20 Ribu Pelajar Sumbar Gunakan Narkoba

RPJMD Tak Bahas Narkoba


Selasa, 29 Maret 2016 - 03:55:18 WIB

PADANG, HALUAN — Rencana pemerintah pusat untuk menjadikan narkoba musuh bersama ternyata tidak sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar.

Ini dibuktikan dengan tidak masuknya pem­be­rantasan barang haram nar­koba ini dalam pembahasan RPJMD yang dilakukan Pemprov Sumbar bersama dengan Kabupaten/Kota Senin, (28/3) kemarin di Hotel Bumiminang.

Kepala Badan Nar­ko­tika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar Ali Azhar dite­mui Haluan saat isti­rahat siang di Hotel Bu­mi­minang mengatakan, dalam pembahasan RPJMD tidak termasuk di dalamnya un­tuk pemberantasan nar­ko­ba. Yang dibahas hanya tentang HIV/AIDS.

“Untuk diketahui HIV/AIDS itu merupakan dam­pak dari pemakaian nar­koba. Sementara pem­be­rantasan narkoba tidak ter­masuk di dalamnya,” kata Ali Azhar.

Dimasukannya upaya pemberantasan narkoba ini ke dalam RPJMD kata Ali Azhar mengingat narkoba saat ini sudah menjadikan generasi muda Sumbar men­jadi target utamanya. BNNP mencatat ada 63.352 orang pengguna narkoba di Sum­bar dimana 20.906 me­rupakan pelajar.

“Sementara untuk pe­kerja itu 22.179 orang dan pe­ngangguran/IRT seba­nyak 20.272 orang. Bahkan guru SD pun pernah kita tangkap karena memakai narkoba,” katanya.

Apabila dikategorikan ke dalam cara pakai, coba-coba pakai sebanyak 27.587 orang, pemakai teratur 15.895 orang, melalui suntik 1.965 orang dan non suntik 18.175 orang. “Sementara yang baru bisa direhabilitasi baru 1.433 orang melalui rumah sakit dan IPWL yang ada,” ka­tanya.

Dilanjutkannya, apabila pemberantasan narkoba ha­nya dilakukan oleh BNNP tanpa bantuan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pe­mberantasan narkoba ha­nya lah wacana semata.

“Untuk itu lah perlu dukungan dengan ma­suk­nya pemberantasan narkoba ke dalam RPJMD yang nan­tinya akan disin­kronisasikan dengan Kabupaten/Kota,” terangnya.

Ali Azhar juga meminta agar pemberantasan nar­koba juga dimasukkan ke dalam kurikulum pendi­dikan agar anak muda di Sumbar bisa mengetahui bahaya narkoba. “Apakah nantinya dalam pelajaran muatan lokal akan dima­suk­kan P4GN bisa diajarkan ke siswa. Dan juga dengan memasang spanduk, poster anti narkoba kan juga bisa,” ungkapnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno usai  Kon­sultasi Publik dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Awal Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Suma­tera Barat tahun 2016-2021 di Hotel Bumiminang me­nga­takan, jajaran pemerintah Pem­prov Sumbar siap mene­rima seluruh masukan dari para peserta konsultasi publik untuk itu ide gagasan dan saran dari peserta.

“Saat ini pemerintah daerah memiliki per­ma­sa­lahan dari segi keter­ba­tasan  anggaran,  Sumber Daya Manusia (SDM), dan kondisi geografis wilayah. Namun, hal tersebut tidak boleh membuat kita patah semangat dan jadikan  ini merupakan tantangan untuk kita sehingga kita dapat mengatasi permasalahan tersebut,” ungkapnya.

Mengenai keterbatasan anggaran, semoga dengan konsultasi publik ini dapat menemukan masukan dan solusinya. “Misalnya ada masukan dari investor atau­pun pihak swasta. Selain itu untuk menambah masukan da­lam pembangunan dae­rah, kita meminta masukan dan ide dari para perantau,” ucap Irwan Prayitno.

Sementara, Kepala Di­nas Pendidikan dan Kebu­dayaan (Disdikbud) Sum­bar Syamsulrizal kepada Haluan mengatakan, apa yang menjadi permintaan BNNP untuk memasukkan pembelajaran pem­be­ran­tasan narkoba ke dalam kurikulum secara khusus tidak bisa dilakuakan. Itu bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan dengan pembelajaran karakter yang dilakukan saat ini. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 08 Oktober 2019 - 16:05:54 WIB

    45 Anggota DPRD Padang Kunker ke Jawa, Bahas RPJMD 2020?

    45 Anggota DPRD Padang Kunker ke Jawa, Bahas RPJMD 2020? PADANG, HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 45 orang anggota DPRD Kota Padang kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa kota di Indonesia sejak Senin (7/10) kemarin..
  • Jumat, 22 Juli 2016 - 03:33:23 WIB
    PANSUS BEDAH RPJMD 2016-2021

    RPJMD Harus Sinkron Dengan Program Pusat

    RPJMD Harus Sinkron Dengan Program Pusat PADANG, HALUAN – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumbar dan juga pemerintah Kabupaten/Kota Kamis (21/7) di Gedung DPRD Su.
  • Jumat, 06 Maret 2015 - 19:19:18 WIB

    Hibah dan Bansos Terkait RPJMD Tetap Diperjuangkan

    PADANG, HALUAN — Meski hibah dan bantuan Sosial dilarang dengan aturan Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri), namun sejumlah program hibah kepada masyarakat pada Anggaran Pen­dapatan Belanja Daerah (A.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]