Imbauan DPRD Siak

Perusahaan Perkebunan Agar Selesaikan Tapal Batas


Selasa, 29 Maret 2016 - 02:55:04 WIB

SIAK, HALUAN—Hampir seluruh perusahaan per­ke­bunan yang ada di wilayah Kabupaten Siak belum mem­buat tapal batas antar wilayah perizinannya.

Hal ini memicu konflik antara perusahaan dan ma­syarakat. Belakangan ini jum­lah kasus sengketa lahan ma­kin bertambah, bahkan ada beberapa perusahaan yang memasang plang tapal batas di perkebunan masyarakat yang sudah produktif.

Melihat kondisi itu, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan angkat bicara. Ia meminta pe­merintah bisa mendesak peru­sahaan untuk menye­lesaikan tapal batas, jika tidak kasus seperti ini makin ber­tambah.

Saat ini PT Seraya Sumber Lestari memasang plang batas wilayah perizinan di lahan perkebunan kelapa sawit war­ga Kampung Tumang yang sudah produktif.

Padahal, sebelumnya pe­ru­sa­haan perkebunan akasia ini belum pernah memasang plang tapal batas, hal ini sepontan membuat warga terkejut.

Menurut Indra Gunawan, permasalahan ini muncul ka­rena dari awal tidak ada pe­metaan mana wilayah yang bisa digarap perusahaan dan mana wilayah masyarakat bertempat tinggal dan men­cari nafkah.

Terbukti ada beberapa kampung yang letaknya di tengah areal perizinan pe­rusahaan.

“Hingga akhirnya terjadi tumpang tindih kepentingan, perusahaan punya kepen­tingan atas dasar izin yang mereka miliki, sementara masyarakat juga memiliki kepentingan yang lebih men­dasar, dari sebelum peru­sahaan hadir masyarakat su­dah ada di sana membuat perkampungan,” kata Indra Gunawan, Sabtu (26/3).

Indra Gunawan meminta pemerintah dan BPN untuk melakukan kajian ulang, un­tuk memastikan apakah izin yang diberikan ke perusahaan itu sesuai kondisi dilapangan, atau bahkan perusahaan meng­garap lahan diluar areal perizinannya.

Ia mengatakan, DPRD Siak akan memanggil pe­rusahan perkebunan yang beroprasi di wilayah ad­mi­nistrasi Kabu­paten Siak satu persatu, didudukan dengan masyarakat di areal pe­ru­sahaan itu.

“Bagi perusahan yang meng­klaim perkebunan ma­syarakat, tunggu saja saatnya, ketika itu benar hak rakyat akan kita kembalikan ke rakyat,” kata Muhtarom. (hr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 29 November 2016 - 00:25:17 WIB

    700 Perusahaan Rambah Hutan Riau

    PEKANBARU, HALUAN — Panitia Khusus Dewan Per­wa­kilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menemukan 700 peru­sahaan sawit dan hutan meram­bah hutan di Riau secara ilegal. Hal ini juga rentan menyebabkan kebakaran hutan dan laha.
  • Selasa, 01 November 2016 - 01:04:16 WIB

    Sidang Perdana SP3 Perusahaan Riau Libatkan 10 Pengacara

    PEKANBARU, HALUAN — Sidang perdana Praperadilan gugatan atas terbitnya SP-3 (Surat Perintah Peng­hentian Penyidikan) terhadap 15 peru­sahaan yang diduga terjadi kebakaran lahan di Provinsi Riau, resmi digelar di Pengadila.
  • Senin, 17 Oktober 2016 - 00:27:50 WIB

    DPRD: Izin Lima Perusahaan Sawit Harus Dicabut

    TEMBILAHAN, Haluan — Karena tak ada itikad baik dari pihak perusahaan per­kebunan kelapa sawit yang berkonflik dengan masya­rakat, akhirnya DPRD dan Pemkab Inhil mengeluarkan rekomendasi pembekuan perizinan perusahaan ‘.
  • Jumat, 09 September 2016 - 01:39:59 WIB
    DIDUGA TAK KANTONGI IZIN

    Hutan Bukit Kartini Dibabat Oknum Perusahaan

    BATAM, HALUAN — Hutan lindung bukit di Bengkong Kartini, Kecamatan Bengkong, hampir gundul dibabat oleh oknum perusa­haan, yang diduga tidak mengantongi izin. Selain itu, tanah hutan itu dipakai untuk menimbun reklamasi di.
  • Kamis, 21 Juli 2016 - 02:13:22 WIB

    11 Perusahaan Karlahut Di-SP3

    PEKANBARU, HALUAN — Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) me­rilis sebelas perusahaan yang sempat disidik pada 2015 lalu, atas kasus dugaan ke­bakaran lahan dan hutan, dihentikan proses pe­nyi­dikannya oleh .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]