Tiongkok dan Dilema Negara Berkembang


Kamis, 07 April 2016 - 03:07:56 WIB
Tiongkok dan Dilema Negara Berkembang

Awal tahun 2016, Goldman Sachs me­ngingatkan bahwa kompleksitas transisi ekonomi yang dilakukan Tiongkok akan terus menekan perekonomian emerging market dalam lima tahun ke depan. Dalam laporan mengenai prediksi ekonomi China, Gold­man menyarankan agar investor m­e­la­kukan penyeimbangan atas kepemilikan aset-aset emerging.  

Proses transformasi eko­nomi Tiongkok memang telah meresahkan banyak pihak belakangan ini karena kapa­sitas ekonominya yang sangat besar dan kontribusinya yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi glo­bal, terutama terhadap pere­konomian negara-neg­a­ra emer­ging market.

Tiongkok tengah ber­upa­ya ­mengganti arah per­eko­nomian dari ekspor hasil manufaktur dan investasi menjadi perekonomian yang berorientasi konsumsi. Dan masalahnya, hingga saat ini, Tiongkok belum berhasil melakukan agenda reformasi yang saling terhubung secara menyeluruh. “Transisi eko­nomi, jikapun dapat di­sele­saikan, dalam prosesnya tidak akan berjalan lancar,” de­mikian ungkap Goldman Sach dalam laporan yang bertajuk “Walled In: China’s Great Dilemma”.

Artinya,  volatalitas pasar yang disebabkan oleh ge­liat Rebalancing Tiongkok ma­sih akan terus terjadi dan berlanjut dalam lima tahun ke depan. Mau tak mau, ini juga mengandung arti bahwa per­ekonomian emerging mar­ket  akan terus mengalami pu­kulan dalam beberapa ta­hun mendatang. Untuk itulah mengapa lembaga keuangan ini merekomendasikan pela­ku pasar finansial untuk me­lakukan penyesuaian atas aset-aset emerging yang sedang dikoleksi.

Selain soal Tiongkok, jika dilihat perkembangan sejak Tiongkok mulai mem­per­lihatkan tanda-tanda kon­trak­si, sebenarnya  per­eko­no­mian negara maju juga tidak terlalu kebal dari gun­cangan-guncangan yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan reak­tif China. Devaluasi mata uang Yuan pada bulan Agustus tahun lalu misalnya, bukan hanyaemerging market yang terbawa jongkok, tapi negara-negara maju seperti Amerika dan Jerman mendadak kha­watir atas kontraksi yang di­alami negeri Panda. Wa­lau­pun belakangan beberapa reaksi adaptasi mulai tampak terlihat, sehingga dampak lang­sung maupun tidak lang­sung terhadap negara maju, akhirnya tidak terlalu besar. Namun demikian, pasar fi­nansial di negara maju diper­kirakan akan tetap mengalami reaksi yang berlebihan seperti yang terjadi pada Agustus 2015 dan awal 2016 lalu jika Tiongkok belum benar-benar ada di jalur yang aman.

Disisi yang lain, pada Ja­nuari lalu Citigroup juga me­ngungkapkan hal yang tak jauh berbeda. Menurut lem­baga keuangan yang satu ini,  per­ekonomian global sudah ber­ada di jurang resesi. Pe­nye­babnya adalah kurangnya sti­mulus dari bank sentral dan melambatnya ekonomi global akibat pergeseran struktural ekonomi Tiongkok. Terkait kedua masalah ini, Citi pun akhirnya memangkas outlook pertumbuhan ekonomi global untuk 2016 menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,8%. Hal serupa juga dilakukan Citi un­tuk outlook perekonomian Ame­­rika, Inggris, Kanada, dan beberapa ne­gara emer­ging seperti Rusia, Afrika Se­latan, Brazil, dan Mek­si­ko. Kendati begitu, Citi te­tap mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi China untuk tahun 2016. Namun, untuk 2017, Citi memangkas pertumbuhan Negeri Panda  sebesar 0,2% menjadi 6%.

Hal ini sangat dapat di­pa­hami karena secara historis Tiongkok telah mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir dan akan terus melambat. Data resmi pe­merintahan Cina tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya alias kerab kali dinaikkan dari tingkat pertumbuhan yang sebenarnya. Namun, berkaca pada apa yang terjadi tahun lalu, saya kira  ekonomi Cina akan tetap mengalami pe­nu­runan lebih lanjut. Agak susah untuk saat ini dan tahun depan mencari celah perbaikan yang signifikan atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Wala­u­pun diperkirakan tidak akan terjadi resesi dalam skala besar, namun, namun akibat perlambatan negeri Panda ini, ekonomi dunia diperkirakan akan tetap  berjalan di­bawah bayang-bayang resesi. Arti lainya adalah bahwa tekanan terhadap harga komoditas juga akan terus berlanjut yang kemudian akan berimbas pada  penurunan pemesanan ekspor yang terkait dengan rantai dagang Tiongkok.

