Sekda Minta Polemik KONI Sesuai Prosedur


Selasa, 05 April 2016 - 03:37:25 WIB

PADANG, HALUAN — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi  Sumbar Ali Asmar meminta polemik rangkap jabatan di tubuh KONI Sumbar pasca­keluarnya Surat Edaran Mendagri dan Gubernur Sumbar disikapi dengan kepala dingin dengan tetap mengacu pada prosedur.

Hal ini dikatakan Ali Asmar kepada Haluan saat dimintai ditanggapan soal rangkap jabatan pada kepengurusan KONI Sumbar. Menurutnya, untuk menuntaskan persoalan ini, jangan kedepankan ke­pentingan golongan tertentu dan ikuti aturan yang ada.

Menurutnya bagaimana pun surat tersebut pasti sudah melalui prosedur sehingga menteri me­larang jabatan KONI dirangkap dengan posisi lain. Ia menilai, jabatan pada KONI tidak saja ikut menyukseskan bidang olahraga, namun lebih dari itu. Dari Pemerintah provinsi Sumbar sendiri, menurut Ali Asmar menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku. Jika jabatan KONI tidak boleh merangkap siapapun orangnya, KONI harus me­ngikuti aturan yang ada.

“Tinggal bagaimana persoalan ini selesai dengan aturan dan kepala dingin. Jangan ambil kepentingan saja,”paparnya. Dorongan yang diberikan oleh Pemprov terhadap persoalan ini memberikan ruang kepada KONI untuk bermusyawarah. Dengan catatan tidak terjadi hal-hal yang meru­gikan siapapun, dan mengu­tama­kan kepentingan siapapun. Se­bab, ada marwah olahraga yang ha­rus dipegang. Apalagi, sebentar lagi ada  iven olahraga yang dige­lar di Jabar, yakni PON XIX-2016.

Namun, praktisi olahraga Sumbar, Fauzi Bahar justru pu­nya pandangan berbeda. Ia me­nyayangkan keputusan gubernur yang  akan menahan dana bantuan untuk KONI jika tidak meng­indahkan surat dari Gubernur tersebut. Surat edaran dari guber­nur tersebut didasari edaran dari Mendagri.

“Seharusnya gubernur tidak bersikap seperti itu. Dengan keadaan PON yang akan dekat ini, seharusnya gubernur sebagai pemimpin tertinggi di Sumatera Barat, menyimpan informasi tersebut. Sebab jika informasi itu beredar di tengah masyarakat akan mengangu persiapan Sum­bar menuju PON,” ujar Fauzi Bahar yang merupakan Ketua IPSI Sumbar ini, kemarin.

Lebih jauh Fauzi Bahar yang juga merupakan Ketua Iluni UNP dan mantan mahasiswa FIK ini mengatakan kebijakan gubernur tersebut akan berdampak terha­dap olahraga Sumatera Barat.

“Kamis besok para sarjana olahraga seluruh Sumatera Barat akan berkumpul, berdiskusi dan mempertanyakan keputusan dari gubernur Sumbar,”jelasnya.

Sementara itu Dekan Fakul­tas Ilmu Olahraga (FIK) UNP Syafrizal juga menyayangkan kebijakan dari gubenur tersebut.

“Banyak atlet yang memper­tanyakan informasi tersebut. Mereka risau dengan keputusan tersebut. Jika memang nanti dana tidak bisa cair bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri untuk PON,”ungkapnya.

Syafrizal mengatakan olah­raga tidak terlepas dari dana pembinaan. “Jika tidak ada pembinaan bagaimana membeli makanan untuk gizi atlet dan uang transportasi untuk atlet. Hal ini sangat kami sayangkan ten­tunya,”bebernya.

Dengan kebijakan tersebut, menurutnya sasarannya adalah FIK UNP yang merupakan labor untuk mencetak atlet Sumatera Barat.

“Hampir 70 persen atlet yang akan berangkat ke PON kuliah di UNP. Jika nanti olahraga Sumatera Barat tidak bisa ber­prestasi tentunya FIK UNP akan menjadi sasaran. Hal itu sudah pernah terjadi,”urainya.

FIK UNP sendiri sangat ber­ko­mitmen untuk memajukan olahraga Sumatera Barat. “Bukti komitmen kami untuk mema­jukan olahraga Sumatera Barat adalah kami menerima atlet yang berprestasi untuk masuk FIK UNP tanpa tes,”tuturnya.

Syafrizal mengatakan kalau dirinya tidak ada berpihak kepa­da siapapun. Dirinya lebih me­ngedepankan kepentingan Suma­tera Barat. “Jika memang kepu­tusan tersebut memang dijalan­kan oleh pemerintah, tentunya akan menggangu prestasi olah­raga Sumatera Barat,” jelasnya.

