Jelang Penyampaikan RPJMD Sumbar 2016-2021

Akomodir Pemberdayaan Rantau


Sabtu, 09 April 2016 - 01:48:46 WIB

PADANG, HALUAN  —  Draf Ren­cana Jangka Panjang Me­nengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, masih disusun Pemprov Sumbar. DPRD Sumbar berharap, draf tersebut juga mengakomodir dan mem­prioritaskan program pem­ber­dayaan rantau. Pasalnya potensi rantau itu sangat besar, namun belum terkelola dengan baik.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano, sesuai aturan draf RPJMD disampaikan selambatnya 10 minggu setelah kepala daerah terpilih dilantik. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sendiri dilantik 12 Februari lalu.

“Karena belum sampai 10 minggu, jadi kita masih menunggu draft RPJMD ini. Namun kita berharap, dalam programnya juga dipiroritaskan pemberdayaan rantau,” tutur Arkadius dan Yuliarman yang ditemui terpisah akhir pekan kemarin.

Dikatakan, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengusung 9 gerakan prioritas. Maka pemberdayaan rantau itu hendaknya menjadi program yang ke-10. Program ini diharapkan bisa masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

Menurut Arkadius dan Yu­liar­man, pemberdayaan masya­rakat rantau, akan turut mem­bantu percepatan pembangunan yang dituangkan kepala daerah terpilih. Setidaknya total bantuan dari perantau itu bisa sama dengan APBD Sumbar, sekitar Rp4 triliun.

Dia mengatakan, selama ini bukannya para perantau tak membantu kampung halaman. Namun, masih bantuan sendiri-sendiri, tak seiring sejalan dan bergandengan dengan program pemerintah. 

Dengan cara seperti itu, Ar­ka­dius menilai bantuan menjadi tak efektif. Semisal ada beasiswa yang diberikan pada orang yang sama. Ini dikarenakan tak ada komunikasi antara perantau, begitu juga dengan program pemerintah.

“Padahal, jika seiring sejalan dengan pemerintah daerah, maka beasiswa bisa diberikan pada banyak penerima, tak me­num­puk pada orang-orang yang sa­ma,” katanya.

Selain itu, potensi perantau itu sangat besar. Namun, selama ini belum dioptimalkan. Di Pe­m­prov sudah ada SKPD yang mengurusi masalah rantau, yakni Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau. Namun, SKPD ini dinilai masih belum total bekerja. Misalnya, tak ada pertemuan resmi secara berkala yang mengajak perantau ber­gan­deng­an tangan membantu pro­gram pemerintah. 

“Kita berharap tahun men­datang, hal ini bisa diperbaiki SKPD tersebut,” ujarnya.

Arkadius mencontohkan, Pemprov baiknya mengum­pul­kan semua perantau yang ber­potensi bisa membantu daerah. Lalu digelar pertemuan secara berkala. Saat itu dipaparkan tentang program Pemprov serta opsi bantuan yang bisa dipilih para perantau. 

Cukup banyak program yang bisa dibantu perantau. Terutama pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masya­rakat seperti beasiswa, modal usaha. 

Sebenarnya jika komunikasi dengan perantau efektif, bantuan bukan hanya berbentuk uang. Namun, juga dalam hal lain. Teru­tama dalam memudahkan pem­bebasan lahan. Selama ini, banyak pembangunan infras­truktur Sum­bar yang terkendala tanah. 

“Para perantau biasanya di­hargai di kampung halaman. Mereka bisa membantu untuk membujuk masyarakat mau me­rela­kan tanah untuk pem­bangu­nan,” ujarnya. 

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setdaprov Sumbar, M Yani mengatakan, Permprov Sumbar saat ini tengah merangkul perantau untuk bisa berbuat bagi daerah. Langkah ini dilakukan dengan cara me­ran­cang nota kesepakatan dengan beberapa Ikatan Keluarga Mi­nang (IKM) di perantauan.

“Dengan adanya bentuk ker­ja­sama ini kita harapkan akan ada keinginan perantau untuk mem­bangun daerah. Saat ini MoU yang kita gagas baru dengan IKM Me­dan, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Sementara, untuk me­lengkapi data base perantau Pemprov Sumbar juga tengah melakukan pendataan di Nagari dengan melibatkan Kabupaten/Kota yang memang punya nagari. “Se­hingga nantinya datanya bisa lebih bagus kalau diambil dari nagari, karena kalau diambil dari IKM akan sangat tidak valid,” ujarnya.

Pembuatan data base bukan tidak ada masalah kata M Yani. Karena banyak Nagari yang enggan memberikan datanya ke provinsi atau ke Kabupaten/Kota karena ada anggapan nanti peran­taunya hanya akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. “Meski demikian kita akan terus men­yempur­nakan data base yang ada saat ini. Karena kita tahu potensi perantau sangat besar apabila bisa dikelola dengan baik,” ung­kapnya. 

Ditunggu Sampai Akhir Mei

Sementara itu, DPRD juga mengingatkan Pemprov untuk segera merampungkan penyu­sunan RPJMD periode 2016-2021. Setidaknya paling lambat pertengahan Mei.

“Paling lambat RPJMD su­dah disahkan Juni atau awal Juli. Sehingga bisa jadi acuan penyu­sunan APBD Perubahan Tahun 2016,” katanya.

Dikatakan, RPJMD disusun berdasarkan visi misi gubernur saat kampanye dulu. Di sana akan disusun program prioritas dan program lainnya secara berkala selama lima tahun. Target capai­an tiap tahun pun akan dibuat.

“Kita harap target tak perlu muluk-muluk. Sesuai saja dengan analisa prediksi keadaan se­hingga jika target tercapai per­gerakan pembangunan dari tahun ke tahun akan terlihat,” katanya. 

DPRD, tegas Arkadius, siap mendukung semua siap men­dukung semua program Pem­prov. Asalkan sesuai peraturan dan jelas berguna bagi masya­rakat dan daerah (h/len).

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]