Menguji Integritas Lewat UN


Kamis, 31 Maret 2016 - 04:07:49 WIB
Menguji Integritas Lewat UN

Tidak ada yang berbeda dengan Ujian Nasional kali ini. Dan memang sejak diberlakukan, program ini belum membawa perubahan apapun kecuali bahwa siswa dan guru semakin terbiasa menghadapinya.

Terbiasa dengan strategi berbagi jawaban antar siswa atau bantuan dari guru, atau dari pengawas yang sudah kerjasama dengan pihak se­kolah. Atau dengan cara yang lebih elit: ikut bimbingan belajar yang menawarkan pa­ket jaminan lulus UN. Para pemerhati pendidikanpun lama-lama terbiasa (atau su­dah pasrah?). Tak lagi se-vokal beberapa tahun lalu menyua­rakan penolakan terhadap penyelenggaraan ujian ini.

Setidaknya dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah memang tampak mem­per­lunak “ancamannya” dengan menjadikan nilai UN bukan satu-satunya syarat penentu kelulusan siswa. Tapi ya, ha­nya memperlunak. “Bukan satu-satunya” berarti masih tetap menjadi salah satu. Se­lain itu, nilai ujian ini kemu­dian dipakai sebagai syarat masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Perguruan Tinggi Negeri menjadikannya tolok ukur yang sangat penting dalam menentukan dite­riama ti­dak­nya seorang calon mahasiswa.

Hal ini secara eksplisit diatur de­ngan perubahan Pe­raturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 68 yang menyatakan bahwa ke­gunaan UN menjadi salah satu pertimbangan untuk (1) peme­taan mutu pro­gram dan/atau satuan pen­didikan; (2) sebagai dasar seleksi masuk jenjang pen­didikan berikutnya; (3) seba­gai dasar pembinaan dan pem­berian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan; dan (4) bukan sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.

Yang mengherankan, sam­pai saat ini kita belum pernah melihat bagaimana hasil pe­me­taan itu dilakukan. Pun, belum tampak adanya pem­binaan dan pemberian ban­tuan kepada satuan pen­di­dikan pasca dise­leng­gara­kannya UN. Lantas, buat apa sebenarnya APBN di­aloka­sikan besar-besaran untuk program yang tak jelas output itu?

Ujian Integritas

Tapi sudahlah, ki­ta sudah lama berdebat ten­tang perlu tidaknya ujian ini. Toh sudah semakin jelas se­karang betapa pendidikan kita masih cenderung mem­per­siapkan anak didik untuk sebuah ujian. Padahal kita paham teorinya bahwa pen­didikan sejatinya mengan­dalkan proses yang kontinu: proses perubahan kondisi anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak pa­ham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa. Ka­rena kehidupan berkembang dan masalah juga beragam, anak didik juga diharapkan memiliki nalar kritis-analitis untuk mengidentifikasi masa­lah, dan kemudian mene­mukan solusinya. Sayapun tak hendak mendebatnya lagi. Pada akhirnya jika penguasa memandangnya sebagai se­buah program yang layak dipertahankan, mustahil dihentikan dengan alasan apapun.

Saya tertarik mengulas tema UN tahun ini yang bagi saya sedikit menggelitik: Prestasi penting, jujur yang utama. Dihubungkan dengan UN apalagi dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya di­ma­na nilai berbanding lu­rus dengan kecurangan, tema ini membawa pesan yang amat mulia. Sekolah diingatkan untuk mengikuti ujian de­ngan menjunjung tinggi ke­jujuran, me­ngu­ta­ma­kan­nya di atas sebuah prestasi.

Namun tema ini menjadi tidak relevan dengan penye­lenggaraan dan aturan yang mengikatnya. Pertama, seba­gaimana saya singgung di atas, nilai UN masih menjadi sya­rat kelulusan, meski bukan satu-satunya. Jadi misalkan nanti siswa benar-benar jujur pada saat UN dan ternyata hasilnya membuatnya teran­cam tidak lulus, sekolah ke­mung­kinan besar akan mela­kukan pengatrolan nilai UAS demi mengupayakan kelu­lusan si anak. Ini terpaksa dilakukan karena takut men­dapatkan “catatan” dari pemerintah.

Kedua, bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi Negeri harus berupaya men­capai nilai UN tinggi agar dapat bersaing dengan siswa-siswi lainnya. Akibatnya, kembali lagi pada apa yang kita persoalkan selama ini, siswa “dipaksa” meng­guna­kan segala daya untuk men­dapatkannya, termasuk ke­curangan-kecurangan seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.  Hal ini bagai­manapun akan mereduksi tujuan kita bersama yakni menjadikan dunia pendidikan sebagai dasar pembinaan moral dan kepribadian bagi siswa.

