BPKG Segera Terbentuk

Petani Gambir Bernafas Lega


Selasa, 29 Maret 2016 - 03:38:22 WIB

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Harga komoditi gambir di Kabupaten Limapuluh Kota, sering fluktuasi. Saat harga gambir turun, praktis kebun petani tak dipelihara.

Namun kalau harga gam­bir naik, petani mem­benahi lagi kebunnya, sehin­gga tak menguntungkan bagi para petani gambir di daerah ini.

Hal yang seperti itu, nampaknya mulai menda­patkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Un­tuk mendongkrak dan men­jaga harga komoditi eksport ini agar selalu di atas stan­dar, Perusahaan Perda­ga­ngan Indonesia (PPI) Per­sero mewacanai membentuk Badan Penyangga Komoditi Gambir (BPKG).

Wacana itu terungkap dalam dialog General Ma­na­ger Perusahaan Perda­gangan Indonesia (PPI) Persero, Bayu Adhi War­dhana dengan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, di ruang rapat bu­pati, kantor Bupati Bukik Limau, Sarilamak, Senin (28/3) kemarin.

“PPI Persero selaku BU­MN khusus per­dagangan di bawah Kementerian Per­dagangan ditujukan kemen­terian untuk menyangga harga komoditi gambir di Indonesia. Tujuannya, agar harga produk spesifik dae­rah ini stabil dan tidak jatuh, lagipula 80 persen gambir Indonesia berasal dari Su­matera Barat,” ungkap Ba­yu.

Dikatakan, ketika harga gambir naik dipasaran, pi­hak PPI akan membiarkan mekanisme pasar yang ber­laku. Sebaliknya, kalau har­ga melemah atau anjlok hingga mendekati Rp25.000 hingga 33.000/kg, maka pe­ru­sahaan plat merah ini akan melakukan interpensi yang mungkin saja akan membeli produksi per­ke­bunan rakyat itu dengan harga standar.

“Untuk menyelamatkan harga yang terpuruk, PPI akan melakukan pembelian dengan harga standar yang telah ditentukan peme­rin­tah. Selain bertindak se­bagai penyangga harga, PPI juga akan membantu pe­masaran ekspor yang selama ini dikuasai pihak tertentu,” papar Bayu lagi.

Walau begitu, tuturnya, harga gambir sejak bebe­rapa waktu belakangan su­dah jauh melambung. Bah­kan di Kota Padang harga gambir sudah mencapai Rp­55.000/kg. Tidak hanya gam­bir, PPI juga diperintahkan pemerintah untuk me­laku­kan ekspor produk khas Indonesia lainnya.

Menanggapi komitmen PPI, Wakil Bupati Ferizal Ridwan menyebut, dalam visi misinya juga meng­ingin­kan adanya badan pengelola gambir sebagai produk ung­ggulan di daerah ini. Tak hanya mengelolanya di hulu, namun juga menggarapnya hingga ke hilir. “Dalam menggarap komoditi gambir ini kita perlu terobosan-terobosan dan butuh duku­ngan perguruan tinggi se­perti Politeknik Pertanian,” ulasnya.

Selain itu, lanjut Ferizal, Pemkab Limapuluh Kota juga tengah menyiapkan perangkat, sarana prasarana dan regulasi. Tak kalah pen­tingnya, mendukung dan menumbuhkan asosiasi-aso­si­asi terkait dengan gambir tersebut. “Di samping me­nyi­apkan perangkat, regu­lasi serta asosiasi-asosiasi, bila perlu dilakukan diskusi-diskusi dan seminar-seminar yang melibatkan perguruan tinggi,” jelasnya. (h/zkf/hel)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]