KPK: G20 Sepakat Tak Keluarkan Visa Buat Koruptor


Rabu, 30 Maret 2016 - 03:25:35 WIB

JAKARTA, HALUAN — Ko­misi Pemberantasan Korup­si (KPK) Selasa (29/3) me­nga­dakan pertemuan de­ngan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bap­pe­nas), Kementerian Luar Negeri dan Kemen­terian Koordinator Bidang Perekonomian. Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) dari KPK, Dedie A Racham per­temuan tersebut membahas kerja sama multilateral KPK dengan ketiga lembaga ini serta keikutsertaan KPK dalam forum-forum anti­korupsi internasional.

“Forum-forum Inter­nasional seperti G20, APEC dan membahas review kedua (United Nations Convention against Corruption) UNCAC yang ren­ca­nanya akan kami hadapi dan di­bantu dengan ke­­menlu dan ke­men­ko dalam persiapan-persiapannya ke depan,” ujar Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI). Kata Dedie usai pertemuan tersebut di pela­taran KPK, Jakarta, Selasa (29/3).

Tidak hanya itu, pi­hak­nya juga membahas forum APEC (Asia-Pacific Eco­nomic Cooperation) yang rencananya ada anti-corrup­tion and transparency wor­king group. Lalu, menurut Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Inter­nasional Kementerian Ko­ordinator Perekonomian, Rizal Affandi Lukman me­nga­takan kerja sama dalam G20 sangat penting teru­tama komitmen para pe­mimpin untuk tidak mem­be­rikan ruang bagi korup­tor.

“Disepakati tidak dibe­rikan visa bagi para koruptor yang jadi anggota G20, itu salah satu komitmen yang dihasilkan,” ujarnya.

“Mereka (KPK) ma­suk da­lam an­ti-co­rruption wor­king gro­up dan di situ ada action plan yang disusun 2015-2016,” tutupnya.

Diketahui, Indonesia me­rupakan inisiator dari APEC Anti Corruption and Transparency Working Group sejak 2003. (h/mdk)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]