Ketiga, kebijakan tahun ini mengatur adanya UN per­baikan. Hemat saya, ini bukan kabar gembira bagi siswa. Malah sebaliknya, sebisa mung­kin dihindari. Sekali lagi siswa akan be­rusaha (dengan cara yang tidak halal sekali­pun) men­capai nilai sesuai dengan stan­dar yang sudah ditentukan agar ta­hun depan tidak per­lu berhadapan lagi de­ngan ujian yang satu ini.

Alasan-alasan inilah yang membuat saya sedikit pesimis dengan seruan peme­rintah untuk mengutamakan kejujuran pada UN tahun ini. Bahkan meski diikat dengan program terbaru pemberian indeks integritas pada tiap-tiap sekolah. Kita wajar saja meragukan kredibilitas dan aku­tabilitas pe­me­ring­ka­tan­nya, sebab memang sulit di­ukur. Integritas itu sesuatu yang relatif abstrak. Bisa saja sebuah sekolah tampak tidak melakukan kecurangan apa­pun, tetapi di dalamnya siapa yang tahu? Barangkali me­reka berbuat curang dengan cara yang sedemikian rapi dan terorganisir sehingga tak tam­pak dari luar. Lantas bagai­mana pemerintah menilainya?

Adalah sebuah sesat pikir jika pemerintah hendak me­nga­jak sekolah berbuat jujur melalui UN apalagi meme­ringkat integritas sekolah berdasarkan itu. Tujuan terse­but sangat kecil kemungkinan bisa tercapai selama nilai UN masih digunakan sebagai sya­rat kelulusan, syarat masuk PTN, serta iming-iming lainnya.

Jika memang dirasa sa­yang untuk ditiadakan, peme­rintah mestinya fokus saja menggunakan hasil UN seba­gai alat bantu memetakan mutu satuan pendidikan. Mi­sal­nya, nilai UN sekolah-sekolah di pedalaman rata-rata rendah untuk mata pela­jaran IPA, ada kemungkinan sekolah tersebut terkendala dalam sarana prasarana se­perti laboratorium. Kelak jika pemetaan seperti itu sudah didapatkan dan diverifikasi, pemerintah bisa lebih fokus membenahi sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu, kelak kita tidak lagi menemukan kesen­jangan yang begitu mencolok antara sekolah di Jakarta dan di Papua.

Penutup

Menjadikan sekolah se­bagai basis dan unit analisis sebuah kebijakan memang seharusnya menjadi ke­niscayaan yang berifat im­peratif. Pemerintahan harus memberikan ke­per­cayaan terhadap sekolah untuk me­nentukan apa yang terbaik dan seharusnya me­reka laku­kan untuk me­ningkatkan kua­litas proses belajar-me­ngajar di sekolah masing-masing. Bagian pe­merintah adalah membenahi sesuai dengan kebutuhan: kebutuhan akan Sumber Daya Manusia maupun sa­rana dan prasarana.

Untuk mendorong agar itu semua terwujud, suara publik tentulah sangat di­butuhkan. Maka Penulis mengajak kita semua agar bersikap proaktif dalam mengawal pendidikan di Negeri ini, salah satunya lewat pelaksanaan UN ta­hun ini. Laporkan segala bentuk kecurangan kepada Om­buds­man Republik In­donesia agar saran per­bai­kan ke depan dapat di­rumuskan dengan optimal. (*)

 

MORY YANA GULTOM
(Asisten pada Ombudsman RI)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 27 Mei 2016 - 04:04:05 WIB

    Mulailah Membuka KBBI dan Menguji Kata

    Mulailah Membuka KBBI dan Menguji Kata Saya yakin bahwa banyak orang yang menganggap kata mencontek sebagai bentuk yang benar. Mungkin banyak orang yang akan mengatakan saya salah kalau saya menulis kata menyontek. Saya menyarankan kepada orang yang berpikiran dem.
  • Jumat, 13 Mei 2016 - 03:51:56 WIB

    Menguji Efektivitas Penggusuran PKL

    Menguji Efektivitas Penggusuran PKL Berdagang bukan hal baru bagi manusia. Kegiatan yang berhubungan dengan jual beli ini sudah lama dikenal manusia. Bahkan, sebelum mengenal satuan tukar yang resmi (uang), sistem barter menjadi pilihan. Misalnya satu ekor ayam.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]