Hakim Tuntut Jadi Pejabat Negara


Rabu, 30 Maret 2016 - 04:12:14 WIB

JAKARTA, HALUAN — Para hakim muda menuntut agar semua hakim  diangkat menjadi pejabat negara, tidak hanya terbatas pada hakim yang bekerja  di lingkungkan Mahkamah Agung (MA).

“Mereka datang ke Komisi III dan meminta agar dijadikan pejabat negara,” ungkap nggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam diskusi legislasi “RUU Ja­batan Hakim”, di di lobi Nu­santara III DPR, Selasa (29/3).

Yang menjadi persolan kata Arsul, apakah APBN cukup untuk memback up mereka sebagai pejabat negara. Apalagi dalam kon­disi ekonomi yang masih melambat saat ini.

“Mampukah anggaran negara memenuhi tam­ba­han jumlah pejabat baru itu. Ada 7.500 pejabat negara yang bertambah bila semua hakim diangkat menjadi pejabat negara,” kata politisi PPP ini.

Menurut Asrul, hingga saat ini  memang, belum ada UU yang mengatur ten­tang jabatan hakim. Untuk itu, Komisi III menginisiasi RUU ini menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas. “Sejauh ini tidak ada ru­jukan yang jelas di semua negara, apakah semua ha­kim bisa otomatis menjadi pejabat negara,” ujarnya.

Selain terkait masalah jabatan hakim, Arsul men­jelaskan, masalah krusial lain yang dibahas dalam RUU ini adalah mana­je­men rekrutmen dan pro­mosi hakim. Kemudian soal pengawasan dan kinerja hakim.

“Soal mutasi hakim, me­reka di daerah mengeluhkan mutasi yang terlalu lama. Apa­lagi, dimutasi ke dae­rah-daerah yang sangat jauh. Mereka telah meninggalkan keluarga terlalu lama,” ucap Arsul lagi.

Dalam RUU Jabatan Hakim itu juga terkait wa­cana menurunkan usia pen­siun hakim dari 70 tahun menjadi 67 tahun. Per­tim­ba­ngannya semata agar ada regenerasi.

Sementara itu, pem­b­i­cara lainnya, Gayus Lum­bun seorang hakim agung di MA, sangat mengapresiasi munculnya RUU ini. Ha­nya saja, katanya, perlu dipi­kirkan pula bagaimana na­sib para hakim ad hoc yang bekerja di pengadilan khu­sus seperti pengadilan Ti­pi­kor dan pengadilan HAM.

“Mutasi dan pe­ngang­katan hakim juga kerap tidak tepat. Banyak hakim Tipikor yang begitu masuk MA, ma­lah ditempatkan di kamar hakim militer. Jadi, banyak penempatan hakim yang tidak tepat,” ujar Gayus.

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis tidak setuju dengan adanya RUU ini. Menurutnya, le­bih baik isu-isu dalam RUU ini diintegrasikan saja ke dalam UU yang sudah ada, seperti UU MA.

Ia juga menanggapi isu pengangkatan hakim seba­gai pejabat negara. Me­nu­rut­nya, kehormatan hakim bu­kan pada status peja­bat­nya, melainkan pada inde­pen­densinya.

“Kualitas dan kewi­ba­wan hakim itu selain di­ten­tukan oleh independensinya, ju­ga ditentukan dengan ke­cepatan dan ketepatan dalam me­mutus perkara. Dengan de­mikian, kita akan me­n­dapat keputusan peradilan yang hebat,” kata Margarito. (h/sam)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]