Gubernur: Kabupaten/Kota Agar Mekarkan Nagari


Selasa, 05 April 2016 - 03:17:01 WIB

Padang, Haluan — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno meminta kabupaten dan kota di daerah itu untuk melakukan penataan dan pemekaran nagari (desa) karena jumlah masyarakat saat ini, tidak sebanding lagi dengan pelayanan yang dapat diberikan.

“Sebelumnya ada wa­cana moratorium peme­karan nagari. Itu tidak be­nar. Saya sudah konsultasi dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan Menteri Dalam Negeri Tjah­yo Kumolo. Kami bisa me­kar­kan nagari pada 2016,” katanya dalam Focus Grup Discussion (FGD) tentang pemerintah nagari di Pa­dang, Senin.

Menurutnya, satu nagari di Sumbar saat ini terdiri dari puluhan ribu jiwa. Pela­yanan tidak mungkin bisa diberikan maksimal oleh satu nagari saja.

Apalagi, untuk mem­be­ri­kan pelayanan terhadap ma­­syarakat dibutuhkan ang­ga­ran, sementara anggaran da­ri Pemprov Sumbar dan ka­bupaten/kota sangat ter­ba­tas. Solusinya, menurut dia adalah dukungan angga­ran dari pemerintah pusat.

“Untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar dan tetap dalam koridor aturan, maka diperlukan pemekaran pemerintahan nagari di Sumbar. Nagari bertambah banyak, pelaya­nan pada masyarakat men­jadi lebih maksimal dan dana pusat bersumber dari dana desa akan lebih banyak pula,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk men­dukung rencana terse­but, Pemprov Sumbar telah me­nyurati bupati/wali kota un­tuk menata pemerintah na­gari. “Kami akui, saat ini ada se­jumlah masyarakat yang ngo­tot daerahnya di­me­kar­­kan. Kemudian ada pula yang ngotot untuk mem­per­ta­hankannya. Ka­mi bisa iku­­ti keduanya, yang ingin di­­mekarkan kita turuti, yang tid­­ak juga kita turuti,” tam­bah­­­nya.

Dia berharap, FGD yang digelar Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar dapat melahirkan ke­sepakatan untuk me­me­karkan nagari di Sumbar.

“Kami tidak bisa pung­kiri, pertumbuhan pen­du­duk sangat pesat, sementara pelayanan masih begitu saja. Untuk itu sudah saatnya kami melangkah, bagi yang tidak ikut biarkan saja, kami salurkan yang ingin dime­karkan saja,” tambahnya.

Ia membandingkan, Sum­bar dengan jumlah pen­duduk 5,3 juta jiwa dengan 880 nagari hanya men­da­patkan dana desa Rp600 miliar/tahun. Sementara Aceh hanya dengan pen­duduk empat juta jiwa de­ngan desa 6.000 bisa mem­peroleh dana desa mencapai Rp5 triliun/tahun.

Kepala Biro Peme­rin­ta­han Provinsi Sumbar, Mar­di menjelaskan selama ini memang ada sedikit orang yang berupaya mem­per­ta­han­kan posisi Nagari Adat. Sehingga masih eng­gan un­tuk memekarkan na­ga­­ri.

Menurutnya, sebenar­nya masyarakat adat tidak perlu cemas dengan pemekaran tersebut, karena pemekaran hanya dilakukan nagari pe­me­rintahan, sedangkan na­gari adat tetap sama.

“Kondisi itu sebenarnya juga pernah terjadi di Sum­bar pada 1992, nagari di Sumbar mencapai 3.200. Karena saat itu ada bantuan dari pusat Rp100 ribu/na­gari,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pe­me­karan yang dilakukan Pemerintah Pesisir Selatan. Sebelumnya hanya 34 naga­ri, dengan 34 Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kemu­dian dimekarkan menjadi 182 nagari, namun KAN nya masih tetap 34. “Kami bisa merujuk pada hal ini,” tambahnya. (h/ant/dn)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]