Perpindahan Wewenang SMA ke Provinsi

Pembinaan SD dan SMP Diharapkan Lebih Maksimal


Jumat, 01 April 2016 - 04:19:27 WIB

PADANG, HALUAN —Ta­hun 2017, pemerintah pro­vinsi berrtanggungjawab penuh terhadap ter­seleng­gara­nya pendidikan di SMA. Politisi DPRD Sum­bar Yuliarman berharap, dinas pendidikan kabu­pa­ten/kota bisa me­mak­simal­kan pembinaan terhadap Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang nanti masih jadi kewenangan mereka.

“Dengan berkurangnya beban kabupaten/kota pem­bina­an terhadap sekolah setingkat SD hingga SMP diharapkan ada peningkatan kualitas dalam pembinaaan. Dengan demikian siswa yang ditamatkan memang siswa yang berprestasi,” ucap anggota DPRD Sum­bar dari Fraksi PPP itu, saat dihubungi, Kamis (31/3).

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Golkar, Siti Izati Aziz me­nga­takan dalam proses iven­tarisasi pemindahan SMA ke provinsi yang tengah berlangsung, diharapkan semua bisa dilakukan de­ngan sebaik mungkin.

Baik itu iventaris aset sekolah, hingga jumlah dan status guru. Sehingga nanti saat PP dari pemerintah pusat keluar, tinggal men­yesuai­kan saja.  “Maret sekarang iven­ta­ri­sasi harus selesai. Ini karena tahun baru Juli 2017 semua SMA di seluruh In­do­nesia sudah diurus pe­me­rintah provinsi masing-ma­sing,” ucap Siti.

Menurut Siti, di Sumbar terdapat lebih 400 SMA dengan jumlah guru sekitar 19 ribu orang.

Menurut dia, seb­enarnya masih ada yang belum jelas terkait pengalihan wewe­nang ini. Sehingga perlu menunggu peraturan peme­rintah (PP) sebagai payung hukum teknis yang lebih detail. 

“Namun demikian, ke­mung­kinan dalam tahun ini PP akan keluar,” ujarnya.

PP nantinya akan men­jel­as­kan apakah ke­we­nang­an hanya meliputi penge­lolaan manajemen sekolah, kurikulum dan hal lain sejenis itu. Atau mungkin juga akan mengalihkan we­wenang tentang guru.  Me­nurut dia, selama ini guru  menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kejelasan aturan tentang ini adalah salah satu yang di­tunggu. Apakah nanti akan tetap di menjadi kewe­nang­an daerah atau dialihkan menjadi tanggung jawab provinsi.

Untuk aturan, kata dia, tak perlu ada pembentukan peraturan daerah (Perda). Ini dikarenakan kebijakan pengalihan ini merupakan instruksi langsung dari pe­merintah pusat.

Sitti juga menilai, ada banyak manfaat jika SMA dialihkan menjadi we­we­nang provinsi. Selama ini anggaran kabupaten/kota terbatas, tapi dengan di­alih­kan ke provinsi akan men­jadi lebih mudah. Namun, tambah dia, ini akan men­jadi tambahan kerja untuk Dinas Pendidikan dan Ke­budayaan Sumbar. Harus ada sistem dan program yang benar-benar baik yang mendukung perkembangan mutu pen­didikan dan siswa. 

“Jangan nanti malah me­n­jadi lebih buruk,” kata Sitti. Sementara itu, ang­gota DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Mockhlasin menyebut, meski tak ada pe­nam­bahan yang men­co­lok dalam hal anggaran tahun 2016 sekarang ini tak akan berpengaruh pada per­siapan pemindahan kewe­nangan tersebut. Sebab, tahun sekarang proses yang akan dilakukan baru sebatas administrasi, sehingga ang­garan yang dibutuhkan di­per­kirakan juga tidak terlalu banyak.

Menurut Mockhlasin juga, pasca pemindahan dilakukan, saat itulah ke­bu­tuhan anggaran akan sangat besar atau meningkat tajam. Dikatakan, di tahun 2015 dan 2016, dari 20 persen APBD Sumbar yang ber­fungsi untuk bidang pen­didikan, SKPD Dinas Pen­didikan dan Kebudayaan hanya diberi sekitar 1,9 persen saja. Sementara sisa­nya untuk dana BOS yang juga ditumpangkan dalam anggaran yang 20 persen tersebut. Dengan pe­lim­pa­han wewenang SMA ke pro­v­insi ini, diperkirakan tahun 2017, 20 persen dari AP­BD  Sumbar akan murni dikucurkan untuk SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (h/len)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 16 Februari 2020 - 22:10:18 WIB

    Di Hadapan Warga Pasa Gadang, Mahyeldi Singgung soal Pembinaan Generasi Muda

    Di Hadapan Warga Pasa Gadang, Mahyeldi Singgung soal Pembinaan Generasi Muda PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kegiatan subuh mubarakah di Masjid Darussalam Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan diikuti ratusan jamaah, Minggu (16/2/2020). Kegiatan tersebut diawali dengan shalat berjamaah dan ceram.
  • Selasa, 24 Juli 2018 - 10:15:30 WIB

    Pisah Sambut Kakankemenang Padang, Pembinaan Umat Jadi PR Bersama

    Pisah Sambut Kakankemenang Padang,  Pembinaan Umat Jadi PR Bersama PADANG, HARIAHALUAN.COM—Kerja sama antara pemerintah daerah (pemda) dan kantor kementerian agama (kemenag) sangat penting dalam upaya membentengi generasi muda dan pembinaan umat. Komunikasi antar kedua pihak diperlukan aga.
  • Jumat, 11 Agustus 2017 - 11:43:08 WIB

    Anak Jalanan di Padang Jalani Pembinaan di Bataliyon 133 YS

    Anak Jalanan di Padang Jalani Pembinaan di Bataliyon 133 YS PADANG, HARIANHALUAN—Penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu di Kota Padang secara resmi diluncurkan. Kegiatan ini dilaksanakan di Batalion Infantri (Yonif) 133 Padang, Jalan Prof Dr Hamka No 1 Air Tawar, Pad.
  • Kamis, 15 Oktober 2015 - 19:33:38 WIB

    Pembinaan Terhadap Guru Masih Minim

    PADANG, HALUAN — Sebagai mitra guru dan kepala sekolah, sekaligus menjadi inovator, kolaborator dan konsultan pendidikan, peran pengawas sekolah semakin dituntut demi ke­ma­juan pembangunan bidang pendidikan. Dari hal .

  • Kamis, 09 Juli 2015 - 19:44:37 WIB

    Endrizal: Saya Hanya Lakukan Pembinaan

    KADIS PASAR DIDUGA TENDANG ANGGOTA POL PP

    PADANG, HALUAN — Kepala Dinas (Kadis) Pasar Kota Padang, Endrizal diduga me­la­kukan tindak kekerasan fisik terhadap be­berapa anggot.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]