Depok Mulai Batasi Umur Angkutan Umum


Selasa, 29 Maret 2016 - 03:23:03 WIB
Depok Mulai Batasi Umur Angkutan Umum

DEPOK, HALUAN —Pe­me­rintah Kota Depok be­ren­cana membatasi usia kendaraan dipakai sebagai angkutan umum. Alasannya, mereka tidak ingin terkesan moda transportasi massal di daerah itu terkesan usang.

Kepala Seksi Angkutan Lintas Batas Dinas Per­hu­bungan Kota Depok, Akh­mat Zaini mengatakan, rata-rata angkot di Depok buatan 1996 sampai 1997.

Pem­batasan usia ang­kutan um­um itu ber­lan­das­kan Peratu­ran Wali Kota Depok No­mor 8 tahun 2015, tentang Persyaratan dan Prosedur Pemberian Izin Penye­leng­gara­an Ang­kutan Orang dalam Trayek. Atu­ran itu akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2017.

Menurut Zaini, jumlah angkot di Depok tercatat 2.884 unit. Sedangkan ang­kutan AntarKota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota AntarProvinsi (AK­AP) sebanyak 3.620 unit. Dari jumlah itu, 30 persen angkot usianya lebih dari satu dasawarsa.

“Jangan sampai angkot dan kendaraan umum di Depok dicap jelek-jelek. Kendaraan harus layak. Salah satu caranya batasi usia penggunaan,” kata Zai­ni, Senin (28/3).

Zaini mengatakan, ba­ta­san usia kendaraan akan berbeda, tergantung moda transportasi. Buat taksi ma­k­simal berumur tujuh tahun sejak dirakit. Sedangkan bus kecil atau angkot maksimal sepuluh tahun, bus sedang maksimal 15 tahun, serta bus besar selama 20 tahun. Kendaraan melebihi keten­tu­an batas usia dilarang beroperasi dan diminta be­rubah fungsi.

“Untuk menjamin pe­laya­nan angkutan pada tra­yek yang ada, maka ken­da­raan harus dapat diganti dan diremajakan,” ucap Zaini.

Zaini melanjutkan, hing­ga 31 Desember 2016, setiap permohonan izin angkutan umum menggunakan ken­daraan dengan umur lebih dari batas, wajib melam­pirkan surat pernyataan kesanggupan melakukan penggantian, atau pere­majaan kendaraan paling lambat hingga akhir tahun ini. Bila sampai diterapkan aturan tetap tidak dipatuhi, mereka akan memberikan sanksi. Untuk angkutan per­kotaan dalam kota, dikena­kan sanksi administrasi. Sedangkan, angkutan kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi, maka dinas akan melaporkan ke­pada pemberi izin untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan.

“Sanksi administrasi itu mulai surat peringatan 1, 2 dan 3. Lalu sampai pem­be­ku­an dan pencabutan izin bila tidak dipatuhi,” ujar Zaini.

Pakar Manajemen Ino­vasi Universitas Indonesia, Ali Brawi mengatakan, pe­m­batasan usia kendaraan sangat diperlukan buat me­ngu­rangi kepadatan jalan raya secara menyeluruh. Selain itu, pembatasan usia kendaraan bakal mem­beri­kan kenyamanan dan rasa aman pengguna angkutan umum, dengan kendaraan yang layak.

“Untuk mengurangi ma­cet, pembatasan usia ken­dara­an yang masuk memang bisa menjadi salah satu so­lusi,” kata Ale, sapaan akrab Ali.

Menurut Ale, selain me­m­batasi usia kendaraan, Pemkot Depok mesti mem­buat shuttle bus nyaman buat menghubungkan ke berbagai wilayah. Fasilitas transportasi umum di setiap kota memang harus me­ning­kat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Peme­rintah, kata dia, harus terus mempunyai te­ro­bosan su­paya masyarakat mem­puny­ai alternatif me­la­kukan pe­r­g­erakan meng­gunakan tra­n­s­portasi. Selain itu, peningkatan fungsi jalan dan pedestrian juga harus diatur pemerintah. (h/mdk)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]