Tinjau Kembali Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan


Sabtu, 09 April 2016 - 04:04:11 WIB

Sistem BPJS atau Badan Pe­nye­lenggara Jaminan Sosial mulai ber­laku 1 Januari 2014. Masyarakat sudah merasakan manfaat BPJS Kesehatan. Tempat-tempat pelayanan BPJS Kesehatan, terutama Puskesmas ramai dikunjungi masyarakat untuk berobat.

Namun tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku 1 April 2016. Kenaikan iuran ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu sendiri diundang-undangkan pada 1 Maret lalu. 

Dengan terbitnya Perpres itu, besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu. Iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) serta pen­duduk yang didaftarkan pemerintah daerah (Jamkesmas atau Jamkesda) juga menga­lami kenaikan, dari sebelumnya Rp 19.225 menjadi Rp 23 ribu. Namun kenaikan iuran bagi peserta PBI tersebut sudah berlaku sejak 1 Januari lalu.

Kenaikan premi ini diputuskan peme­rintah setelah BPJS Kesehatan mengalami defisit penerimaan. Dalam setahun, peme­rintah harus mengalokasikan dana tam­bahan Rp 5 triliun untuk menutupi keku­rangan dana BPJS. Pemerintah berharap, kebijakan baru ini dapat menutupi defisit tersebut. Jika iuran tidak dinaikkan, BPJS Kesehatan berpo­tensi merugi Rp 9 triliun.

Namun, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi kemudian me­nga­takan bahwa pihaknya membatalkan rencana kenaikan premi untuk peserta kelas III. Artinya, iuran untuk peserta kelas III tetap Rp25.500. Ternyata, pada praktik­nya, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III tetap naik nenjadi Rp30 ribu. Dalam hal ini pemerintah kita nilai tidak konsisten. 

Meski BPJS Kesehatan ini manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat, namun pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar iuran. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu dirasakan berat oleh sebagian besar peserta. Seperti diberitakan Haluan hari ini, atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini malah ada warga yang menyatakan akan berhenti menjadi peserta BPJS Kesehatan karena tak sanggup membayarnya.

Keluhan warga ini cukup beralasan. Setiap keluarga akan mengeluarkan iuran sekitar Rp250 ribu, sementara penda­patannya hanya berkisar Rp2 juta sebulan. Sementara pengeluaran lainnya yang mutlak dibayar sangat banyak seperti biaya sekolah anak, bayar listrik, air dan belanja kebutuhan harian. Karena itu, warga yang berpenghasilan rendah dan tak dapat bantuan pemerintah berharap Presiden meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Apalagi untuk kelas III yang sudah dijanjikan pemerintah tidak jadi naik.

Pemerintah diharapkan mencari sum­ber-sumber keuangan baru untuk membantu masyarakatnya di bidang kesehatan. Bukan dengan cara menaikkan iuran yang mem­beratkan. Apalagi masyarakat saat ini menghadapi kesulitan ekonomi. Pengha­silan tetap, sementara pengeluaran terus bertambah. Akhirnya mereka tak mampu membayar iuran. ***

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]