Dapatkan SIPI, Pemprov Terus Lobi Jakarta


Kamis, 31 Maret 2016 - 04:40:54 WIB

PADANG, HALUAN — Pemprov Sumbar terus melakukan lobi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagan berkapasitas di atas 30 GT bisa diurus di provinsi agar memudahkan nelayan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ditemui Haluan Rabu (30/3) di Guber­nuran Sumbar menuturkan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar telah dimin­

ta untuk berkoordinasi ke Ke­men­terian KP untuk membi­carakan tentang izin tersebut.  Persoalan yang terjadi saat ini kata Irwan yaitu sulitnya proses untuk mendapatkan SIPI yang dibutuhkan nelayan.

“Intinya kita ingin izin itu bisa cepat diterima nelayan. Apakah nanti izin itu diberikan pusat atau provinsi tidak masalah. Kalau memang bisa di provinsi, kan lebih baik,” ungkapnya.

Menurut Irwan, masalah SIPI ini bukan hanya menjadi protes nelayan di Sumbar semata, na­mun juga menjadi permasalahan nelayan di seluruh Indonesia. “Bahkan juga ada nelayan yang berdemo ke KKP untuk mem­protes hal ini,”  ujarnya.

Sementara itu, Kepala DKP Sumbar, Yosmeri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait SIPI. Namun, tidak kunjung keluar, meski telah diurus sejak Februari 2016. “Dari infoemasinya saat ini memang ada penangguhan peri­zinan oleh Dirjen Perikanan Tangkap untuk pengkajian stok ikan,” ujarnya.

Saat ini ada sekitar 400 kapal nelayan di atas 30 GT di Sumbar yang terdampak kebijakan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. “Kita akan terus upayakan agar izin ini cepat keluar. Kalau memungkinkan kita juga akan minta supaya izin itu bisa dila­kukan di provinsi,” tutupnya.

Selain persoalan SIPI, sikap kementerian ini juga seperti mengabaikan kepentingan nela­yan lainnya, salah satunya nela­yan pembudidaya ikan kerapu. Di Sumbar mereka kesulitan memasarkan produknya ke luar negeri menyusul larangan Ke­men­terian Kelautan dan Perika­nan (KKP). Melalui SE No 721/DPB/PB.510.S4/II/2016, KKP melarang operasional bagi kapal pengangkut ikan hasil pem­budidayaan berbendera asing sejak 1 Februari 2016.

“Akibatnya, ikan nelayan (kerapu) tidak bisa terjual dengan harga layak. Puluhan ton ikan kerapu di Sumbar terancam mubazir hingga Maret 2016 ini akibat larangan tersebut. Jumat lalu mereka mendatangi kami untuk kejelasan nasib budidaya mereka,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri di Padang.

Menurutnya, selama ini hasil budi daya ikan kerapu Sumbar dijual pada kapal asing, karena harganya yang relatif lebih tinggi. Namun, jika dijual kepada kon­sumen lokal, harga otomatis anjlok. Selain harga yang rendah, per­mintaan pasar lokal dengan kerapu itu juga tak sebesar pasar luar negeri.  Akibatnya, hasil bu­didaya nelayan tetap saja sia-sia.

Menanggapi persoalan kera­pu, anggota DPR RI asal Sumbar yang duduk di Komisi IV, Dr. Sidi Hermanto Tanjung untuk di­perjuangkan saat bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Hermanto sendiri kepada Haluan mengaku siap untuk mendesak Menteri Susi mere­view aturan ini karena yang teraniaya itu justru pembudidaya lokal. Mereka, kata Hermanto, telah berinvestasi cukup panjang dan dana yang tak sedikit pula. Tentu mereka berharap lebih, tapi kini justru dibatasi.

“Kami menghargai sikap anti asing dari Menteri Susi. Tapi hendaknya bijak dan jangan sam­pai merugikan bangsa sendiri. Soal Hongkong yang selama ini membeli langsung hasil kerapu itu, saya yakin bagi mereka tak masalah dengan larangan terse­but. Toh mereka bisa beli di Vietnam atau Malaysia,”kata putra Kurai Taji, Pariaman ini. (h/isr/mat)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]