Penegak Hukum Harus Inisiatif 'Buru' Nama di Panama Papers


Kamis, 07 April 2016 - 02:55:22 WIB

JAKARTA, Haluan — Man­tan Wakil Ketua KPK, Bam­bang Widjojanto menga­takan, aparat penegak hukum teru­tama KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus ber­inisiatif menelisik sejumlah nama asal Indonesia yang tercan­tum di dalam dokumen Panama Papers.

“Kalau gua penegak hu­kum ambil inisiatif, bisa KPK dan Kejagung, yang jelas bukan kepolisian karena ini udah beyond. Kalau penun­tutan susah sudah melebihi lah, KPK atau Kejagung,” ujar pria yang akrab disapa BW ini di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Ja­karta Selatan, Rabu (6/4/).

Menurut dia, langkah awal yang bisa diambil kedua pe­negak hukum itu ialah dengan mengkonfirmasi langsung kepada pihak yang namanya masuk di daftar dokumen milik Mossack Fonseca. Me­ngingat, mereka membuat perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (off­shore).

“Kalau ini kan bukan delik aduan, siapa pun bisa punya inisiatif termasuk pe­negak hukum. Setidak-ti­daknya bi­kin pertemuan un­tuk kla­rifikasi ini apa. Ini sesun­guhnya apa yang sih terjadi? Itu yang harus dikla­rifikasi lebih dulu,” terang dia.

Lebih lanjut, BW menye­but, seharusnya pemerintah bisa jeli melihat data yang menampilkan nama-nama pesohor tanah air itu sebagai informasi awal untuk me­lakukan tindakan lebih lanjut atas hal tersebut.

“Kalau kayak gini ha­rusnya pemerintah melihat ini sebagai informasi. Kan lu mesti olah, mestinya intelijen penegakan hukum jalan,” tandasnya. Panama Papers adalah nama dokumen yang dibo­corkan koalisi wartawan in­vestigasi internasional pada Minggu 3 April 2016 kema­rin. (h/oke)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 16 Agustus 2019 - 19:08:14 WIB

    Jokowi Singgung Kinerja Penegak Hukum, Ini Respons KPK

    Jokowi Singgung Kinerja Penegak Hukum, Ini Respons KPK JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengatakan, ukuran kinerja lembaga pemberantasan korupsi harus diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, hingga berapa potensi kerug.
  • Kamis, 18 Juli 2019 - 23:10:22 WIB

    Penertiban Pertamini, Bos Pertamina: Perlu Andil Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

    Penertiban Pertamini, Bos Pertamina: Perlu Andil Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Maraknya Pertamini tersebar di daerah, khususnya daerah terpencil menjadi perhatian PT Pertamina (Persero). Pertamina menilai perlu keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menertib.
  • Rabu, 19 April 2017 - 23:08:59 WIB

    Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri

    Penegak Hukum LHK Turun Tangan, Kasus Mandeh Dibahas Dua Menteri PADANG, HARIANHALUAN.COM – Perusakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh tidak hanya membuncah di Sumbar, tapi juga jadi perbincangan di tingkat nasional. Bahkan, permasalahan ini dibahas para menteri. Di antaranya, Menteri.
  • Senin, 14 Desember 2015 - 03:04:54 WIB
    MKD Dinilai Masuk Angin

    Besok, Massa Datangi Penegak Hukum

    JAKARTA, HALUAN — Sekitar 750 orang dari Komite Penyelamat Nawacita berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, Selasa (15/12/2015) mendatang..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]