Dari sisi Tiongkok sen­diri, sejak tujuh bulan terakhir  Bank Sentral China (PBOC) terus memberikan suntikan modal ke dalam sistem ke­uangan melalui operasi pasar terbuka. Suntikan likuiditas mutakhir mencatatkan  jum­lah  400 miliar yuan atau setara dengan US$ 61 miliar. Seperti dilansir Bloomberg, suntikan modal tersebut di­ge­lontorkan bersamaan dengan gelombang besar arus modal keluar (capital outflow) yang melanda Negeri Panda be­berapa waktu belakangan. PBOC menyuntikkan likui­ditas segar dalam bentuk rever­se repo  berjangka wak­tu tiga tahun.

Sejatinya, selama akhir bulan Januari, PBOC sudah menyuntikkan hingga 762 miliar yuan ke dalam sistem perbankan melalui fasilitas pinjaman dengan jangka wak­tu tiga hingga 12 bulan hanya dalam satu pekan. Bahkan dalam operasi likuiditas jang­ka pendek, China sempat menambah 55 miliar yuan untuk pinjaman tiga hari dan lebih dari 150 miliar yuan untuk pendanaan selama enam hari. Seturut dengan itu, otoritas moneter setempat pun melelang deposito sem­bilan bulan senilai 80 miliar yuan atas nama Kementerian Keuangan dan cabang-ca­bangnya untuk menjamin pasokan likuiditas.

Beragam langkah suntikan likuiditas ini diambil untuk menjaga pasokan likuiditas untuk  mencegah kenaikan suku bunga. Data Bloomberg mengungkap, aliran modal yang keluar dari China se­panjang tahun 2015 mencapai US$ 843 miliar. Sebenarnya selain untuk menstabilkan nilai tukar, PBOC juga ingin mencegah investor agar tidak terlalu berpengaruh terhadap pasar surat utang. Nah, hal serupa terjadi di  negara  emerging  akibat lanjutan dari modal yang berhamburan keluar dari Tiongkok. In­vestor menarik lebih banyak uang dari pasar negara ber­kembang dalam tiga bulan sampai De­sember tahun lalu di­banding waktu-waktu sebe­lumnya. Pa­salnya,  investor membuang aset berisiko yang ada di Tiongkok sebagai reak­si atas kekhawatiran pe­le­ma­han lebih lanjut mata uang yuan.

Data mutakhir me­nun­ju­kan, total arus modal keluar dari negara-negara berkem­bang sudah mencapai $ 270 miliar pada kuartal terakhir tahun lalu, melebihi pe­na­rikan yang terjadi selama krisis keuangan tahun 2008, yang tentunya dipimpin oleh eksodus modal dari Tiongkok dengan rekor  capital out­flow mencapai sekitar $ 159 miliar hanya pada bulan De­sember 2015 saja. Data ini ter­ung­kap dari laporan terbaru  Capital Economics Ltd se­ba­gaimana dilansir oleh wall Street Journal awal tahun 2016.

Mengapa ancaman negatif bagi emerging market  ini perlu dikhawatirkan? Ala­sannya sangat jelas,  negara-ne­gara emerging mar­ket ada­lah rumah bagi 85 persen dari populasi dunia. Sehingga tidak mengherankan mengapa seca­ra perlahan tapi pasti, 85 persen tersebut telah menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global  karena me­liputi hampir 60 persen dari PDB global, naik tipis di­banding satu dekade yang lalu. Bahkan menurut catatan IMF dan Legarde,emerging mar­ket  menyokong eko­nomi global lebih dari 80 persen saat negara-negara maju ber­gulat memulihkan diri dari efek negatif  krisis keuangan 2008 - 2009.

Jadi selain berjuang me­manfaatkan iklim global un­tuk meraih sebanyak-ba­nyak­nya investasi asing (terutama FDI), langkah-langkah an­tisipatif lainya perlu diambil oleh negara seperti Indonesia, terutama yang berkaitan de­ngan penguatan ekonomi domestik adalah dengan se­se­gera mungkin merealisasikan belanja pemerintah, menjaga momen investasi dengan te­ra­pi deregulasi dan deb­irok­ra­tisasi, serta  tetap menjaga daya beli masyarakat  demi mempertahankan tingkat kon­­sumsi, sembari tetap me­nga­wal proses pemulihan ekspor. Semoga*

 

RONNY P. SASMITA
(Analis Ekonomi Politik Internasional Financeroll Indonesia)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 23 Mei 2016 - 05:20:32 WIB

    Ekspansi Modal dan Pekerja Tiongkok

    Ekspansi Modal dan Pekerja Tiongkok Jauh sebelum penangkapan lima pekerja asing asal Tiongkok yang mengerjakan pembangunan proyek kereta cepat, majalah Tempo juga sempat menemukan adanya migrasi besar-besaran pekerja asing Tiongkok ke Indonesia..
  • Senin, 11 Januari 2016 - 03:36:50 WIB

    Paradoks Tiongkok

    Kebijakan sus­pen­si bursa Tiong­kok di awal hari kerja tahun ini, Se­nin (4/1/16), dan Kamis (7/1/16), boleh jadi merupakan kado awal tahun yang me­nye­sakkan. Konon gun­ca­ngan pada pembukaan per­dagangan pasar mod.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]