DPR Minta BPK Audit BPJS


Senin, 28 Maret 2016 - 03:00:22 WIB

JAKARTA, HALUAN — Komisi IX masih me­nunggu sikap resmi pemerintah terkait kenai­kan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah mengisyaratkan akan mengkaji ulang Peraturan Presiden yang menyebut kenaikan iuran BPJS mulai 1 April 2016 nanti.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan pihaknya belum menyetujui rencana kenaikan iuran BPJS tersebut, dan meminta ada audit terhadap BPJS. DPR akan meminta Badan Peme­riksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BPJS Kesehatan.

“Pimpinan DPR yang ak­an meminta BPK untuk audit nanti,” ujar Dede Yusuf pa­da Republika.co.id, Ahad (27/3).

Namun, Komisi IX masih menunggu kebijakan Pre­siden Joko Widodo untuk meninjau ulang Perpres itu. Komisi IX memang tegas menolak kenaikan iuran BP­JS yang dinilai sepihak oleh pemerintah.

Terlebih, kenaikan iuran itu belum didahului oleh perbaikan fasilitas dan pe­layanan pada peserta BPJS. Komisi IX sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait persoalan ini.

Menurut Dede Yusuf, su­rat respon komisi IX atas Perpres kenaikan iuran BPJS ditinjau ulang sudah di­sam­pai­kan pimpinan DPR ke Jokowi.

DPR hanya tinggal me­nung­gu sikap resmi dari Pre­siden. Bahkan, kalau Jokowi tidak merespon rekomendasi Komisi IX, DPR siap meng­guna­kan hak kedewanannya menyikapi ke­nai­kan iuran BPJS.

Yang pasti, Komisi IX pasti akan meminta BPK melakukan audit pada BPJS sebelum memutuskan sikap­nya terkait kenaikan iuran BPJS.

“Audit BPK nanti surat tersendiri dari pimpinan DPR, sehingga rekomendasi hasil rapat,” tegas politikus Partai Demokrat itu. (h/rol)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 07 Juli 2020 - 10:58:05 WIB

    DPR Desak Menpan RB Serius Tangani Masalah Honorer K2

    DPR Desak Menpan RB Serius Tangani Masalah Honorer K2 HARIANHALUAN.COM - Dalam sesi pendalaman mengenai paparan yang disampaikan oleh Menteri PAN RB, BKN dan KASN, Ir. Hugua Anggota Komisi II DPR RI menegaskan kembali dan mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform.
  • Selasa, 07 Juli 2020 - 10:19:37 WIB

    Covid-19 Tak Terkendali, Ini Saran Anggota DPRD ke Anies Baswedan

    Covid-19 Tak Terkendali, Ini Saran Anggota DPRD ke Anies Baswedan HARIANHALUAN.COM - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperketat pengawasan protokol Covid-19. Pemprov DKI Jakarta dianjurkan mengerahkan lurah hi.
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:32:22 WIB

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja harus mampu membuka peluang berusaha dan bertampak positif kepada dunia usaha serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, da.
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 12:29:37 WIB

    Program Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, DPR Beri Apresiasi

    Program Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, DPR Beri Apresiasi HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja. Menurutnya, penghentian ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan eva.
  • Rabu, 01 Juli 2020 - 14:54:43 WIB

    DPR Pertanyakan 14 Proyek Fiktif Waskita, Lagi Diperiksa KPK?

    DPR Pertanyakan 14 Proyek Fiktif Waskita, Lagi Diperiksa KPK? HARIANHALUAN.COM - Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama sejumlah bos BUMN karya diwarnai pertanyaan terkait dugaan proyek fiktif. Pertanyaan itu dilontarkan para legislator kepada Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk (WSKT), D.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]