Golkar Tekan Praktik Politik Uang di Munaslub


Jumat, 08 April 2016 - 03:48:14 WIB
Golkar Tekan Praktik Politik Uang di Munaslub Suasana rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/4). Rapat pleno tersebut mengagendakan pembahasan musyawarah nasional luar biasa Golkar yang rencananya akan diadakan di Bali pada 7 Mei 2016. (ANTARA)

JAKARTA, HALUAN — Pa­nitia musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar akan menerapkan stra­tegi untuk meminimalisir ptaktik politik uang di Munas­lub, awal Mei nanti.

Ketua Steering Committe (SC) Nurdin Halid menga­takan, ada banyak cara untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pertarungan me­nuju kursi 1 Partai Golkar. Salah satu caranya dengan menerapkan zona di masa kampanye calon ketua umum.

Dengan menerapkan zona kampanye tersebut, panitia berharap dapat membatasi interaksi antara calon ketua umum beserta tim suksesnya dengan pemilik suara di DPD. Panitia telah menetapkan tang­gal masa kampanye mulai tanggal 23 April hingga 1 Mei.

Selama rentang masa itu, kampanye dibagi dalam lima zona. Yaitu, zona I meliputi Sumatera, zona II Jawa, zona III Kalimantan, zona IV Sula­wesi dan zona V meliputi Bali, NTB, NTT, Maluku dan Pa­pua. Seluruh zona sudah dite­tap­kan tang­gal kam­panyenya.

Kalau ada yang melanggar zonasi tersebut, maka caketum yang bersangkutan akan didis­kualifikasi. “Kita buat kana­lisasi dengan lima zona untuk mereka berinteraksi dengan DPD, sosialisasikan gagasan dan idenya, hanya di masa kampanye di wilayah itu, di luar itu ada pertemuan, di diskualifikasi,” tegas Nurdin usai rapat pleno di DPP Partai Golkar Slipi, Kamis (7/4).

Panitia juga akan membuat cara agar transaksi negatif menjelang munaslub dapat dilacak. Namun, Nurdin eng­gan membeberkan cara terse­but agar tidak bocor ke seluruh kader Golkar.

Selain itu, panitia juga akan meniadakan surat dukungan, menggunakan sistem voting tertutup. Menurut Nurdin, surat dukungan menjadi salah satu sarana terjadinya politik transaksional. Jadi, kedepan surat suara dukungan tidak akan lagi digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi caketum. (h/rol)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:27:48 WIB

    Reklamasi Ancol Langgar Janji Kampanye, Golkar: Anies Harus Jelaskan Ke Publik

    Reklamasi Ancol Langgar Janji Kampanye, Golkar: Anies Harus Jelaskan Ke Publik HARIANHALUAN.COM - Partai Golkar menyoroti sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan izin reklamasi Ancol, Jakarta Utara, yang bertentangan dengan janji kampanye. Golkar mengimbau Anies menjelaskan rinci ke.
  • Kamis, 18 Juni 2020 - 17:03:47 WIB

    Ketua Jokowi Mania Masuk Partai Golkar?

    Ketua Jokowi Mania Masuk Partai Golkar? HARIANHALUAN.COM - Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, angkat bicara terkait beredarnya foto memakai jaket Partai Golkar. Memang, Noel, sapaan akrabnya, tak menampik ingin gabung ke partai politik untuk mengaktuali.
  • Ahad, 05 Januari 2020 - 11:56:44 WIB

    Politisi Golkar ke Prabowo: Pak, Nasionalismenya Mana? Contoh Bu Susi Dong!

    Politisi Golkar ke Prabowo: Pak, Nasionalismenya Mana? Contoh Bu Susi Dong! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna. Sikap tegas Prabowo soal nasionalisme kerap ditunjukkan saat kampany.
  • Jumat, 22 November 2019 - 16:59:49 WIB

    Bamsoet Akhirnya Mendeklarasikan Diri Jadi Caketum Golkar

    Bamsoet Akhirnya Mendeklarasikan Diri Jadi Caketum Golkar JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Koordinator bidang Pratama bambang soesatyo (Bamsoet) akhirnya menjawab pertanyaan sejumlah pihak terkait maju tidaknya dirinya dalam pemilihan calon ketua umum (caketum) Partai Golkar period.
  • Rabu, 15 Mei 2019 - 20:37:58 WIB

    Fraksi Partai Golkar Tolak Pembentukan Pansus Pemilu 2019

    Fraksi Partai Golkar Tolak Pembentukan Pansus Pemilu 2019 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Fraksi Partai Golkar DPR menolak dibentuknya Pansus Pemilu 2019, karena proses tahapan Pemilu telah dituntaskan sesuai prosedur dan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU serta Bawasl.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]