Dinas PU Segera Cairkan

47 Rekanan Tagih Pencairan Dana Proyek


Jumat, 08 April 2016 - 04:09:34 WIB
47 Rekanan Tagih Pencairan Dana Proyek

PADANG, HALUAN — Sebanyak 47 rekanan kontraktor, belum menerima pencairan dana kontrak kerja proyek pada Dinas Pekerjaan Umum(PU) Kota Padang tahun lalu dengan nilai kontrak mencapai Rp4,4 miliar.

Menurut rekanan, kon­trak kerja  yang mereka laksanakan telah selesai dan telah diserahterimakan (Pro­­visio­nal Head Over/ PHO).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang  Fatri Arman Kamis (7/4) men­yam­paikan,  tuntutan ad­minis­trasi  dari para reka­nan tersebut akan dibayar­kan mulai Kamis (7/4) ini.

 Dikatakan, seharusnya setiap rekanan  melengkapi persyaratan administrasi se­suai  ketentuan kontrak. Mi­sal­nya,  dalam ketentuan yang disepakati proyeknya selesai 20%, maka rekanan harus cepat melakukan penagihan.

 ”Rekanan, jangan ha­nya mengutamakan proyek fisik. Tapi,  rekanan juga teratur dalam ami­nistrasi­nya. Jangan sampai, laporan ad­ministrasinya ditumpuk dan pada akhir tahun se­muanya baru di­serah­kan,”ujarnya.

“Permasalahan yang ter­jadi seperti pemberitaan sebelumnya yang me­nga­takan sebanyak 47 rekanan belum bisa mencairkan ta­gihan nilai kontrak kerja proyek,hal itu dikarenakan pihak rekanan sendiri me­masukan tagihan ke Dinas PU di akhir tahun.

Sementara dalam pelak­sanaan proyek, pihak reka­nan sudah menyelesaikan jauh sebelum akhir tahun. 

Ada yang dibulan Agus­tus dan Sepetember,  dan ini setelah kami lakukan cek ulang administrasi.

 Kemudian  masalah cuti yang dilakukannya hing­ga tanggal 28 Desember yang disebut, sehingga pro­ses menjadi terlambat, hal tersebut semua tidak benar.

“Saya berhak melakukan cuti, hanya saja dalam per­ma­salahan ini semuanya adalah kesalahan prosedur. Rekanan,  jangan me­num­puk laporan administrasinya diakhir tahun. SPM telah sampai dipihak DPKA se­belum 31 Desember, PHO -nya sudah diselesaikan pi­hak internal PU,”ungkapnya.

“Saat ini sudah  dua rekanan yang  melengkapi administrasinya di Dinas PU,  dan bisa dilakukan pencairannya.

Kami mengharapkan,  rekanan yang lain segera menyelesaikan ad­ministra­si­nya secepat mungkin, segera lengkapi segala persyaratan penagihan,” paparnya.

Diharapkan, rekanan jangan lagi menumpuk surat penagihannya di akhir ta­hun. “Sesuai prosedurnya, rekanan yang telah men­yelesaikan pekerjaaan di tahap I dan masuk tahap yang II, segera lakukan pe­na­gihan tahapan I.

Seandainya, persyaratan administrasi di tahapan I belum selesai, maka untuk tagihan selanjutnya tidak dibayarkan,”tegasnya.

 Ketua Komisi III DP­RD Kota Padang Helmi Moesim menambahkan, se­harus­nya rekanan mengikuti prosedur yang ada. Ke­dep­an, rekanan yang akan kerja­sama dengan  PU harus disiplin terhadap pekerjaan dan administrasi kontrak.

Terkadang, rekanan wa­lau­pun hanya mempunyai nominal kontrak yang kecil, namun ketika laporan ad­ministrasinya tidak teratur. Hal ini,   akan menganggu realisasi kinerja Dinas PU, karena proses ad­ministrasi­nya  perlu waktu penger­jaannya.

Dikatakan,  untuk pem­bayaran itu diterbitkanlah Perwako. Melalui Per­wa­kolah, semua ketentuan aturan. 

Jika terjadi kesalahan, dalam pelaksanaan tentu inspektorat harus tahu  secara fisik, kalau ada per­tanyaan dari BPK. Maka, Dinas PU  dapat men­je­las­kan per­masalahan­nya, ”ung­kap­nya.(h/ade)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]