Tiga Daerah Belum Serahkan P3D


Rabu, 06 April 2016 - 04:06:39 WIB

PADANG, HALUAN – Terkait dengan penarikan kewenangan, Pemprov Sumbar mencatat masih ada tiga Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan P3D (Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen) ke Provinsi hingga saat ini. Tiga daerah tersebut yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pemprov Sumbar kembali memberikan waktu kepada tiga daerah tersebut hingga Senin depan untuk segera menyerahkan P3D-nya. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan namun belum juga diserahkan, maka yang akan menanggung risikonya daerah yang bersangkutan.

“Seharusnya berdasarkan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) P3D sudah harus diserahkan ke provinsi paling lambat 31 Maret 2016 lalu. Namun, dari 19 Kabu­paten/Kota masih ada tiga daerah yang belum,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sum­bar, Mardi kepada Haluan Selasa, (5/4) sore di Padang.

Menurut Mardi, dalam aturan kewenangan, bagi kewena­ngan­nya telah ditarik ke provinsi maka Kabupaten/Kota yang ber­sangkutan tidak boleh lagi me­nganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

“Masalahnya masih pada ad­ministrasi yang terlambat. Se­hingga P3D ini harus segera diserahkan ke provinsi seperti urusan wajib yaitu kewenangan SMA/SMK, kehutanan, kelautan, dan ESDM. Sementara untuk urusan pilihan seperti perhu­bungan, misalnya terminal, tidak semua Kabupaten/Kota memi­liki terminal tipe B,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Aristo Munandar menilai apa­bila P3D ini belum juga diserah­kan dalam batas waktu yang diberikan, akan sangat mempe­ngaruhi berjalannya pemerin­tahan pada tahun depan.

“Terutama dalam pengang­garan, karena ketika P3D belum masuk provinsi akan belum bisa membuat SOTK, penganggaran, dan penetapan SDM. Akibatnya tidak akan tercipta pemerintahan yang efisien,” tukas politisi dari fraksi partai Golkar tersebut. 

Selain itu belum masuknya P3D ini juga akan mem­pe­nga­ruhi kepada Kabupaten/Kota yang telah lebih dulu mem­berikan datanya. “Karena bagai­mana pun Kabupaten/Kota akan saling berhubungan, terutama dalam pembahasan APBD 2017, angga­ran perubahan, memasukkan KUAPPAS dan prsoses lainnya “ ujarnya kepada Haluan kemarin.

Komisi I berharap agar Pem­prov Sumbar bisa segera menun­taskan dan mengejar P3D dari Kabupaten/Kota yang terlambat tersebut. “Harus ada ketegasan dari Pemprov Sumbar agar nanti­nya tidak berimbas kepada pro­ses pemerintahan selanjutnya,”  tutupnya. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]