkan untuk mencari titik terang mekanisme masuknya anggaran hutang eskalasi yang sudah ditolak dewan.

Disebutkannya, dalam pem­bahasan dan pengesahan apbd anggaran eskalasi sudah ditolak dan tidak ada masuk rapbd-p 2015.

Kemudian, dikirimkan ke kemendagri untuk diverifikasi dan dievaluasi terhadap ran­perda apbd-p 2015. Setelah itu keluar kepmendagri, se­lan­jutnya ini perlu harmonisasi kemudian disepakati dan di­setujui antara tapd dan bang­gar. Baru apbd-p bisa sah men­jadi perda dan bisa di­lak­sanakan.

“Pertanyaan sekarang, banggar kan sudah menolak anggaran eskalasi.  Yang kita cari titik temu ini kan, timbul kecurigaan timbul pertama apakah pemprov wan prestasi memasukan ini dengan ada keputusan mendagri atau ada oknum di dprd atau di banggar yang mengetahui dan me­nye­tujui ini anggaran dimasukan. Ini harus dibuka secara terang benderang,” jelas Hardianto.

Wakil Ketua Komisi D ini menegaskan, jangan sampai komisi d yang selalu tertuduh karena ini sudah masuk ke banggar.

“Ini bukan ranah kami lagi. Bahkan, hampir semua anggota banggar tidak pernah men­ye­tujui memasukan dana eskalasi. Sedangkan pemprov me­ng­klaim sudah prosedural, prosedural seperti apa. Inilah yang harus dibuka Clear and clean, apakah sudah betul prosedurnya atau belum. Kita buka saja semuanya, mulai pembahasan sampai adanya keputusan mendagri sampai pengesahan dan surat perse­tujuan dewan,” tegas Hardianto.

Ketika disinggung adanya isu 2 persen yang diterima oknum dewan. Hardianto menyebutkan, sampai saat ini hal itu masih sebatas isu dan bukan ranah dewan. “Itu ranahnya penegak hukum, bukan ranah kami,” pungkas Hardianto. (hr)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]