Poros Maritim Masih Terkendala


Jumat, 01 April 2016 - 04:44:40 WIB
Poros Maritim  Masih Terkendala Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo didampingi Kepala Staff Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Ade Supandi dan Gubernur Irwan Prayitno memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti se¬minar Sinergi TNI Ang¬katan Laut dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan poros maritim dunia di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (31/3). (RIVO)

PADANG, HALUAN — Men­teri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, gagasan poros maritim  du­nia di perairan Indonesia. Namun, mimpi ini masih terkendala menyusul  belum terciptanya pembangunan infrastruktur di daerah pe­sisir, armada niaga, dan serta armada militer.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dalam se­minar Sinergi TNI Ang­katan Laut dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan poros maritim dunia di Guber­nuran, kemarin (31/3).

Menteri berharap resto­rasi maritim Indonesia tidak dapat ditunda lagi. Hal ini bisa menangkal kejahatan ilegal fishing yang dilaku­kan oleh ribuan kapal asing terus saja marak. Data Badan Pemeriksaan Keuangan (2013) menunjukkan po­tensi pendapatan sektor perikanan laut tanpa ilegal fishing mencapai Rp365 triliun pertahun.

“Namun, akibat ilegal fishing menurut hitungan kementerian kelautan dan perikanan (2011) pen­dapa­tan tersebut hanya berkisar Rp65 triliun per tahun. Jadi, ratusan triliun rupiah devisa negara hilang setiap tahun,”jelasnya di depan peserta seminar.

Mendagri berpesan stra­tegi percepatan pemba­ngu­nan daerah meliputi prio­ritas pembangunan dan pe­ngelolaan sumber daya alam di laut. Percepatan pembangunan ekonomi, pem­bangunan sosial bu­daya, pengembangan SDM, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut.

“Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pem­bangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan sangat dibutuhkan. Di sinilah peran kepala daerah yang harus me­ma­hami poros maritim atau daerah yang dipimpinnya meru­pakan daerah kepulauan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksa­mana TNI Ade Supandi me­ngatakan, sesuai kebijakan peme­rintah di bawah kepimpinan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan sektor maritim seba­gai prioritas pembangunan nasio­nal. Merupakan suatu terobosan konseptual pada kesadaran mari­tim negara.

Selain itu, katanya memba­ngun orientasi maritim membu­tuhkan waktu dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. TNI AL merupakan alat utama perta­hanan negara di laut memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan menjadikan Indonesia seba­gai suatu negara maritim yang besar.

“Geografis Indonesia dido­minasi oleh laut dilihat dari luas wilayah NKRI sebesar 7,81 Juta KM2, luas perairan Indonesia yang terdiri dari laut pedalaman, kepulauan. Teritorial dan zona tambahan serta zona ekonomi eksklusif Indonesia mencapai 74 persen dari total wilayah”, ujarnya.

Selain itu, tuturnya dari uku­ran fisik dalam dimensi geo­politik dan geostrategis posisi Indonesia berada dipersilangan antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Hindia. Peranan pemerintah daerah di seluruh Indonesia adalah kunci dari keberhasilan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah yang ada.

Dia menegaskan, sinergi TNI AL dan Pemerintah Daerah bukan hal yang baru. Karena sudah terjalin selama ini dengan keberadaan pangkalan TNI AL dalam pelaksanaan berbagai kegiatan terkait masyarakat pesi­sir, pelestarian lingkungan atau­pun keamanan dilingkungan laut.

“Dengan terjalin kerjasama tersebut adalah bentuk upaya untuk memanfaatkan laut secara optimal dalam mewujudkan In­donesia sebagai poros maritim dunia,”papar Ade Supandi.

Gubernur Sumbar Irwan Pra­yitno menambahkan, data umum wilayah pesisir kepulauan di Sumbar terdapat tujuh Kab/Kota. Yakni Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang dan Pesisir Selatan.

Lanjutnya, dengan ada sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AL akan terkelola dengan baik wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil dalam kegiatan wisata bahari. Sehingga menarik wisata­wan ke daerah, sehingga pereko­nomian masyarakat meningkatkan.

Selain itu, Tjahjo juga me­minta peran provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi peren­canaan program bidang kelautan dan penganggaran di Kabupaten/Kota. Hal ini untuk mendorong terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan menfokuskan pembangunan in­frastruktur maritim.

Guru besar Fakultas Peri­kanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, pemerintah saat ini tidak sejalan apa yang dijanjikan dengan kebi­ja­kan yang dilaksanakan. Seperti kebijakan Mentri Kelautan Peri­kanan Susi Pujiastuti, dimana telah mengeluarkan peraturan mentri melarang penjualan ke­rang dan kepiting di bawah 200 gram.

Sementara di masyarakat ada jangka waktu kerang dan kepiting dipanen saat ukurannya men­capai 200 gram. Dimana ukuran­nya pas untuk dikonsumsi, ini kepiting budidaya. Karena ada aturan itu, akibatnya masyarakat merugi.

Selain itu banyak kebijakan menteri Jokowi yang benar-benar tidak memberikan peluang inves­tasi yang nyaman bagi investor. “Akibatnya, sejumlah kebijakan menjadi menakutkan. Hasilnya para investor lari,” katanya.

Ke depan, menurutnya peme­rintah melalui Menteri Dalam Negeri dapat mempertim­bang­kan hal itu untuk meningkatkan usaha masyarakat, terutama di­sek­tor maritim. Karena adanya banyak larangan yang membuat masya­rakat kehilangan pe­kerjaan.

“Tidak kurang dari 30 ribu pengangguran lahir akibat kebi­jakan Menteri Susi tersebut. Karena memang secara umum tujuannya bagus, tapi belum tepat untuk diterapkan secara spon­tan,” ujarnya.

Ribuan Perda Dicabut

Terkait dengan pengem­ba­ngan investasi, politisi PDIP ini menyebutkan ada 3.266 Peratu­ran Daerah (Perda) di Indonesia yang menghambat investasi. Ka­re­nanya, Perda ini nanti akan dihapuskan untuk memperlancar investasi.

Langkah ini kata Mendagri dilakukan sesuai arahan Presi­den Joko Widodo untuk me­mang­kas peraturan yang tumpang tindih dan tidak merujuk pada undang-undang. Peraturan yang telah dicabut tersebut antara lain peraturan daerah, peraturan menteri dalam negeri (Permen­dagri), dan keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri).

Dikatakannya, ada beberapa daerah yang memang memiliki Perda keistimewaan seperti Aceh, Yogyakarta dan DKI Ja­karta, namun di luar daerah itu termasuk Sumbar bagi Perda yang dinilai mempersulit inves­tasi akan dilakukan penertiban. (h/ows/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]