Logika Ekonomi Politik Seorang Anggota Dewan


Sabtu, 09 April 2016 - 04:06:01 WIB
Logika Ekonomi Politik Seorang Anggota Dewan

"Channel tv ini jangan Selalu menghujat, mereka (baca: anggota dewan) juga manusia”, ujar salah seorang penelpon dalam acara editorial sebuah channel tv yang pada saat itu sedang asyik-asyiknya membahas perilaku anggota dewan yang identik dengan kata “Broker”(6/4/2016).

Sontak dengan pernyataan serta gaya bicara penelpon yang cenderung emosional sehingga meledak-ledak, mem­buat saya tertawa geli mendengarnya. Pembelaan mentah-mentah dari sang penelpon ini tentu sangat normatif, jika mayoritas orang di Indonesia berfikir dan bersikap demikian ketika memandang sesosok seorang anggota dewan.

Pada dasarnya mereka merupakan rakyat biasa lalu bermetamorfosis menjadi se­orang anggota dewan (ter­hormat) ketika berhasil me­me­nangkan pemilihan legis­latif. Mereka memiliki kekua­saan penuh dalam menja­lankan amanah rakyat, namun kekuasaan tersebut cende­rung disalahgunakan. Sehing­ga wajar bila tingkat keper­cayaan masyarakat terhadap DPR hanya dalam satu tahun belakangan ini (Januari 2015-Januari 2016) turun dari 59,2 % menjadi 48,5 % (Indikator, 29/01/2016). Menjadi wajar pula jika banyak media massa di Negara kita hadir sebagai penghujat perilaku anggota dewan, karena pada kenya­taanya apa yang ditampilkan media massa merupakan re­flek­si dari masyarakat itu sen­diri, selain juga tidak me­nam­­pikkan adanya unsur ke­pen­­tingan sang pemilik mo­dal.

Mungkin dalam melihat kasus ini saya masih kurang objektif, karena memang pa­da kenyataannya saya terma­suk dalam golongan masya­rakat yang tak suka terhadap perilaku anggota dewan yang katanya terhormat itu, walau­pun (katanya) masih ada ang­gota dewan baik walaupun tidak betul-betul baik sepe­nuh­nya. Namun di tengah ketidakobjektifan saya sebagai pengamat perilaku anggota dewan ini, saya akan berusaha menjelaskan serasional mung­kin posisi seorang anggota dewan sebagaimana fitrahnya sebagai seorang manusia dan hakekatnya sebagai seorang wakil rakyat dalam konteks demokrasi sebuah Negara.

Logika sederhana Ekonomi Politik

Merujuk Samuel P. Hun­tington seorang pakar ilmu politik kontemporer men­jelaskan bahwa trend eko­nomi dunia di masa men­datang akan cenderung berge­rak memusat, atau lebih tepat­nya bersatu. Sedangkan trend politik akan cenderung memi­sah, atau lebih tepatnya berdiri sendiri. Jika kita lihat reali­tasnya, gairah ekonomi dunia akan mengarah kepada pasar bebas, menyatukan mata uang, bah­kan merobohkan semua sekat yang menggangu lancar­nya ekonomi dunia. dan trend politik akan cendrung me­mun­culkan banyak kepen­tingan politik, terciptanya Gap-gap, bahkan sampai pe­nga­kuan Negara baru maupun wilayah daerah baru yang legitimate.

Apa yang dikatakan Hun­tington merupakan logika yang sekiranya dapat  me­ngam­barkan sosok seorang anggota dewan, dimana reali­tasnya seorang anggota dewan akan cenderung mem­po­sisi­kan dirinya sebagai rakyat ketika berbicara ekonomi rakyat dan cendrung berdiri sendiri sebagai sebuah kekua­tan politik yang berpengaruh demi melancarkan kepen­tingan pribadi maupun ke­lom­pok. Namun agar lebih sederhananya lagi, saya akan berusaha menggambarkan sosok anggota dewan sebagai seorang manusia sebagaimana yang dikatakan penelpon yang begitu menginspirasi tadi.

Dalam konteks manusia, maka seorang manusia seja­tinya memiliki sebuah kebu­tuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan secara biologis atau lebih tepatnya kebutuhan jasmani serta roha­ni. Demi agar kebutuhan ter­sebut tercukupi, maka tuhan yang maha esa memberikan akal untuk berfikir mengenai bagaimana cara manusia ter­sebut memenuhi kebu­tu­han­nya, kata “ke­butuhan” sangat erat hubu­ngan­nya de­ngan eko­no­mi. Ke­tika ke­bu­tuhan me­­­mang­gil ma­ka terja­di­lah pro­ses ber­fi­kir atau te­pat­nya pro­­ses politik dida­lam otak un­tuk me­me­nuhi ke­­bu­tu­han­­­nya ter­­sebut, se­hing­ga Plato me­nga­takan bah­­wa manusia adalah binatang-binatang po­litik (zoon politi­con).

Jika analogi ekonomi dan politik sama halnya dengan fungsi perut dan otak di dalam tubuh manusia maka kedua­nya menempati posisi yang teramat strategis dalam sistem kehidupan manusia itu sen­diri. Otak di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai instrument pengontrol segala gerakan maupun respon yang bersinggungan dengan tubuh, dan perut merupakan tempat dimana manusia mengelola energi yang diserap melalui makanan yang dikonsumsi sehingga mampu menunjang kinerja otak, oleh karena itu hubungan antara otak dan perut adalah hubungan sim­bio­sis mutualisme (Saling menguntungkan).