Sementara itu Setyadistis yang merupakan pelatih dan pengurus PRSI Sumbar me­ngatakan dengan keadaan seperti ini gangguan untuk persiapan atlet bertambah.

“Ini merupakan psy war yang menggangu persiapan atlet me­nuju PON. Seharusnya ini tidak boleh terjadi,”jelasnya.

Siap Mundur

Suara daerah justru berbeda. Ketua KONI Padang Pariaman, Aprinaldi menyatakan siap un­tuk menjalankan surat Mendagri dan Gubernur Sumatera Barat, tentang petunjuk susunan kepe­ngurusan KONI.

“Kalau memang hal tersebut merupakan suatu keharusan, kami dari KONI Padang Paria­man, siap menjalankannya,” ujarnya saat dihubungi Haluan, Senin (4/4).

Hanya saja, Ketua KONI Kabupaten Sijunjung, Ruswanon belum mau berkomentar lebih jauh terkait surat edaran Men­dagri tersebut. Ia bersama pengu­rus KONI Kabupaten Sijunjung mengaku belum melihat dan menerima surat Edaran Men­dagri yang tidak memper­boleh­kan pengurus KONI yang rang­kap jabatan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pejabat struktural, fungional dan anggota DPRD.

“Bagaimana mau menyikapi, surat edaran tersebut  belum kami terima,” kata Ruswanon yang didampingi Sekum KONI Sijunjung, HM Hasbi kepada Haluan di Sekretariat KONI Jalan Prof M Yamin Muaro Sijunjung, Senin (4/4) petang kemarin.

Namun begitu, jika nanti surat edaran Mendagri yang diterima­nya melarang pejabat publik dan PNS rangkap jabatan di KONI, dia dan pengurus KONI setem­pat segera menindaklanjutinya. Dan dirinya, beserta pengurus KONI lainnya yang berasal dari PNS siap  mundur.

“Kalau memang ada larangan sebagaimana isi surat edaran Mendagri, kami siap mundur dari kepengurusan KONI Sijun­jung,” kata Ruswanon dan M Hasbi yang didampingi Ketua Bidang Humas, A Sutan Batuah.

Senada dengan Ruswanon, Ketua KONI Solok Andri Ma­ran, mengatakan kalau dirinya belum menerima tentang surat edaran dari Mendagri tersebut. Menurut Andri, logisnya ASN dan legislatif sebaiknya konsen­trasi dengah tugasnya dan tidak boleh menjabat pengurus cabang olahraga dan menyerahkan sepe­nuhnya pada swasta. Dalam kepe­ngurusan KONI Kota Solok sendiri tidak ada yang rangkap jabatan atau PNS.  (h/ows/san/alf/azn/ded)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 17 Juni 2019 - 22:27:11 WIB

    Sekdako Padang Ingatkan OPD Agar 50% Anggaran Terealisasi Semester I

    Sekdako Padang Ingatkan OPD Agar 50% Anggaran Terealisasi Semester I PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul menghimbau setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Setdako Padang untuk dapat memacu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, agar a.
  • Rabu, 28 September 2016 - 02:32:44 WIB

    Seleksi Calon Sekda Kota Padang, Pansel Rekomendasikan Tiga Nama

    PADANG, HALUAN — Tim Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, menyatakan keempat calon yang mengikuti lelang jabatan sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut..
  • Sabtu, 24 September 2016 - 03:15:29 WIB

    7 Calon Berebut Kursi Sekdako Padang

    PADANG, HALUAN—Tepat pukul 16.00 WIB, Jumat (23), pendaftaran dan pengembalian berkas formulir untuk calon sekretaris daerah Kota Padang resmi ditutup. Sebanyak tujuh nama yang telah melengkapi berkas akan bersaing untuk me.
  • Jumat, 23 September 2016 - 03:10:17 WIB

    Hari Ini, Pendaftaran Calon Sekda Ditutup

    PADANG, HALUAN — Tepat pada Jumat (23/9) pukul 16.00 WIB sore ini, pendaftaran calon Sekretaris Daerah Kota Padang resmi ditutup. Hingga Kamis (22/9), Panitia Seleksi (Pansel) sudah menerima berkas dari 7 orang pendaftar..
  • Rabu, 07 September 2016 - 12:28:39 WIB

    Minat jadi Sekdako Padang? Silahkan Mendaftar..

    Minat jadi Sekdako Padang? Silahkan Mendaftar.. Tentunya dengan kriteria lain diantaranya seperti berusia setinggi-tingginya 58 tahun dan pendidikan minimal S1..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]