Calon Hakim Agung Dituding Bermasalah


Senin, 28 Maret 2016 - 03:49:30 WIB

JAKARTA, HALUAN — Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai banyak calon hakim agung yang bermasalah. Mereka dianggap tidak memenuhi prasyarat yang harus dipenuhi hakim agung.

Sebanyak 86 calon telah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh Komisi Yudisial. Saat ini, institusi pemantau hakim tersebut masih mencari delapan hakim agung yang dibu­tuhkan Mahkamah Agung.

Peneliti KPP Erwin Natosmal Oemar mengatakan, penilaian atas beberapa calon hakim agung yang dianggap ber­masalah tersebut dilihat dari rekam jejaknya. Keikutsertaan mereka, kata Erwin, merupakan ancaman bagi lembaga peradilan Mahkamah Agung.

Namun Erwin belum berani menyebutkan nama calon hakim agung yang dinilai bermasalah itu. Selama ini pihaknya masih melakukan pemetaan awal dan masih terus melakukan investi­gasi atas dugaan tersebut.

“Kami belum bisa memas­tikan berapa jumlahnya, tapi ada beberapa orang yang kami anggap bermasalah,” kata Erwin saat ditemui di kantor Lembaga Ban­tuan Hukum Jakarta, Jakarta, Minggu (27/3).

Erwin mengatakan, reformasi birokrasi di Mahkamah Agung masih mengalami berbagai masa­lah. Dia menilai masih ada mafia peradilan di dalam tubuh Mahka­mah Agung.

Dia berharap peran Komisi Yudisial tak hanya sekadar me­nyeleksi hakim agung, tetapi juga mendorong percepatan refor­masi peradilan. Karena itu, tam­bahnya, Komisi Yudisial harus bisa menimbang calon hakim agung yang memiliki kredibilitas.

“Tertangkapnya petinggi MA beberapa waktu lalu, meng­indikasi bahwa masih ada jejaring mafia peradilan di dalam Mah­kamah Agung,” katanya.

Sementara peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Ginting menilai, banyak calon hakim agung yang dianggap bermasalah karena tidak meme­nuhi kriteria kompetensi, kre­dibilitas, maupun integritas.

Dia mengambil contoh, ada salah satu calon hakim agung yang memiliki latar belakang pendidikan hukum perdata, na­mun mendaftarkan diri pada hukum pidana. Kompetensinya pun diragukan lantaran akan mempengaruhi produktivitasnya.

“Masih banyak calon yang bermasalah. Mereka diragukan apakah akan menampilkan per­forma terbaik dalam menangani perkara,” katanya.

Sementara itu, Komisi Yudi­sial memastikan rekrutmen calon hakim agung (CHA) dilakukan sesuai kebutuhan, menanggapi usulan Koalisi Pemantau Pera­dilan mengenai proses rekrutmen CHA yang mesti memperhatikan analisis kebutuhan hakim agung.

“Tentu saja dalam setiap proses rekrutmen sebisa mung­kin diupayakan menjawab kebu­tu­han riil yang ada, bukan hanya sekadar mengisi kekosongan,” ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi melalui pesan singkat di Jakarta, Ahad (27/3). (h/cnn/rep)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]