Optimalisasi Fungsi Pengawasan Keuangan DPRD


Rabu, 06 April 2016 - 16:02:07 WIB

PADANG, HALUAN — La­poran Keterangan Pertang­gungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015 paling lambat 31 Maret 2016 sudah disampaikan oleh Kepala Dae­rah kepada DPRD, untuk dila­kukan evaluasi dalam me­nyu­sun catatan dan rekomendasi. LKPJ tersebut memuat hasil pe­nyelenggaraan Urusan Pe­merintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Hal ini disebutkan Rektor Universitas Ekasakti Padang Prof. Dr. H. Andi Mustari Pide, SH ketika membuka Bim­bingan Teknis (Bintek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman dan Kota Sa­wahlunto, Jum’at (1/4) di Pangeran Beac Hotel Padang.

LKPJ disampaikan Ke­pala Daerah kepada DPRD sekali dalam setahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, guna menyusun reko­mendasi untuk perbaikan pe­nyelenggaraan Pemerintah Daerah, ujar Andi Musatari Pide.

Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan pengaturan lebih lanjut tentang LKPJ belum diterbitkan, maka tetap diberlakukan PP No.3 Tahun 2007. Setelah LKPJ disam­paikan secara resmi oleh Ke­pala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 hari DPRD sudah memberikan lanjutan berupa catatan dan re­ko­men­dasi atas LKPJ kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2015.

Pasal 154 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2014 menyatakan tugas dan we­wenang DPRD diantaranya meminta Laporan Per­tang­gungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pe­me­rintahan Daerah.

Maka Seyogyanya DPRD Kota Pa­riaman dan Kota Sa­wahlunto men­jalankan tugas dan we­wenangnya secara op­timal dan segera men­ja­lankan tupoksinya sesuai mekanisme yang diatur dalam Pertaturan Tata Tertib DPRD. Sebelum catatan dan rekomendasi di­susun, sey­o­g­yanya dilakukan serangkaian hea­ring dengan SKPD, dengar pendapat dengan unsur ma­syarakat dan Narasumber yang diperlukan.

Topik yang dibahas pada Bintek kali ini “0ptimalisasi Fungsi Pengawasan Keuangan DPRD terhadap Laporan Ha­sil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Pedoman dalam Laporan Pertanggung jawaban APBD menurut peraturan dan per­un­dang-undangan yang berlaku”

Ikut memberikan materi dalam Bintek DPRD Kota Pariaman dan Kota Sawah­lunto Sdr. Mujizat dari Di­rektorat Bina Keuangan Dae­rah Ditjen Keuangan Dae­rah Kemendagri. Untuk ma­teri Pembentukan Produk Hu­kum Daerah oleh Dr. Otong Rosadi SH, MH De­kan Fa­kultas Hu­kum Universitas Ekasakti Padang. Topik yang menjadi fokus pendalaman dalam Bin­tek tersebut tidak hanya mem­bahas fungsi utama DPRD sebagaimana di atur dalam Pasal 149 (1) Undang Undang No.23 Tahun 2014 yakni Fung­si Pembentukan Per­aturan Daerah (Perda), Fungsi Ang­garan dan Fungsi Pengawasan.

Ketua DPRD Kota Pa­riaman dan Ketua DPRD Kota Sawahlunto yang di­wakili Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto Hasjoni dalam sambutannya me­nye­butkan, Bintek yang dise­leng­garakan Universitas Ekasakti Padang sangat mem­bantu dalam pelaksanaan tu­gas dan fungsi DPRD, ba­nyak materi yang bisa ditimba dan digali dari pemateri dalam Bintek tersebut, diskusi ma­salah yang sering dihadapi dalam pe­laksanaan tugas DPRD, dan bagaimana men­cari solusinya.

“Diha­rap­kan­nya kepada para peserta Bin­tek untuk dapat memahami dan banyak ber­tanya serta berdiskusi dengan para pe­materi yang ber­hu­bungan dengan tugas ke­de­wanan. Ke­pada LPPM Unes dia me­ngucapkan teri­ma ka­sih atas tersel­eng­garanya Bin­tek ini, apa yang kami peroleh selama ini telah dapat membantu kami dalam men­jalankan tugas dan fungsi DPRD,” ujar Hasjoni.  (h/rel)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]