Bekerja Sama Menghadapi Represi Pembajakan


Senin, 04 April 2016 - 04:08:41 WIB
Bekerja Sama Menghadapi Represi Pembajakan

Piracy atau yang lebih dikenal dengan pembajakan merupakan sebuah kejahatan internasional yang sudah ada sejak dulu hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Catatan sejarah tertua menunjukkan bahwa tindakan perompakan sudah dilakukan oleh suku manusia laut di wilayah Aegean dan Mediterranean pada abad 13 Sebelum Masehi.

Perkembangan masa pen­jelajahan laut untuk mencari daratan baru yang dikenal dengan era “Dunia Baru”, menjadi masa-masa keemasan era perompak. Pada masa itulah terkenal beberapa na­ma perompak seperti Edward “Blackbeard” Teach, John “Calico Jack” Rackham, Bar­tho­lomew Roberts, dan lain-lain.

Beberapa dekade silam, perihal ini kembali menjadi pusat perhatian sejak terja­dinya kasus pembajakan ka­pal di Somalia. Setelah ope­rasi internasionalmembuat aksi bajak laut di Somalia berkurang, kini Asia Tenggara telah menjadi daerah paling rawan.

Bahwa telah terjadi pem­bajakan terhadap ka­pal tunda Brahma 12 dan kapal tong­kang Anand 12yang mem­bawa 7.000 ton batu bara dan 10 orang awak kapal ber­ke­war­ganegaraan Indonesia.Saat dibajak kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalimantan Selatan) menuju Batangas (Filipina Selatan). Kemlu meng­konfir­masi, pi­hak pemilik kapal baru me­nge­tahui terjadi pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016, pada saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.

Dalam komunikasi mela­lui telepon kepada peru­sa­ha­an pemilik kapal, pembajak/penyandera menyampaikan tuntutan sejumlah uang tebu­san. Berdasarkan laporan yang beredar, kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan sejumlah 50 juta peso (atau setara Rp14,2 miliar) dengan tenggat waktu hingga8 April mendatang (BBC Indonesia, 31/3/2016). Tak berselang lama,1 April 2016, kapal tunda (tug boat) berbendera Malaysia, “Massive 6” turut menjadi korban pembajakan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf.

Track Record Kelompok Abu Sayyaf

Tentu sebelum mengam­bil tindakan, kita harus me­nge­tahui karakter dan kekua­tan lawan. Dari laporan inte­lijen Kelompok Abu Say­yaf selama lebih dari empat de­kade, mempunyai track re­cordyang lumayan kejam. Sejak awal 1991 kelompok ini telah melakukan pemboman, pembunuhan, dan pemerasan dalam apa yang mereka gam­barkan sebagai per­jua­ngan mereka untuk provinsi Islam di Filipina. Pa­da 2004 lalu, mereka meledakkan super-ferry 14 yang tengah berlayar menuju ke Bacolod, Filipina Barat,dan mene­waskan 116 orang.

Kelompok inimelakukan teror sekalian dengan insur­gency, juga kemampuan lain­nya adalah perang gerilya. Di bawah kepemimpinan Hapi­lon Totoni, sejak September 2014, kelompok Abu Sayyaf mulai melakukan penculikan orang untuk menuntut uang tebusan dengan mengatas­namakan ISIS.

Kelompok militan Abu Say­yaf yang terkenal karena pen­culikan, pemenggalan ke­pa­­la, aksi bom dan pemera­san. Kelompok ini juga punya pe­ngaruh pada kelompok-ke­lom­pok teror lain di Asia Teng­­gara, termasuk di Indo­ne­­sia.

Departemen Luar Negeri AS telah menambahkan nama salah satu pemimpin Abu Sayyaf, Radullan Sahiron, ke daftar tersangka aksi teror, pada awal bulan ini. Dise­diakan ganjaran sebesar juta dollar AS untuk penang­ka­pan­nya atas keterlibatan ia dalam penculikan wisatawan AS pada tahun 2001.

Sejak September 2014 kelompok Abu Sayyaf mulai aktif melakukan penculikan orang untuk mendapatkan uang tebusan dengan meng­atasnamakan ISIS. Kelompok ini telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh PBB, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Indonesia, Malaysia, Filipina, Uni Emirat Arab, dan Inggris.

