Keterbukaan Informasi Publik

Kepala SKPD Dharmasraya Diminta Teken Pakta Integritas


Rabu, 06 April 2016 - 04:05:29 WIB
Kepala SKPD Dharmasraya Diminta Teken Pakta Integritas PENYERAHAN Naskah Pakta Integritas Pelayanan Publik oleh Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal kepada Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Sekda Dharmasraya Benny Mukhtar. (HUMAS)

DHARMASRAYA, HALUAN —Me­ngingat sejauh ini kurangnya penye­lenggaraan keterbukaan informasi publik oleh para Kepala SKPD. Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, meminta para Kepala SKPD untuk menandata­ngani pakta integritas, supaya keter­bukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Bumi Ranah Cati Nan Tigo itu, seiring dengan pelaksanaan laun­ching Keterbukaan Informasi Publik, Senin, (4/4).

Dalam sambutannya pada apel gabungan bulanan tersebut, de­ngan dilakukannya penandata­nganan pakta integritas itu, kata bupati tentunya para SKPD oto­matis telah mendukung imple­mentasi undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tentang keter­bukaan informasi publik. Bupati berdarah biru itu, melihat sejauh ini para SKPD terkesan lebih cenderung tertutup ketimbang untuk memberikan informasi kepada publik terhadap kine­rjanya masing-masing.

“Mulai hari ini, SKPD tidak ada lagi yang harus ditutup-tutup. Kalau permasalahan itu layak dikomsumsi oleh masyarakat, mari publikasikan,” kata bupati termuda di jagat raya ini.

Maka lanjut Rajo Koto Besar itu, dengan berjalan sebagaimana mestinya keterbukaan informasi publik ini, maka penyelengga­raan pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga aspek transparansi, akuntabilitas dan jauh dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Dharmasraya dapat terwujud.

“Penandatanganan komit­men oleh semua kepala SKPD, hanya untuk menyediakan doku­men informasi publik dan me­nyiar­kannya di bawah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,” paparnya.

Berdasarkan Undang-Un­dang Nomor 14 tahun 2008 itu, sambung Bupati, bahwa disebut­kan seluruh rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan infor­masi tentang penyelenggaraan pemerintahan dari semua aspek, baik informasi tentang pengelo­laan keuangan, informasi tentang pengelolaan pembangunan dan kemasyarakatan.

“Untuk mengimplementasi­kan undang-undang ini. kita (Pemkab Dharmasraya) juga telah membentuk Pejabat Pe­ngelola Informasi dan Doku­mentasi (PPID), dimana lembaga ini secara operasional akan mem­berikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat,” ungkap bupati pilihan rakyat itu.

Lebih lanjut bupati menyam­paikan, rendahnya kepercayaan publik terhadap penyeleng­ga­raan  pemerintahan, salah satu­nya disebabkan masih minimnya kesadaran penyelenggara Negara terhadap keterbukaan informasi. Maka dengan demikian imple­mentasi Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu jawaban atas memudarnya kepercayaan masyarakat selama ini.

“Pada kesempatan ini kem­bali kami kemukakan bahwa tugas utama Aparatur Sipil Nega­r­a adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu mari kita bangun kesadaran bahwa kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat,” kata bupati.

Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, bagi SKPD yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat untuk mengevaluasi pola pelayanan kepada masyara­kat, agar lebih berkualitas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Dharmasraya, Benny Mukhtar,  yang juga seka­ligus sebagai atasan PPID atau pengarah, mengakui bahwa ber­da­sarkan evaluasinya, penyeleng­gara­an keterbukaan informasi publik masih belum direspon dengan baik oleh para Kepala SKPD.

“Kita akui selama ini Kepala SKPD di Dharmasraya masih terkesan tertutup dalam mem­berikan informasi kepada publik. Maka mulai hari ini, saya berha­rap adanya kesadaran dan komit­men SKPD untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik tersebut,” kata Pamong senior di Bumi Mekar itu.

Ditambahkan balon Walikota Payukumbuh itu, perlu  juga diingatkan kepada semua Apa­ratur Pemerintah Daerah, untuk menjaga diri dari tindakan yang meren­dahkan marwah peme­rintah dae­rah, seperti tindakan mengedarkan atau memakai nar­koba, dan tin­dakan asusila. Hal ini juga perlu menjadi perhatian oleh kepala SKPD atas tindak tanduk aparatur yang ada di satuan kerjanya.

“Jika tindakan ini terjadi, maka kami tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas kepada setiap aparatur yang melakukan pelanggaran hukum dan asusila,”tegas putra Kota Galamai itu.(h/mdi)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]