Rekomendasi Pansus GPP-GPEMP Tertunda


Rabu, 30 Maret 2016 - 04:11:50 WIB

PADANG,HALUAN —  Re­komendasi tim panitia khusus (Pan­sus) Gerakan Pen­sejah­teraan Petani/Gerakan Pe­ningkatan Ekonomi Ma­sya­rakat Pesisir (GPP/GPEMP) DPRD Sumbar sampai seka­rang masih tertunda. Rencana awalnya rekomendasi di­umum­kan pada 7 Maret lalu melalui rapat paripurna yang akan di­lak­sanakan DPRD.

Ketua tim Pansus, Apris Yaman mengatakan hingga kini belum ada kepastian kapan rekomendasi diberikan. Pada akhir Maret sekarang tim pan­sus berencana akan me­nga­dakan rapat lanjutan untuk penyusunan lagi rekomendasi yang akan diberikan. 

“Beberapa waktu lalu telah ada pembahasan rekomendasi. Tapi masih banyak yang perlu dilengkapi lagi,” ujar Apris, Selasa (29/3).

Sebenarnya waktu kerja pansus sudah habis. Namun tim sudah meminta per­pan­jangan waktu secara resmi. 

Apris mengatakan untuk penyusunan rekomendasi ini, pansus sebenarnya sudah pu­nya data lengkap. Peninjauan langsung ke penerima bantuan sudah di lakukan secara acak ke beberapa kabupaten/kota. 

Selain itu,  pemanggilan semua pihak terkait juga sudah dilakukan. Di antaranya, re­kanan penyedia kebutuhan program, seperti sapi, bibit ikan, bibit tanaman dan alat keperluan nelayan. 

Begitu juga pemanggilan SKPD terkait, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Pe­ternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan. Selain itu juga mantan kepala dinas yang menjabat sejak program GPP dan GPEMP dilaksanakan. 

Semua pemanggilan tadi, kata dia, berguna untuk me­nyusun rekomendasi yang akan disampaikan sehingga benar-benar berguna untuk Sumbar. Menurut Apris, se­jauh ini, rekomendasi memang belum bisa dipastikan, apakah GPP/GPEMP boleh dilan­jut­kan untuk tahun-tahun me­n­datang atau tidak. Kesimpulan awal pansus, pelaksanaan GPP/GPEMP belum efektif. Ma­n­faatnya belum terasa benar di tengah masyarakat. 

“Tujuan pansus adalah un­tuk memastikan program pe­me­­rintah benar-benar ber­manfaat untuk masyarakat, tak ada maksud lain,” tegas Apris. 

Namun, dia menegaskan Pan­sus telah menemukan kele­mahan pelaksanaan program itu selama ini. Secara umum masalah ada pada peren­ca­naan, pengawasan dan pen­dam­pingan. Ketiga hal ini be­lum terencana dan dilak­sa­nakan dengan baik. 

Beberapa masalah utama yakni mulai dari ternak sapi yang mudah mati/mandul, bibit tanaman yang tak sesuai dengan permintaan dan keb­u­tuhan masyarakat. Selain juga pe­r­­alatan nelayan yang gampang rusak.

Selain itu, keluhan terkait sapi yang tak berkualitas, bibit tanaman yang tak sesuai ke­butuhan dan alat nelayan yang mudah rusak juga ditemukan penyebabnya. Ini dikarenakan panitia pemilihan memang menerima rekanan dengan har­ga tawaran termurah. Al­hasil mutu dikesampingkan. Semen­tara, biaya distribusi juga di­bebankan kepada rekanan. 

“Dalam rekomendasi kita berharap nanti program yang menggunakan uang rakyat dari APBD dan APBN benar-benar bisa dilaksanakan sebaik mung­kin. Sehingga benar-benar terasa manfaatnya bagi ma­syarakat,” ujarnya. 

Terkait ini, program GPP/GPEMP merupakan salah satu program prioritas Pemprov Sumbar pada masa ke­pe­mim­pinan Irwan Prayitno-Muslim Kasim. Programnya sudah di­lak­­sanakan sejak Tahun 2011. Program ini salah satunya mem­berikan bantuan bibit tanaman, ikan, ternak, alat nelayan kepada para petani dan nelayan di sean­tero Sumbar. (h/len)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]