Tak Pecah Kongsi


Selasa, 29 Maret 2016 - 03:26:49 WIB

Pilkada langsung dianggap sebagai salah satu hasil reformasi yang dominan. Hal itu dianggap sebagai kemenangan bagi rakyat. Sebab rakyat dianggap bisa menentukan sendiri penguasa bagi mereka. Rakyat bisa memilih penguasa yang sesuai dengan keinginan mereka demi kemaslahatan mereka.

Harapannya rakyat bisa memilih pengua­sa yang paling memperhatikan kepentingan mereka dan karena dipilih rakyat maka penguasa itu akan memperhatikan nasib rakyat dan bekerja demi kemaslahatan rakyat, sebab penguasa itu merasa berutang budi kepada rakyat yang telah memilihnya. Itu asumsinya.

Namun faktanya sungguh jauh berbeda. Yang terjadi penguasa daerah (Kepala Daerah dan wakil kepada daerah) hanya sibuk bekerja demi kepentingannya sendiri, kepentingan kelompoknya, juga untuk membalas budi dari pihak yang menda­nainya untuk memenangkan Pemilu Kada.

Kepala Daerah dan wakilnya bekerja de­mi kepentingannya masing-masing. Aki­batnya terjadilah konflik kepentingan antara Ke­pala Daerah dengan wakilnya. Potensi ter­jadinya konflik itu makin besar jika ma­sing-masing didukung oleh partai yang ber­beda. Apalagi jika masing-masing bernafsu untuk maju dalam Pemilu Kada berikutnya.

Maka konflik kepentingan pun tak terhindarkan terjadi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah. Tak jarang konflik itu sudah meluas kepada perpecahan di tubuh pemerintah di daerah. Pemerin­tahan pun tidak berjalan semestinya.

Bagaimana mungkin urusan pemba­ngunan dan kemasyarakat akan bisa berja­lan dengan baik jika antara Kepala Daerah dengan wakilnya selalu gontok-gontokan?  Keduanya saling berhadapan, saling memu­puk rivalitas. Perpecahan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terjadi antara lain lantaran keduanya sama-sama dipilih secara langsung. Kompetisi serta rivalitas muncul karena keduanya sama-sama merasa mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat.

Di Sumbar, pelaksanaan pesta demo­krasi untuk memilih kepala daerah tahun 2015 lalu pada umumnya berjalan mulus. Hasil yang mencerminkan cita-cita banyak pihak itu, juga jadi target Kapolda Sumbar saat itu, Brigjend Bambang Sri Herwanto melalui istilahnya tak ada kaca yang pecah, tak ada darah yang menetas dan tak ada asap yang mengepul. Ada 13 kepala daerah baru, bupati dan walikota yang sudah menjalankan tugasnya pascadilantik gubernur beberapa waktu lalu.

Wajar juga lah. Bak hubungan suami is­tri, salah satu kepala daerah, yakni Bupati/Wa­kil Bupati Kabupaten Solok bahkan su­dah memproklamirkan “tetap setia” sampai akhir. Niatan yang pantas didukung. Na­mun, dalam sisi rivalitas, keduanya jelas tak akan bisa disamakan dengan beberapa ke­pala daerah lain yang menghasilkan pimpi­nan baru. Sebut saja Pesisir Selatan, Dhar­masraya, Tanah Datar dan lainnya.

Bagi Gusmal/Yulfadri Nurdin, kerja me­reka lima tahun ke depan berbeda dengan Hen­dra Joni/Rusma Yul Anwar, misalnya. Yulfadri bisa melenggang “gam­pang” tanpa harus merasa direcoki bupati Gus­mal yang “jatah”-nya sudah habis pada pe­riode ini. Sementara Hendra Joni/Rus­ma, adrenalin mereka masih kuat un­tuk bersaing.

Karenanya, agar tak pecah kongsi, perlu komunikasi dan pembagian tugas dan kewenangan yang baik. Jangan sampai, orang nomor dua di kabupaten/kota hanya bertugas tanda tangan surat, sementara orang nomor satu sibuk mengurus roda pemerintahan sendiri. (*)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]