Aparatur Pemko Sosialisasi Penyusunan APBD


Selasa, 29 Maret 2016 - 13:50:27 WIB

BUKITTINGGI, HALUAN — Aparatur Pemerintahan di lingkungan Pemko Bu­kittinggi mengikuti sosia­lisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) proses penyu­su­nan APBD dan penajaman ketentuan Pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 tahun 2014, Senin (28/3)

Kegiatan  sosialisasi yang dilaksanakan di aula Balaikota, diikuti oleh 137 orang peserta  dari Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Kabag dan  Kabid di jajaran Pemko, beserta  Kepala SMA, SMK, dan SMP Ne­geri se-Kota Bukittinggi.

Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Yuen Karnova ketika membuka kegiatan sosialisasi tersebut menga­takan, bahwa sosi­alisasi yang digelar sangat penting, me­ngingat belum semua  ASN yang selesai membaca UU 23 tahun 2014 tersebut. “Belum semua kita selesai membaca aturan keuangan itu. Apalagi salah satu mate­rinya tentang pe­nyusunan RKA-DPA. Sebab banyak hal yang harus diper­hatikan saat menyusun RK­A-DPA itu,” ujar Yuen.

Menurutnya, penyu­su­nan RKA disetiap SKPD harus memperhitungkan akuntabilitas dalam belanja. Termasuk penggunaan ang­garan yang harus dihitung dengan ketersediaan fasi­litas pendukung, serta efek­tifitas dari  pemanfaatan DPA. “Melalui  Sosialisasi dan Bimtek ini kita berharap pemerintah tertib admi­nistrasi, efisiensi anggaran, rensposibilitas dan akun­tabilitas anggaran dapat tercapai. Sehingga APBD Bukittinggi semakin baik,” harapnya.

Ketua Pelaksana kegia­tan Amrijon mengatakan, dalam sosialisasi dan Bim­tek yang digelar mengha­dirkan narasumber dari Ke­men­dagri  dan dari Propinsi Sumbar.

Untuk kegiatan Bimtek akan dilaksanakan Selasa-Kamis (29-31/3) di Perpustakaan Bung Hatta, yang diikuti oleh Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan dan Operator Pelaksana dii setiap SKPD dengan jumlah peserta 85 orang.

Dalam kegiatan sosiali­sasi, adapun materi yang diberikan antara lain Proses Penyusunan APBD dan Pro­ses Evaluasi Gubernur ter­hadap Ranperda APBD. Sedangkan untuk Bimtek materi yang diberikan anta­ra lain Penyusunan RKA, DPA SKPD PPKD Dan Ang­garan Kas.

Kemudian Penyusunan RKUA PPAS dan Indikator Kinerja, Standar Biaya Dan Analisa Standar Belanja, Penganggaran Hibah Dan Bantuan Sosial, Perenca­naan Dan Penganggaran Barang Milik Daerah serta Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. (h/tot)

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 22 September 2019 - 16:56:49 WIB

    Aparatur Nagari Harus Melek Teknologi

    LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM - Pengunaan dana desa harus mengacu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Kalau tidak, siap-siap berurusan dengan hukum. Untuk itu, pemerintahan nagari harus bisa menerapkan tertib ad.
  • Jumat, 05 Agustus 2016 - 15:00:22 WIB

    Pejabat Aparatur Sipil Negara Diminta tidak ABS

    Pejabat Aparatur Sipil Negara Diminta tidak ABS SAWAHLUNTO, HALUAN- Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya mampu menerjemahkan dan menjabarkan maksud pimpinan, bukan sekedar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya asal bapak senang (ABS) saja. Hal itu ditekankan ol.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]