Upaya Penindakan dan Instrumen Penghukuman

Kegiatan pembajakan ka­pal di laut, terbagi dalam dua jenis, pertama adalah apa yang disebut Pirate, yaitu pelaku perompakan yang meru­pa­kan kriminal murni dan menjadi buronan di seluruh du­nia. Dan jenis yang ke­dua disebut Pri­vateer, yai­tu perompak yang diberi su­rat izin oleh pemerintah un­tuk me­lakukan tin­da­kan pe­rompakan terha­dap kapal dagang ne­ga­ra mu­suh. Pri­va­teer merupakan sua­­­tu metode pe­rang pada abad per­­­­tengahan yang te­lah dilarang pada abad kesem­bilan­be­las.

Sumber hukum laut in­ter­­nasional, UNCLOS 1982, merumuskan “universal juris­diction”, artinya, kapal pe­rang/kapal dinas pemerintah Negara manapun berhak un­tuk “menangkap dan mena­han” kapal, awak dan muatan kapal bajak laut atau kapal yang dikuasai oleh bajak laut tersebut.

Pengadilan Negara terse­but juga berhak untuk meme­riksa dan memutuskan per­kara tersebut, dan mene­tapkan hukuman yang akan dijatuhkan termasuk tindakan yang akan diambil terhadap kapal yang dibajak, tetapi dengan cara mengindahkan hak pihak ketiga yang beriti­kad baik (Artikel 105-107 UNCLOS 1982).

Armada Timur Indonesia telah memobilisasi sejumlah kapal perang ke lokasi tempat penculikan itu terjadi, namun para pejabat militer dilapor­kan menunggu izin sebelum memulai operasi penye­la­matan. Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Rya­cudu sebelumnya mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi siap untuk dalam operasi pembebasan sepuluh korban penculikan itu. Namun, Ryamizard me­nga­takan TNI dan polisi ha­nya akan dikerahkan setelah pihak berwenang Filipina telah memberi mereka lampu hijau.

Sementara itu, Angkatan Bersenjata Filipina (Armed Forces of the Philippines/AFP) pada Rabu (30/3) me­nga­takan mereka berjanji akan membebaskan sepuluh orang nelayan yang disandera tersebut. “Konstitusi kita tidak memungkinkan keter­libatan pasukan militer nega­ra lain di sini tanpa perjan­jian,” kata juru bicara AFP Kolonel Restituto Padilla dalam menanggapi tawaran Indonesia untuk menye­bar­kan personil guna membantu membebaskan para sandera.

Di tengah meningkatnya te­kanan publik pada peme­rin­tah Indonesia untuk mem­be­baskan para sandera sese­gera mungkin, Padilla menga­ta­kan, AFP memiliki kemam­pu­an untuk menjalankan tu­gas­­nya.

Disinilah terdapat keke­li­ruan, menurut penulis, da­lam pemahaman AFP untuk me­nga­tasi para perompak. Perlu diingat, bahwa Artikel 100 UNCLOS mewajibkan Tugas untuk bekerja sama dalam represi pembajakan (Duty to cooperate in the repression of piracy). Impli­ka­sinya setiap Negara harus bekerja sama untuk semak­simal mungkin dalam represi pembajakan di laut lepas atau di tempat lain bahkandi luar yurisdiksi Ne­ga­ra manapun. (*)

 

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Analis Hukum Laut Internasional FH Universitas Andalas, Padang)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 29 Juni 2016 - 08:36:31 WIB
    Derita Pebambang Batu Bara

    Bekerja Bertaruh Nyawa, Tanpa Pengaman Apa-apa

    Bekerja Bertaruh Nyawa, Tanpa Pengaman Apa-apa Hanya napas tersengal-sengal yang bisa diembuskan oleh Kaminudin Nduru (45), korban ledakan lobang tambang batu bara H dalam WIUP PT NAL, Sawahlunto, Senin (27/6). Napas yang tersengal itu terdengal bergumul pula dengan slang.
  • Rabu, 04 Mei 2016 - 06:21:14 WIB
    Korban Sandera Abu Sayyaf Tiba di Padang

    Wendi Ingin Kembali Bekerja

    Wendi Ingin Kembali Bekerja Suasana haru mewarnai kedatangan Wendi Rakha­dian di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (3/5) sekitar pukul 09.30 WIB. Salah seorang awak Kapal Brahma 12, yang merupakan korban penyanderaan .
  • Selasa, 08 Maret 2016 - 03:26:24 WIB

    Bekerja Dengan Kabinet Gaduh

    Bekerja Dengan Kabinet Gaduh Silang pendapat yang terjadi antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya,Rizal Ramli dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudirman Said tentang Blok Masela dilakukan di darat (onshore) dan di laut (offshore) .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]