Amazona Keluarkan Sprint Penyidikan


Rabu, 06 April 2016 - 03:04:59 WIB

NATUNA, HALUAN — Ka­polres Natuna, AKBP Ama­zona Pelamonia menegaskan surat perintah (sprint) pe­nyidikan oknum anggota de­wan yang menghamili seorang pelajar sudah resmi ditan­datangani, Senin (4/4). Polres Natuna sudah mengantongi semua data, keterangan saksi, hingga rekaman CCTV.

Penyidikan tak cuma dila­kukan oleh Polres Natuna, namun juga oleh Polda Kepri. Pasalnya, beberapa data hasil rekaman CCTV diperoleh di Batam, begitu juga bagian dari proses penyidikan dilakukan di Batam.

“Terlapor adalah AH, pe­kerjaan terlapor anggota DP­RD Kabupaten Natuna, kami sudah kumpulkan barang buk­ti, berupa pakaian, HP bahkan rekaman CCTV lengkap dan sudah memeriksa keterangan saksi,” kata Amazon di Kan­tornya Polres Natuna, Ban­darsyah, Kecamatan Bungu­ran Timur, Senin (4/4).

Amazon menjelaskan, re­kaman CCTV tersebut yang didapat Polres Natuna terkait kasus mesum seorang oknum anggota DPRD Natuna ber­inisial AH dengan siswi kelas 2 SMA, dikumpulkan di tiga lokasi.

“Rekaman itu didapatkan dari rekaman terhadap siswi SMA tersebut yang berinisial (NV), saat datang di Bandara Hang Nadim, Batam. NV naik taksi pada Kamis, 17 Maret, hingga ia kembali pulang ke Natuna di Bandara Hang Nadim, Batam pada Sabtu 19 Maret lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut Amazon men­jelaskan, Rekaman CC­TV lainnya saat siswi tersebut berada di lobi dan lorong kamar i-Hotel Batam dan saat berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam (RSBK). Diduga NV di RSBK untuk memeriksa kandungan.

“Semuanya sudah ada. Sprint penyidikan sudah res­mi, kita sudah masukkan surat izin ke gubernur, karena se­suai undang-undang, untuk menyidik seorang anggota DPRD harus izin gubernur, tapi kalau 30 hari tidak ada jawaban, penyidikan tetap lanjut tanpa harus menunggu lagi,” tutup Amazon.

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di ba­wah umur yang berinisial NV yang dilakukan oleh AH, seo­rang oknum anggota DPRD Natuna, Kepulauan Riau, ditanggapi serius oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD.

Ketua BK DPRD Natuna, Pang Ali menyebutkan hingga saat ini pihaknya memang belum mendapat pem­be­rita­hu­an dari Polres Natuna ter­kait pemeriksaan salah seo­rang anggotanya tersebut. Namun pihaknya sudah me­manggil yang bersangkutan.

“Kalau pemberitahuan dari Polres Natuna, kami masih menunggunya. Hingga saat ini belum ada surat masuk terkait pemeriksaan salah seorang anggota DPRD Na­tuna,” ujar Pang Ali, kepada Haluan Kepri, Senin (4/4).

Kendati demikian, infor­masi ini sudah ditindaklanjuti BK. Dalam rapat BK, Pang Ali menegaskan sudah ber­tatap muka langsung dengan AH. “Kami sudah memanggil yang bersangkutan dalam rapat BK. Cuma belum ada ketegasan keterangan yang kami dapatkan darinya, ba­nyak hal yang masih belum diungkapkan. Kami pun tidak bisa memaksa dalam memin­tai keterangan,” kata Pang.

Pang Ali melanjutkan, jika dari pengakuan sementara AH benar memang yang ber­sangkutan sedang terganjal masalah tersebut. Namun AH sendiri tidak merinci secara gamblang.

“Yang jelas, kalau me­mang terbukti bersalah oleh pihak kepolisian, kami dari BK DPRD Natuna siap me­nindak tegas,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Na­tuna, AKP Benhur Gultom, mengatakan  AH sendiri se­be­narnya sudah bisa dijadikan tersangka dan dijerat undang-undang tentang perlindungan anak.

Kendati sudah me­ngum­pulkan bukti dan keterangan, namun aparat tinggal me­nunggu surat dari Gubernur sebagai salah satu persyaratan dalam penyidikan AH yang kini aktif sebagai anggota dewan Natuna periode 2014-2019.

“Yang bersangkutan terse­but anggota DPRD. Sesuai aturan kita harus mendapat jawaban dari gubernur terkait penyidikan ini. Itu sesuai UU Nomor 27 tahun 2009 pasal 391. Namun jika tidak ada jawaban setelah 30 hari baru bisa langsung ditindaklanjuti. Kita masih tunggu. Cuma sedikit lagi rampung,” ujar AKP Benhur. (h/hkr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]