Soal UN Tanpa Penjagaan Kepolisian

Tanggungjawab Sekolah Semakin Berat


Jumat, 01 April 2016 - 04:20:09 WIB

PADANG, HALUAN — Tahun ini, pen­yim­panan naskah Ujian Nasional (UN) di sekolah tidak lagi melibatkan pihak kepolisian dan menjadi tanggung jawab penuh dari pihak sekolah.

Kepala Bidang Pen­didi­kan Menengah Dinas Pen­didi­kan Kota Padang Bar­lius mengatakan, serah te­rima naskah Ujian Nasional (UN) dari provinsi ke Kota Padang dilaksanakan pada Sabtu (2/4) mendatang, se­ka­ligus distribusi soal akan dilakukan pada masing-masing sekolah. 

Menurutnya, setelah se­rah terima dari provinsi ke kota, naskah langsung di­dis­tribusikan ke masing-ma­sing sekolah. Untuk pen­yimpanan soal juga di­beri­kan tanggungjawab penuh pada sekolah, dan nanti akan dibuatkan kunci tiga rang­kap yang akan dipegang oleh tiga orang.

Untuk saat ini kunci tempat penyimpanan soal ujian dibuatkan tiga gembok yang nantinya akan dipegang oleh kepala sekolah, penjaga sekolah, dan satu lagi di­pegang oleh guru.

“Jadi, tidak ada lagi dikawal oleh polisi saat soal ada di sekolah. Pihak ke­pol­isian hanya mengawal dari percetakan dan gudang,” ungkapnya, Kamis (31/3).

Serah terima soal UN dilaksanakan di SMK 5 pa­da pukul 08.00 WIB, dan SMK akan diserahkan pada pukul 14.00 WIB. Se­men­tara itu, jumlah peserta UN di Kota Padang sebanyak 13.000 lebih, yang di­seleng­garakan oleh tujuh pokja, untuk SMK tiga kelompok kerja, dan SMA empat ke­lompok kerja.

Untuk jumlah peserta UN dari SMA 7.753 orang, madrasah aliyah 1.107, SMK 4.874 dengan total se­cara keseluruhan adalah 13.734 peserta UN. Ujian akan dilaksanakan pada 4 April 2016 mendatang, dan untuk ujian perbaikan akan dilaksanakan pada Oktober 2016 mendatang.

Asisten Ombudsman Su­m­bar Yunes Arrahman mengatakan, pihaknya me­ngim­bau agar semua se­ko­lah untuk bertindak kon­sis­ten sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik yang ada sesuai dengan yang di­in­struk­sikan oleh Kementrian Pen­didi­kan dan Ke­budayaan.

“Apalagi saat ini, pe­r­tanggungjawaban pihak se­ko­lah terhadap keamanan soal sangat besar, dan tidak di­ka­wal lagi oleh pihak ke­po­lisian. Sekolah harus hati-hati, dan selalu bersikap jujur jadi tidak hanya siswa saja yang diharapkan untuk ber­sikap jujur tapi juga para guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UN,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pen­yim­panan soal ujian di se­kolah dan tanpa penjagaan ini sangat rawan untuk di­salah­gunakan oleh pihak-pihak yang tidak ber­tang­gungjawab. Untuk itu, ia berharap sekolah dapat me­n­jaga integritasnya dengan baik dan benar sesuai de­ngan aturan yang ada. Se­belum­nya, di tahun 2014, pengawalan super ketat oleh kepolisian saat ujian ber­lang­sung mendapat protes keras dari para siswa dan sejumlah pemerhati pen­di­dikan. Meskipun niat meli­batkan kepolisian ini baik, namun merusak psikologis siswa. (h/rin)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 15:47:29 WIB

    DPRD Padang Apresiasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

    DPRD Padang Apresiasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Padang laksanakan sidang paripurna yang mengagendakan Raperda Walikota Padang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Selasa (2/6). .
  • Selasa, 01 November 2016 - 01:59:03 WIB
    OMBUDSMAN MINTA PENCEGAHAN PEMUKIMAN DI TEPI REL

    PT KAI-TRTB Saling Lempar Tanggungjawab

    PADANG, HALUAN — Penyelesaian permasalahan penyewaaan tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pembangunan rumah permanen, dinilai Ombudsman Perwakilan Sumbar, masih jalan ditempat. Padahal, persoalan itu sudah mencuat se.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]