Pelaksana Proyek Perlu Konsisten


Jumat, 01 April 2016 - 16:05:52 WIB

PADANG, HALUAN — Penyelenggara proyek pengadaan barang dan jasa perlu konsisten menerapkan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang juga telah beberapa kali dirubah. Jika hal ini dijalankan, maka setiap penyelenggara tidak perlu takut tentang dampak pada kasus pidana korupsi yang merugikan negara.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Intelijen Bidang Intelijen Kejati Sumatera Barat Yuswadi, saat sosialisasi pencegahan keru­gian negara pada pengadaan sarana dan prasarana, yang diada­kan oleh Direktorat Jenderal Sumbar Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Hotel Pangeran Beach, Padang, Kamis (31/3).

Menurutnya, setiap penye­leng­gara proyek bisa terjebak dalam pidana korupsi jika tidak mengikuti peraturan yang ada. Sedangkan, kejaksaan memiliki landasan hukum dalam mengu­sut atau menyelidiki dugaan korupsi, yakni pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP, Pasal  30 ayat  (1) huruf d UU No. 16 tahun 2004 tentang  Kejaksaan RI dan Pasal 50 ayat (1), (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Penyelidikan di kejaksaan bisa berawal dari laporan masya­rakat, BPK, BPKP , Irjen Depar­temen, SPI BUMN, dan laporan OPSIN Kejaksaan,”terangnya.

Yuswandi menambahkan, tahapan setelah dilakukannya penyelidikan, pihak kejaksaan akan melanjutkan ke tahap penyi­dikan, penuntutan, dan terakhir tahap persidangan. Selain itu kejaksaan juga ikut memantau wilayah tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan masyarakat seperti proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lebih lanjut ia mengung­kapkan, beberapa bentuk potensi penyimpangan yang terjadi saat tahapan pengadaan diantaranya, pengadaan yang mengada-ada atau proyek pesanan, tanpa eva­luasi. Lalu penggelembungan anggaran atau biaya, volume, bahan dan kualitas. Jadwal Pe­nga­daan yang tidak realistis seperti rekanan yang telah tahu lebih dahulu yang dapat siap mengikuti tender. Selanjutnya pengadaan yang mengarah pada produk tertentu atau menutup peluang pengusaha lain.

“Ini hanya potensi pe­nyim­pangan pada tahap pengadaan belum lagi tahap-tahap lainnya. Dan rumusan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penga­daan barang dan jasa dapat dilihat dari beberapa pasal seperti  Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Delik yang terkait dengan kerugian ke­ua­ngan negara dan beberapa pasal lainnya,” terangnya.

Yutis menghimbau, agar pe­nyelenggara proyek barang dan jasa tidak terlibat dalam kasus pidana korupsi bisa dengan cara mematuhi atau tunduk pada prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Patuh pada etika atau asas penga­daan, serta konsisten me­matuhi tahapan-tahapan dalam proses. Lalu menghindari ben­tuk-bentuk penyimpangan dan ter­utama menghindarkan diri dari per­buatan delik korupsi yang dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. (h/rvo)

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]