Keterwakilan Perempuan di Parlemen Rendah


Selasa, 05 April 2016 - 03:27:18 WIB

PADANG, HALUAN —Ke­ter­libatan perempuan dalam politik dan pengambilan ke­pu­tusan, maupun peran dan paritisipasinya dalam politik dan jabatan publik, belum maksimal.

Hal ini ditunjukkan deng­an rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga-lem­baga pengambil keputusan dan yang menduduki jabatan strategis di legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Meski pun diberlakukan kuota 30 persen untuk keter­wakilan perempuan dalam pemilihan legislatif, namun hasilnya sangat jauh di bawah target itu.

Hingga hari ini, di DPRD Sumbar hanya 6 perempuan yang jadi wakil rakyat. Tak jauh berbeda di eksekutif. Keterwakilan perempuan juga rendah. Dari 9 biro yang ada di Setdaprov Sumbar, hanya 1 orang perempuan.

“Ada banyak faktor pen­ye­bab rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. An­tara lain, proses nominasi parpol yang tidak adil dan cendrung tidak ramah perem­puan. Nominasi calon ang­gota parlemen biasanya di­laku­kan melalui keputusan tertutup atau tidak trans­paran,” kata Sekdaprov Sum­bar Asli As­mar, saat mem­buka Pelati­han Peningkatan Kompetensi Pe­rem­puan Legis­latif di Sumbar, Senin (4/4) di Padang.

Dari 3 kali Pemilu (2004, 2009 dan 2014), belum ber­hasil mengubah, mem­ber­da­yakan dan membebaskan pe­rem­puan. Partisipasi kaum ibu ini di arena politik belum menjadi subjek yang otonom. Tetapi tetap menjadi ke­lom­pok yangh marginal berlapis secara kultur, etnis, gender dan politik. Padahal keter­libatan pilitik perempuan ini sangat penting, karena par­lemen ada­lah institusi utama untuk ke­ter­wakilan masya­rakat dalam negara demokratis.

Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang sama ten­tang Perencanaan dan Pe­nga­ng­garan Responsif Gender (PPRG). Dampak dari pelak­sanaan PPRG itu bagi ang­gota legislatif yang memegang fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan, adalah akan me­ng­hasilkan kebijakan, pro­gram dan kegiatan berpspektif gender.

“Di bidang legislasi, sering kali Perda atau peraturan lainnya tidak menjamin rasa keadilan masyarakat baik laki-laki maupun perem­puan. Juga dalam penganggaran, tidak efisien dalam mene­tapkan alokasi belanja dan tanpa memperhatikan man­faat bagi smeua kelom­pok masyarakat,” katanya.

Karena itu, melalui pela­tihan ini diharapkan kaum perempuan di parlemen terus berupaya meningkatkan ko­m­­petensinya, dan berjuang terus melahirkan legislasi yang berpihak pada polisi perempuan.

Salah satunya yang dih­arap­kan adalah kuota 30 per­sen tak hanya saat pencalonan legislatif, tetapi adalah kuota perempuan yang duduk di legislatif.

Sementara itu, Ketua Pa­nitia Ratnawilis dalam sam­butannya menyebutkan, ke­giatan itu diikuti anggota DPRD perempuan baik dari DPRD provinsi maupun DP­RD kabupaten/kota.

Narasumber yang diha­dir­kan diantaranya KPU Sum­bar tentang Sistem Propor­sional Tertutup untuk Suara Perempuan, Akademisi Una­nd Asrinaldi tentang Ko­mu­nikasi Politik Perempuan Legislatif untuk Peningkatan Peran Konsistensi dalam Pe­lak­sanaan Pembangunan.

“Diharapkan, melalui pe­la­tihan ini dapat me­ning­katkan pemahaman anggota legislatif perempuan tentang peran dan fungsinya,” kata­nya. (h/vie)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]