Rasionalisasi Anggaran Bisa Menghemat Hingga Rp100 M


Sabtu, 09 April 2016 - 04:36:02 WIB

Limapuluh Kota, Haluan — Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan menilai, sejumlah SKPD perlu melakukan rasio­nalisasi anggaran. Bila anggaran seluruh SKPD dirasionalisasi, ia yakin akan ada penghematan hing­ga Rp100 miliar. Hal itu disam­pai­kan Ferizal dalam arahannya pada apel pagi pegawai di lingkungan kantor bupati setempat, Selasa (5/4) lalu.

“Logikanya, kita tidak mungkin meningkatkan target PAD sebesar Rp70 miliar. Sebab untuk mening­katkan PAD butuh perangkat lunak sepereti regulasi, apalagi dengan tata kerja seperti sekarang. Salah­satu upaya yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan rasio­nalisasi,” ungkap Ferizal.

Dari kajiannya, Ferizal yakin dari enam SKPD saja akan bisa menghebat anggaran sebesar Rp40 miliar sampai Rp60 miliar. Keenam SKPD itu adalah DPPKAD, Bap­peda, Sekretariat Daerah, Sekre­tariat DPRD, BKD dan Inspek­torat. “Untuk tahap awal kita mulai dari enam SKPD dulu yang masing-masingnya DPPKAD, Bappeda, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKD dan Inspektorat. Dari enam SKPD itu saya yakin akan ada penghematan sebesar Rp40 sampai Rp50 miliar,” ujar Ferizal.

Bahkan dari DPPKAD saja, ia yakin akan diperoleh penghematan dari semula sebesar Rp27 miliar bisa dikurangi menjadi Rp19,3 miliar. “Dalam Renja awal DPP­KAD mengajukan sebanyak Rp27 miliar lebih, setelah Wakil Bupati melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan dengan sendirinya turun menjadi Rp19,3 miliar. Jadi ada penghematan sebanyak Rp8 miliar,” papar Ferizal.

Bila goyang lagi, lanjutnya, ia yakin dari enam SKPD itu akan bisa diperoleh penghematan hingga Rp100 miliar. Untuk itu ia mengi­ngatkan setiap SKPD seyokyanya dapat mempertahankan, meyakin­kan dan memperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan dalam kontek mencari-cari kelemahan. Kalau memang ada kegiatan yang tidak tertampung dan harus dilaksa­nakan, akan kita dukung sepanjang pejabatnya mampu mempre­senta­sikan dan mempertahankan serta memperdebatkannya.

“Dalam rasionalisasi tidak sela­lu akan ada pemotongan anggaran pada SKPD, sebaliknya bisa saja akan ada penambahan sepanjang anggarannya rasional dan betul-betul dibutuhkan,” tutur Ferizal. Lebih lanjut Ferizal mengatakan, tidak ingin masyarakat menilai anggaran di daerah ini bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Un­tuk itu, tahun 2017 mendatang menurutnya harus ada informasi perkembangan APBD di seluruh nagari bahkan jorong-jorong di daerah ini. (h/rel/zkf/hel)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]