Unit Simpan Pinjam Tak Perlu Izin OJK


Jumat, 08 April 2016 - 03:04:42 WIB
Unit Simpan Pinjam Tak Perlu Izin OJK

BENGKALIS, HALUAN— Badan Usaha Milik Desa  (BUMD) di Kabupaten Beng­kalis yang mengelola dana unit simpan pinjam, tidak perlu mengurus izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Karena dalam proses pembentukannya, BUMDes tunduk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

‘’Dalam penjelasan Pasal 87 Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan, untuk meningkatkan sumber pendapatan sesa, BUMDes dapat meng­himpun tabungan dalam skala lokal masya­rakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Artinya, BUMDes dibenarkan untuk melakukan usaha pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam,” ujar Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (UEM) BP­MPD Kabupaten Bengkalis, Asnurial menyikapi adanya pernyataan Ketua Soli­daritas Masyarakat Peduli Lingkungan (SMPL) Kabupaten Bengkalis, Turadi bahwa hampir semua BUMDes di Kabu­paten Bengkalis yang mengelola dana unit simpan pinjam belum memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM.

Dipaparkan Asnurial,  kegiatan simpan pinjaman yang dilakukan BUMDes saat ini masih dalam tahap pengembangan dan masih mengunakan mekanisme yang seder­hana dan masih sangat membutuhkan pembinaan.

“Namun apabila sudah berkembang dengan baik dan mampu melakukan kegi­atan-kegiatan sebagaimana ketentuan LKM, dapat menyesuaikan untuk menjadi LKM yang berbadan hukum seperti PT atau koperasi,” ujarnya lagi.

Ditambahkannya, sesuai pengertian LKM berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013, bahwa LKM adalah lembaga keu­angan yang khusus didirikan untuk mem­berikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengem­bangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Untuk itu, kata Asnurial, seluruh apa­ratur desa dan pengurus BUMDes yang mengelola dana unit simpan pinjam, tidak perlu mengurus izin kegiatan unit usaha simpan pinjam ke OJK. (man)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]