Otak tidak akan bekerja ji­ka tidak mendapatkan asu­pan ener­gi yang telah diolah oleh pe­rut dan perut tidak akan me­nerima makanan apabila otak tidak digunakan untuk be­kerja mencari maka­nan. Otak dan perut menja­lankan tu­poksinya sehingga tubuh dapat ber­aktifitas seba­gai­mana mes­tinya, dan rutini­tas tersebut sudah digariskan oleh sang pencipta alam. Jika perut sama urusannya dengan eko­no­mi, maka ekonomi akan bicara dalam perspektif kebu­tu­han. Lalu jika otak sama artinya dengan politik, maka otak akan selalu bicara kepen­ti­ngan.

Namun jika kebutuhan tersebut terpelintir lalu men­jelma menjadi hasrat dan cendrung melahirkan gairah keinginan atau lebih tepatnya nafsu yang tidak terkendali, lalu dengan otomatis memak­sa otak untuk berfikir meng­halalkan segara cara demi mencapai tujuan tertentu, kecendrungan seperti ini telah disampaikan Machiavelli se­orang pemikir zaman reina­saince, maka dari pada itu setiap politisi yang meng­halalkan segara cara dikenal de­ngan nama machiavellis. Seorang machiavellis tam­paknya lebih cocok meng­gam­barkan sesosok anggota dewan kita yang terhormat ini, sangat kita ketahui bahwa masyoritas bahkan dapat dika­takan seluruh anggota dewan sekelas DPR maupun DPRD sekalipun adalah orang-orang yang berkecukupan karena pada dasarnya untuk meraih kursi legislatif seorang kan­didat harus menggelontorkan pundi-pundi rupiah yang ti­dak sedikit. Mengembalikan modal pada saat kampanye sepertinya menjadi dorongan terhadap seorang anggota dewan sehingga memompa kinerja otak untuk berfikir bagaimana cara mengem­balikan modal untuk mene­bus mahalnya demokrasi kita.

Wakil Rakyat Juga Manusia

Dengan segala kese­der­hanaan, maka saya sangat setuju bahwa seorang wakil rakyat juga merupakan manu­sia yang sama pada umumnya, kita tidak boleh menam­pikkan bahwa ia juga memi­liki kepentingan serta kebu­tuhan selayaknya manusia. Namun dalam konteks Nega­ra, maka seorang wakil rakyat harus mengesampingkan ke­pen­tingan pribadi diatas se­gala-galanya karena pada da­sar­nya wakil rakyat adalah manusia pilihan yang men­dapatkan legitimate untuk mengurus Negara melalui lembaga yang begitu sakral.

Menjadi wajar jika semua wakil rakyat mencoba mem­ba­ngun imaji kolektif sebagai tokoh publik yang ber­mar­tabat dan mulia, karena se­orang wakil rakyat memer­lukan konstituen yang dengan senang hati akan memilihnya sehingga memberikan legit­masi sebagai wakil rakyat. Jika dalam kons­titusi telah ter­maktub dan diartikan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat”, lalu seharusnya se­orang wakil rakyat bekerja untuk melayani rakyat mela­lui aspirasi yang digodok dalam sidang parle­men, na­mun keyataannya nilai terse­but menjadi terbalik, kedau­latan tak lagi berada ditangan rakyat namun men­jadi “Ke­dau­latan berada di tangan wakil rakyat”, sehingga wakil rakyat kerap menjadikan rak­yat sebagai komoditas pen­citraan semata.

Mengembalikan kerho­ma­tan anggota dewan, tam­paknya agak sedikit mustahil. Pasalnya, lembah dimana anggota dewan tersebut bera­sal (partai politik) sangat tidak transparan sehingga menjelma sebagai sisi gelap dari demokrasi itu sendiri baik itu di Indonesia bahkan dihampir seluruh Negara demokratis di dunia. Mem­perbaiki moralitas anggota dewan harus dimulai dengan merevitalisasi serta mere­for­masi partai politik itu sendiri.

Dengan demikian, benar ung­kapan bijak Abraham Lin­coln (1809-1865) yakni “ham­pir semua orang dapat ber­tahan menghadapi kesuli­tan, tetapi kalau ingin tahu wa­tak se­seorang, berilah dia ke­kua­saan” (nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power). Seorang rakyat yang tidak amanah, ketika di­beri kekuasaan lantas me­nye­le­weng­kannya (abuse of  po­wer), maka kini disebutlah ia ang­gota dewan yang (terho­mat). (*)

 

DELLY FERDIAN
Presedium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial-Politik Indonesia (ILMISPI)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 Desember 2016 - 01:28:49 WIB

    Logika Bahasa dan Pergeseran Makna

    Menarik membaca tulisan praktisi media sosial, Iqbal Aji Daryono di kolom detik.com, Selasa (13/12) lalu yang berjudul “Front Pembela bahasa Indonesia”. Dalam tulisannya itu, Iqbal mengulas tentang judul berita di salah s.
  • Selasa, 16 Agustus 2016 - 03:59:05 WIB
    (TANGGAPAN ATAS TULISAN HOLY ADIB)

    Berbahasa Itu Bukan Berlogika Saja

    Berbahasa Itu Bukan Berlogika Saja Saya sepakat dengan Holy Adib terkait tulisannya yang berjudul “Logika Berbahasa” di harian ini, Haluan pada 12 Agustus kemarin. Bahwa bahasa memang pada momen-momen tertentu hanyalah alat untuk mengantarkan pesan. Ketika.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]