Soal Rangkap Jabatan di KONI Sumbar

Syahrial Pilih Ikut Aturan


Rabu, 06 April 2016 - 04:07:03 WIB

Polemik kepengurusan KONI Sumbar sepertinya akan segera sampai di garis finish. Ketua Umum KONI Sumbar Syahrial Bakhtiar telah memberikan sinyal terkait sikapnya terhadap surat gubernur soal kepengurusan KONI yang rangkap.

PADANG, HALUAN — Ke­tua Umum KONI Sumbar Syahrial Bakhtiar menga­takan ia akan ikut aturan yang telah ditegaskan Gu­bernur Sumbar melalui surat tertanggal 30 Maret 2016 lalu. Menurutnya, ini adalah pilihan terbaik yang ia ambil demi kelancaran persiapan atlet-atlet Sum­bar yang akan bertarung di PON XIX Jawa Barat, Sep­tember mendatang.

Hal ini dikatakan Syah­rial Bakhtiar saat dihubungi Haluan, Selasa (5/4) malam melalui sambungan telepon. Syahrial sendiri menjadi satu dari sekian banyak pengurus KONI Sumbar yang punya jabatan lain di luar KONI, yakni sebagai Wakil Rektor III Univer­sitas Negeri Padang (UNP).

Baginya, kesiapan atlet merupakan hal penting dan ia minta tetap untuk lanjut dan jangan terhenti hanya karena masalah dana. “Jangan sampai uang (untuk) KONI tak ada, lalu persiapan terganggu. Pokoknya atlet harus tetap berlatih,”kata Syahrial yang pernah me­ngan­tarkan Sumbar mencapai target PON XVIII Riau dengan raihan 12 emas, 12 perak dan 25 pe­runggu ini.

Ia menilai, surat dari guber­nur sudah betul karena me­nyang­kut aturan. Karenanya, ia akan menuntaskan segala bentuk uru­san administrasi yang ada di KONI. “Saya pribadi tak ada masalah dengan ini semua,” katanya.

Syahrial sendiri sepanjang menjalankan tugas di KONI sudah menjadi Ketum sejak tahun 2009. Dengan latar belakang pendidikan keolahragaan, ia sukses mengantarkan Sumbar ke posisi yang lebih baik pada PON Riau tahun 2012 dan finish di posisi 11. Persiapan yang tertata baik sejak tahun 2010 mampu membuat Sumbar meraih 12 medali emas, sesuai target. Seba­ran medali-pun berasal dari banyak cabang, di antaranya dari cabang gulat, renang, futsal, kempo, angkat berat, binaraga, dan pencak silat.

Sukses mengantarkan Sum­bar di peringkat 11 dan menca­pai target, Syahrial kembali ter­pilih dalam Musdaprov KONI Sumbar di Bukittinggi, Maret 2013 lalu. Setelah itu, dari se­jumlah ajang regional dan na­sional yang diikuti, Sumbar mencapai hasil yang layak diper­hitungkan, mulai dari PON Remaja hingga Porwil Bangka Belitung. Namun sayang,  surat Mendagri dan gubernur yang kembali menyoroti soal rangkap jabatan pada pengurus KONI menjadikan tantangan bagi kepe­ngurusan Syahrial yang sedianya berakhir 2017 mendatang.

Sementara itu, dari KONI Sumbar sendiri, sejumlah pengu­rus KONI Sumbar yang PNS sudah mulai mengundurkan diri. Salah satunya adalah Rafli Efendi yang merupakan Kabid Pening­katan Prestasi Olahraga Dispora Sumbar dan menjadi anggota Litbang KONI Sumbar.

“Surat pengunduran diri  saya sebagai pengurus KONI Sumbar sudah saya berikan kepada ins­pekt­orat dan KONI Sumbar. Saya sekarang tidak lagi menjadi pe­ngu­rus KONI Sum­bar,” ung­kapnya kemarin.

Begitupun dengan Astronel yang merupakan Kabid di Dis­pora Sumbar mengatakan jika memang mengharuskan PNS mengundurkan diri, maka diri­nya siap untuk mengundurkan diri dari kepengurusan KONI Sumbar.

“Saya belum seluruhnya mem­baca Surat Edaran dari Mendagri mengenai PNS dilarang menjadi pengurus KO­NI tersebut,”jelasnya kemarin.

Sementara itu Sekum KONI Sumbar Indra Jaya mengung­kapkan menghargai dari pengu­rus KONI Sumbar yang PNS untuk mengundurkan diri. “Itu meru­pakan pilihan mereka, kami harus menghargainya,” ungkapnya.

KONI Sumbar sendiri beren­cana akan membahas mengenai surat ederan dari Mendagri ter­se­but. “Dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat untuk me­bahas surat tersebut,”jelasnya lagi.

Sementara,  Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit meminta atlet Sumbar yang se­dang mempersiapkan diri untuk menghadapi PON tidak terpe­ngaruh dengan polemik yang terjadi di KONI Sumbar.”Atlet silahkan terus berlatih dan tun­juk­kan potensi diri tanpa memi­kirkan polemik yang muncul. “Persoalan ini sudah ada yang menanganinya,”ujar Nasrul Abit, kemarin.

Ia menambahkan, tindak lanjut surat edaran menteri biarlah SKPD yang berwenang menyelesaikannya ditambah dengan KONI Sumbar. Namun, SKPD dan KONI Sumbar tentu membaca surat edaran tersebut dan perlu mematuhi aturan yang berlaku. (h/san/ows)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]