Pengurus KONI Diminta Mundur


Sabtu, 02 April 2016 - 04:35:22 WIB

Surat Mendagri yang meminta Ketua Umum KONI Pusat mencabut keputusan dan tidak mengangkat pengurus KONI di daerah yang rangkap jabatan, ikut mengguncang KONI Sumbar. Perlu langkah yang tepat agar langkah ke PON XIX Jabar tak goyah.

PADANG, HALUAN — Per­­siapan KONI Sumbar menghadapi PON Jawa Barat menghadapi tan­ta­ngan tak ringan. Polemik rangkap jabatan pada kepe­ngurusan induk olahraga di daerah ditanggapi Mendagri melalui surat bernomor X-800/33/57 tanggal 14 Maret 2016.

Melalui surat tersebut, Mendagri meminta KONI Pusat mencabut keputu­sannya terhadap sejumlah pengurus KONI di daerah yang pengurusnya rangkap jabatan sebagai kepala dae­rah atau wakil, pejabat struk­tural dan fungsional serta anggota DPRD.

Gubernur Sumbar yang ditembusi surat tersebut, menyikapinya dengan mela­yangkan surat kepada Ke­tum KONI Sumbar ter­tang­gal 30 Maret 2016. Guber­nur meminta Ketum KONI Sumbar segera menyikapi surat dari Mendagri te­rse­but. Dikhawatirkannya, hal ini nanti akan berimplikasi terhadap hukum dan terkait dengan pencairan dana bagi KONI Sumbar.

Beberapa aturan konsi­deran pada surat Mendagri tersebut yang menghadang aktifitas pengurus rangkap itu, yakni, Pasal 40 UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Ke­olah­ragaan Nasional, Pasal 56 ayat 1-4 PP No 16 tentang Penyeleng­garaan Olahraga, SE Mendagri No 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011, SE KPK No B-903/01-15/04/2011 tanggal 4 April 2011 serta hasil yudisial review MK No 27/PPU-V/2007 jadi acuan surat dari Mendagri itu. Sebagai ca­tatan, di tubuh KONI Sumbar terdapat pejabat dan PNS seperti yang disebut dalam konsideran aturan tersebut, termasuk Ketua Umum Syahrial Bakhtiar yang WR III UNP.

Menanggapi ini, Ketua Umum KONI Sumbar Syahrial Bakhtiar mengatakan menunggu keputusan rapat seluruh KONI dengan KONI pusat.

“Surat edaran (Mendagri) tersebut juga sudah masuk ke KONI pusat. Namun belum diba­has. Saya sendiri masih menung­gu pembahasannya oleh KONI pusat. Untuk kapan pembaha­sanya masih belum jelas. Tidak hanya di Sumbar saja yang terjadi seperti itu,”ujar Ketua KONI Sumbar Syahrial Bakhtiar yang dihubungi kemarin.

Kata Syahrial jika memang harus mundur saat ini, ia meng­khawatirkan akan menggangu persiapan tim PON Sumbar. PON sendiri akan digelar pada bulan September mendatang. “Jika harus mundur tentunya akan digelar Musdaprov luar biasa. Berapa lama waktu yang termakan untuk pergelaran Musdaprov tersebut,”jelasnya lagi.

Selain itu dirinya juga me­ngatakan, jika masa kepengu­rusan habis enam bulan sebelum PON maka akan diperpanjang. “Banyak hal yang harus saya pertimbangkan jika mundur saat ini,”ujar Syahrial.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Sum­bar, Arkadius, kalau Ketua KONI Sumbar jangan diganti saat ini. sebab akan bisa menggangu persiapan Sumbar menuju PON mendatang. “PON sudah makin dekat. Sebaiknya jangan dulu di­ganti Ketua KONI Sum­bar,” jelasnya.

Jika memang harus berganti saat ini menurutnya bisa menjadi alasan jika Sumatera Barat gagal di PON mendatang. Sebab menu­rut Arkadius PON bukanlah ajang jalan-jalan namun sebagai ajang untuk mencari prestasi.

