Kekeliruan Penghitungan Dana Bagi Hasil

Daerah Penghasil Migas Gelagapan


Rabu, 06 April 2016 - 03:05:54 WIB

ANAMBAS, HALUAN — Kekeliruan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) membuat Provinsi Kepri serta daerah perhasil lain seperti Anambas dan Natuna gelagapan.

Pasalnya,  hal ini me­nyebabkan mulai dari pro­vinsi hingga kabupaten me­ng­alami defisit anggaran. Tak dapat dipungkiri keke­liruan ini menyebabkan pen­deritaan bagi masyarakat itu sendiri.

Anggota Komisi IV DP­RD Provinsi Kepri,  Taufik mengatakan,  DPRD pro­vinsi saat ini sedang mem­perjuang­kan DBH Migas ke pusat.

“Komisi II dan Komisi III sedang memper­tan­ya­kan DBH kita,” kata Taufik dise­la-sela reses yang dilak­sanakan, Senin  (4/4).

Politisi Partai De­mok­rasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  itu menye­but­kan, defisit Prov Kepri sangat besar dari Rp700 M saat ini tinggal Rp12 M. Sama de­ngan Anambas dari Rp135 M saat ini tinggal Rp7,6M.

“Hal ini menyebabkan pemerintah Provinsi ke­sulitan  membiayai 7 Kabu­paten Kota karena Defisit mencapai Rp1,2T,” jelasnya.

Bahkan lanjut Taufik,  anggota DPRD sempat ber­a­sumsi sebaiknya eksplorasi minyak itu dihentikan saja, karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan dam­paknya kelak. Kalau hanya 12M sama saja dengan me­ngelola parkir maka hasilnya akan sama.

“Apa yang didapatkan sebagai daerah penghasil itu sudah sangat tidak balance dengan dampaknya nanti,” ungkapnya.

Taufik menambahkan,  sebenarnya pemerintah itu harus transparan dan riil dalam melakukan per­hitu­ngan. Taufik juga menilai apa yang terjadi saat ini sudah tidak masuk akal, karena tak dapat dipungkiri DBH Migas merupakan salah satu penopang pem­bangunan.

Camat Siantan  Te­ngah, Herry Fakhrizal menga­takan,  seharusnya peme­rintah tidak keliru dengan perhitungan penetapan DBH Migas, Kepri dan Ka­bu­paten/kota lainnya. Ka­rena selama ini kabupaten/kota itu diundang untuk melakukan rekonsiliasi de­ngan pihak terkait seperti kemendagri, Kemenkeu BP Migas dan lainnya terkait pembahasan Prognosa, lif­ting, realisasinya.

“Yang menjadi perta­nyaan cost recovery belum jelas, dan produksinya juga tidak jelas, karena kita selalu menanyakan berapa pro­duksi masing-masing sumur atau well dan berapa water cutnya tidak pernah di­sam­paikan,” sesalnya.

Hery menambahkan,  saat ini sudah masuk era transfaran dan seharusnya hal-hal seperti diatas harus dibuka. Jadi jangan ada dusta diantara kita, tidak seperti saat ini,” tegasnya.

Saat ini sebagai daerah penghasil tentu ada ke­jang­galan, namun semua itu diserahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten yang menilainya. Hery me­ng­ingatkan kepada peme­rintah untuk lebih trans­faran dan itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti cost recovery dan disam­paikan kepada masing-ma­sing daerah penghasil.

“Sampaikan hal-hal ini kepada daerah penghasil agar mereka tahu punya kewajiban dan jangan hanya menuntut, agar daerah pa­ham apa yang menjadi tang­gung jawab,” pungkasnya.  (h/hkr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]