Pemko Tanjungpinang Usulkan Pemakaman Dikenai Retribusi


Rabu, 30 Maret 2016 - 03:15:33 WIB
Pemko Tanjungpinang Usulkan  Pemakaman Dikenai Retribusi

TANJUNGPINANG, HA­LUAN — Pem­ko Tan­jung­pinang, me­ngu­sulkan Pe­raturan Daerah mengenai tarif retribusi pe­layanan pemakaman. Kasi Pe­makaman Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tanjungpinang, Taswin membenarkan usulan Perda tersebut. Namun hal itu, sudah dilakukan studi banding kedaerah lain, seperti Yog­yakarta dan Surabaya.

Menurut Taswin, Kota Tan­jungpinang sudah patut di­terapkan retribusi pe­ma­ka­man. Karena kata Taswin, pihaknya ingin menata Tem­pat Pemakaman Umum (TPU) agar rapi dan lahan di Tan­jungpinang yang kian ter­batas.

Baca Juga : Pantai Salido Pesisir Selatan jadi Favorit Anak Muda

“Itu lah solusinya, selain itu juga bisa meningkatkan Pen­dapatan Asli Daerah (PAD). Kalau kami lihat TPU yang ada saat ini, sangat sem­raut. Maka kami ingin menata rapi,” ung­kapnya, Selasa (29/3).

Selain itu, kata Taswin, adanya retribusi tersebut tidak memberatkan ma­­sya­rakat. Karena pada pe­ne­rapannya, akan ada perbedaan kelasnya. Un­tuk masyarakat yang ku­rang mampu tentu akan di­ringkan, berbeda bagi ma­syarakat yang mampu dan tergabung dalam paguyuban atau or­ga­ni­sasi masyarakat lainnya.

Baca Juga : Tempat Wisata Ditutup, Warga Padati Taman Kota Siak

“Ini tidak mem­be­ratkan, karena ada ke­las­nya. Mung­kin, kalau yang tidak mampu bisa me­nunjukkan kete­ra­ngan tidak mampunya. Tentu akan dibantu,” ujarnya.

Dijelaskannya, hing­ga saat ini TPU di Kota Tanjungpinang ber­jum­lah 36. Dan yang ber­sta­tus aset Pemko Tan­jung­pinang hanya satu, di kilometer 15 dengan luas lahan kurang lebih seki­tar 6 hektare.

“Sudah lama lahan itu ingin dijadikan TPU oleh Pemko. Nantinya di TPU itu, ada dua bagian. Khusus pemakaman, mus­lim dan kritiani. De­ngan luas, untuk pema­kaman muslim 4,3 hek­tare bisa menampung 4678 makam. Sedangkan untuk pemakaman kritiani, luasnya 1,7 hektare bisa menampung 1477 makam,” jelas Taswin.

Sementara itu, Wakil Ke­tua I DPRD Kota Tan­jung­pinang Ade Angga, me­nyam­paikan untuk usulan ranperda jasa usaha, dimana di­da­lam­nya mencantumkan terkait retribusi pemakaman. Dari isi draf yang diajukan Pe­me­rintah kota Tanjungpinang banyak mendapatkan ke­be­ra­tan dari hampir semua fraksi.

“Karena banyak isi di ran­perda ini mengadopsi dari perda pemakaman DKI Ja­karta. Tentunya hal ini bila diterapkan di Tanjungpinang tidak sesuai,” ungkapnya.

Dalam isi ranperda ini bila dilihat secara menyeluruh, akan sangat membertakan bagi masyarakat. Penerapan ranperda ini diberlakukan terhadap pemakaman baru milik Pemko yang berada di Km16 arah Tanjunguban.

Sedangkan untuk pe­ma­kaman lama yang sudah ada di tanjungpinang, karena itu merupakan tanah wakaf ten­tunya tidak dipungut biaya. Namun, karena keberadaan pema­kaman yang lama, ham­pir penuh tentunya masya­ra­kat akan menggunakan pe­makaman milik Pemko ini.

“Kami belum bisa me­nga­takan terkait poin-poin apa yang akan memberatkan ma­syarakat, sebab ranperda ini masih dalam draf belum siap. Bahkan kita sudah meminta kepada Dinas terkait untuk merevisi,” terangnya.

Di tempat yang sama, ang­gota DPRD Tanjungpinang dari Fraksi Golkar, Simon Awantoko, juga mengatakan bila ranperda ini dibahas nangti, pasti akan men­da­patkan pe­nolakan dari seba­gian fraksi. Sebab, isi draf ran­perda retribusi pemakaman ini akan memberatkan masya­rakat.

Bayangkan saja me­nu­rut­nya, lahan pemakaman ini si­fatnya disewakan, juga har­ganya sangat tinggi dan juga bagi yang menyewa akan di­kenakan biaya perawatan dan juga lain-lainnya. Bila pe­nyewa lahan ini tidak mem­b­ayar sekian tahun maka akan di bongkar.

“Intinya ranperda ini sa­ngat membertakan ma­sya­rakat. Se­mentara itu, di Tan­jungpinang kan masih banyak lahan kosong dan tidak semua masyarakat akan mampu mem­bayarnya,” pungkasnya. (h/kep)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]