“Jika diganti saat ini, bisa saja menjadi kambing hitam sean­dainya nanti Sumatera Barat gagal pada PON nanti. Menurut saya kepengurusan sekarang harus dipertahankan ,”ungkap Arkadius yang juga pernah men­jadi pengurus KONI ini.

Dalam surat Mendagri itu, beberapa daerah yang pengurus KONI-nya rangkap jabatan dise­but dengan jelas oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Daerah itu di antaranya pengurus KONI Pro­vinsi Aceh, Lampung, Banten, Papua Barat dan Papua.

Pada pengurus KONI di pro­vinsi tersebut, Ketua Umumnya ada yang dipegang langsung oleh gubernur, seperti Lampung, Pa­pua Barat dan Papua. Sementara untuk Ketua Umum KONI Aceh, diemban oleh Wakil Gu­bernur.

Khusus untuk pengurus KO­NI Provinsi Lampung, diperki­rakan akan menghadapi tekanan paling besar menyusul personalia kepengurusannya banyak diisi oleh pejabat publik dan struk­tural, seperti posisi Waketum I yang dipegang oleh Kadispora Prov. Lampung, Waketum III dan IV yang dipegang oleh anggota DPRD Prov. Lampung dan posisi bendahara umumnya yang di­pegang oleh Kadishub Prov. Lampung

Selain itu, untuk posisi di bawahnya, seperti kepala bidang, beberapa pos juga diisi oleh pejabat, mulai dari pos kepala bidang pembinaan hukum olahraga yang diemban oleh PR III Universitas Lampung, Waka­bid organisasi dan hubungan antar lembaga yang diisi oleh anggota DPRD Prov. Lampung serta Ketua dan Wakil Bidang Dana dan Usaha yang diisi oleh Kadis Pertambangan dan anggota DPRD Prov.Lampung. (h/isr/san)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 27 Desember 2019 - 15:37:25 WIB

    Pengurus KONI Kota Padang Panjang Periode 2019-2023 Dilantik

    Pengurus KONI Kota Padang Panjang Periode 2019-2023 Dilantik PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat, Syaiful melantik Kepengurus KONI Kota Padang Panjang periode 2019-2023 di Audiotorium Mifan Water Park, Kamis (26/12).
  • Senin, 08 Januari 2018 - 16:27:28 WIB

    Pengurus PSSI Payakumbuh Dikukuhkan

    Pengurus PSSI Payakumbuh Dikukuhkan PAYAKUMBUH, HALUAN-- Pengurus Harian Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Payakumbuh dikukuhkan di aula Balaikota Bukik Sibaluik, Payakumbuh, Sabtu (6/1). Pengurus Askot periode 2017-2021 itu dib.
  • Kamis, 30 November 2017 - 13:46:09 WIB

    44 Pengurus KONI Solsel Dilantik

    44 Pengurus KONI Solsel Dilantik SOLOK SELATAN HARIANHALUAN.COM-- Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Sumatra Barat (Sumbar), Syaiful mengukuhkan dan melantik 44 personil pengurus KONI Solok Selatan (Solsel) masa bhakti 2017-2021 di aula ka.
  • Senin, 06 November 2017 - 01:06:03 WIB
    Gagal ke Liga3 Nasional

    Pengurus PSP Harus Bertanggung Jawab

    Pengurus PSP Harus Bertanggung Jawab PADANG, HALUAN – PSP Padang akhirnya dipastikan gagal melenggang ke Liga 3 putaran nasional setelah PSSI Pusat memastikan bahwa yang berhak mewakili Sumbar adalah PS Batang Anai dan Pespessel..
  • Kamis, 29 Desember 2016 - 00:21:13 WIB

    Pengurus PBVSI Sumbar 2016-2020 Dilantik, Targetkan Lolos PON 2020

    PADANG, HALUAN — Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Sumatera Barat Syafrizal menargetkan tim voli Sumatera Barat lolos pada PON 2020 mendatang. Terakhir kali tim voli indoor Sumbar lolos PON adalah PON 2004.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]