Wako Pakumbuh Tanggapi Demo

Ranperda Berawal dari Temuan BPK


Kamis, 07 April 2016 - 03:23:50 WIB

Payakumbuh, Haluan — Lahirnya Rencana Pera­turan Daerah Pengelolaan Pasar oleh Pemko Paya­kumbuh, ternyata berawal dari adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI terkait pengelolaan pasar saat ini. Tidak jelas aturan yang mengikat pasar Payakumbuh saat ini, telah  jadi temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI.

Demikian penjelasan Wa­­­li­kota Payakumbuh Riza Fa­lepi, ST, MT melalui Yo­her­man Plh Sekdako Paya­kum­buh kepada Haluan  Rabu (6/4) kemarin sekaitan unjuk rasa para pedagang, seperti di­berita­kan haluan Selasa (5 “Lahirnya Ranperda, berawal dari adanya temuan BPK terkait pengelolaan pasar yang tidak jelas. Tidak adanya aturan main di pasar saat ini merugikan  semua pihak. Karena itu, untuk ke depannya harus ada aturan jelas dengan pasar ini,”terang Yoherman.

Tak hanya berawal dari temuan BPK saja, Ranpreda Pengelolaan Pasar yang di­aju­kan Pemko ke DPRD tersebut, juga upaya untuk pengembangan pasar ke de­pan­nya. “Kalau kondisi se­per­ti ini terus, pembangunan pasar  tidak akan bisa  dila­kukan. Padahal Pemko perlu untuk melakukan penataan dan pengembangan pasar ke konsep yang  modern. Seperti pembangunan pasar ber­lan­tai empat plus gedung par­kir,”ucapnya lagi.

Karena itu harus ada aturan yang mengingat deng­an lahirnya Perda Penge­lolaan Pasar Payakumbuh. “Ranperda suda dikaji demi kemajuan pembangunan dan penataan pusat Kota Paya­kumbuh ke depan,”jelasnya.

Sebelumnya, para pe­dagang Pasar Payakumbuh mendatangi gedung dewan setempat untuk meminta supaya DPRD membatalkan Ranperda Pengelolaan Pa­sar. Mereka menilai menilai, Ranperda itu  akan  meru­gikan mereka. Padahal  jika dicermati lebih rinci isi Ran­perda  itu menumbuhkan keadilan dan peluang bagi   semua.  Seperti  tertuang di Ranperda Pengelolaan Pasar pada pasal 24, pelaku usaha dilarang memiliki lebih dari 3 petak toko, agar pedagang yang belum  punya petak toko  juga berkeesmpatan me­mi­liki hal  serupa.  Tak hanya itu saja, pemilik toko juga dilarang untuk mengalihkan atau menyewakan dan me­min­­dahtangankan toko ke­pada orang lain.  Ini penting,  agar pertokoan benar-benar diisi oleh pedagang yang benar-benar berjualan di sana, bukan oleh penyewa yang  malah menyewakan pula kepada orang lain.

Tetapi menurut Zulfa Indra Sekretaris Ikatan Pe­dagang Pasar Payakumbuh, umumnya pedagang  adalah mereka yang menyewa. Apa­bila terbit Perda Pengelolaan Pasar ini, bagai­mana nasib pedagang ke de­pannya. Me­reka tidak bisa lagi menyewa. “Ini yang kita per­juangkan bersama pe­dagang,,” ucapnya.  (h/ddg)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]