Dari Kunker DPRD Kota Solok

Semarang Pertahankan Sawah dalam Kota


Jumat, 01 April 2016 - 03:49:19 WIB
Semarang Pertahankan Sawah dalam Kota ANGGOTA DPRD Kota Solok foto bersama dengan anggota DPRD Kota Semarang di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang. (ERI)

Semarang adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai  kota perdagangan dan jasa, kota berpenduduk dua juta jiwa ini tak pernah menepikan pembangunan sektor pertanian.

Ditengah upaya mewujudkan swasembada pangan, ko­ta ini sedang menghadapi anca­man alih fungsi lahan yang sangat hebat. Kini, Kota Se­ma­rang mencoba bersiku­kuh mem­perta­han kan lahan sawah dalam kota melalui program lahan pertanian lestari.

Dalam program lahan perta­nian lestari itu, sawah disuakakan dan disejajarkan dengan benda peninggalan sejarah lainnya. Sawah boleh saja dijual,akan tetapi tidak boleh berubah funsi dengan alasan apapun. Sawah tetap menjadi sawah sepanjang masa dan tetap  menjalankan fungsinya sebagai areal perta­nian sekaligus paru paru kota.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, saat menerima kunjungan kerja DPRD Kota Solok di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, baru-baru ini.

“Alih funsi lahan pertanian merupakan salah satu perma­salahan utama yang dihadapi dalam pembangunan sektor per­tanian di Kota Semarang. Untuk mencegah derasnya alih fungsi lahan pertanian itu, DPRD Kota Semarang berinisiatif membuat Perda tentang lahan pertanian lestari,” kata Wiwin Subiyono.

Alih fungsi lahan pertanian ternyata tidak hanya permasalah Kota Semarang saja, Kota Solok juga tengah menghadapi per­masalahan yang sama.

Kota beras ini juga sedang  memikul tanggungjawab besar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Akan tetapi  disaat yang sama,pembangunan pertanian daerah ini sedang menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat besar. Salah satu diantaranya adalah tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian di kota beras ini  terus berlansung setiap saat dan nyaris tak bisa dicegah sama sekali. Padahal, sejak puluhan tahun lalu di kota kecil ini  sudah ada Perda yang melarang membangun di lahan sawah produktif.

Entah masyarakatnya yang membangkang,atau pemerintah­nya yang tak tegas,Perda tentang larangan membangun di lahan sawah produktif  itu menjadi mandul. Alih fungsi lahan terus berlanjut hingga kini,bahkan di dekat pusat pemerintahan sekali­pun. Ini tentu saja merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju ke­dau­latan pangan.

Legislator Kota Solok me­nyadari sepenuhnya, bahwa alih fungsi lahan mempunyai im­plikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungngan fisik serta kesejahteraan masya­rakat pertanian yang kehidu­pannya sangat tergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan me­nyebab­kan semakin sempitnya luas garapan dan berdampak kepada tidak terpenuhinya skala ekonomi usaha tani. Semua itu, akan berakibat pada in efisiensi dan menurunnya kesejahteraan pe­tani.

Cemas petani tak sejahtera, khawatir ketahan pangan dan kedaulatan pangan tak te­r­wu­jud,legislator Kota Solok terus berupaya mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan. Salah satu diantaranya melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang dari tanggal 1 hingga 5 Maret 2016 lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Martin Jofari, selain mengenalkan satu persatu dari rombongan Kota Solok yang mengikuti kunjugan kerja  ini, juga menyampaikan profil dari Kota Solok kepada tuan rumah.

Pada kesempatan itu Martin Jofari lansung mempertanyakan masalah alih fungsi lahan dan kiat meningkatkan produksi gabah. Kemudian Afdal Yandi SP me­nyinggung proses peningkatan produksi disaat penyusutan lahan pertanian, Anggry Nursya mem­pertanyakan produk pertanian unggulan Kota Semarang dan Ramadhani Kirana Putra mem­pertanyakan masalah badan hu­kum kelompok tani.

Menjawab pertanyaan legisl­ator Kota Solok ini, anggota DPRD Kota Semarang, Nunung Srianto mengakui memang sulit untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Namun demikian pi­hak DPRD Kota Semarang akan meredam laju alih fungsi lahan itu dengan   meluncurkan program lahan pertanian lestari.  (*)

 

Laporan:  ERI SATRI

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]