Pengamat Minta Pemerintah Tinjau Penerapan UNBK


Sabtu, 09 April 2016 - 04:59:36 WIB

PADANG, HALUAN — Pengamat Pendidikan Sumatera Barat Jamaris Jamna mengatakan, wacana pemprov mendorong pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer(UNBK) secara menyeluruh, harus ditinjau ulang. Karena dalam pelaksanaan pertama kali, masih terkendala dengan kesiapan mental dan sarana prasarana.

Ia menjelaskan, pelak­sanaan UNBK sangat bagus diterapkan untuk menjaga integritas dan nilai kejujuran penyelenggara dan pelak­sana UN.  UNBK betul-betul menjawab dan tidak ada kesempatan untuk men­dapat­kan kunci jawaban dari pihak lain dan ketika waktu­nya habis soal secara otoma­tis akan langsung tertutup.

“Siswa tidak akan punya waktu untuk mencontek atau melihat kunci jawaban, karena soal selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh kom­puter diacak. Ditambah lagi dengan waktu yang diberi­kan juga cukup singkat,” ungkapnya, Jumat (8/4).

Dengan kondisi seperti ini maka siswa akan me­nuntut dirinya untuk man­diri dan akan membuat ting­kat kepercayaan dirinya ya­ng tinggi. Selain itu, dengan sistem komputer online ini, mahasiswa juga tidak perlu cemas memikirkan ja­wa­ban­nya apakah akan ter­baca atau tidak oleh komputer karena dengan sistem kom­puter jawaban sudah pasti terbaca berbeda dengan uji­an manual.

Namun demikian, untuk pelaksanaan UNBK harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai agar tidak mengganggu pro­ses ujian. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah soal kemampuan, kesiapan siswa, dan keberanian seko­lah untuk melakukan pe­ning­katan kualitas dari ber­bagai sisi.

Menurutnya, untuk sa­rana sekolah yang ada saat ini sebagian memang sudah mencukupi tapi juga harus ada dukungan penuh dari Pemprov dan Pemdadi k­a­bu­paten dan kota untuk memberikan bantuan ke­leng­kapan sarana prasarana. Masing-masing pemda da­pat mencicil kelengkapan sarana pada anggarannya.

“Menurut saya Pemda mampu untuk itu, karena kalau dihitung anggarannya tidak besar dan pemda bisa menganggarkan secara ber­tahap, dan termasuk juga harus ada dukungan penuh secara berjenjang mulai dari gu­ber­nur, walikota bupati, dan dinas pendidikan untuk men­dorong dan membantu pelak­sanaan UNBK,” ulasnya.

Ia menambahkan, de­ng­an adanya ketegasan dari semua pihak, maka sekolah dan siswa tentunya akan mempersiapkan diri untuk menghadapi UNBK. Na­mun yang terjadi saat ini belum ada kesiapan untuk pelaksanaan UNBK, karena belum siap secara mental. Jika terjadi penurunan nilai siswa akan berdampak ber­jen­jang ke atas mulai dari penurunan penilaian ter­hadap guru, kepala sekolah, pemda hingga pemprov. Untuk itu, kepercayaan diri dan kesiapan masing-ma­sing pihak harus didorong.

Salah seorang alumni SMAN 1 Padang Yosi me­nga­takan, pelaksanaan ujian LJK dan UNBK mem­pun­yai kelebihan dan keku­rang­an. Misalnya saja UN­BK dengan keterbatasan waktu, para siswa dituntut harus memikirkan jawaban dalam hitungan detik karena soal akan otomatis hilang dan berganti dengan soal lainnya.

“Dengan keterbatasan waktu ini, sebenarnya juga memacu kita untuk mem­persiapkan diri lebih awal dan tidak akan berfikir un­tuk melihat jawaban teman. Positifnya kita dapat melihat kemampuan asli kita, tanpa adanya bantuan teman atau contekan lainnya,” ujarnya.

Kalau ujian dengan sis­tem LJK, tingkat stres siswa lebih beragam mulai dari memikirkan jawaban yang akan disii hingga me­mi­kir­kan saat pembulatan soal.

“Kebanyakan siswa stres memikirkan dan takut kalau jawabannya tidak terbaca oleh komputer. Nah, hal ini sangat memakan waktu me­s­kipun terlihat sepele,” ujar­nya. (h/rin)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 13:27:39 WIB

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan PADANG, HARIANHALUAN.COM---Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan..
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 05:00:48 WIB

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman PADANG, HALUAN—Ke­putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, terkait pemberhentian Eris­man selaku Ketua DPRD masih menjadi polemik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Asrinaldi mengindikasikan, ada upaya politis.
  • Rabu, 22 Juni 2016 - 04:17:19 WIB

    Pengamat: Kunker Dewan Mubazir

    PADANG HALUAN—Asyik rupanya, jadi anggota dewan. Kerjanya hanya jalan jalan, walaupun out­putnya tidak jelas, bahkan man­faatnya juga tidak ada buat rakyat atau konstituen me­reka..
  • Sabtu, 30 April 2016 - 03:39:16 WIB
    Soal Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

    Pengamat: Perlu Kajian Untuk Pembiayaan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Pendidikan Univer­sitas Negeri Padang (UNP), Syahril mengatakan, dengan penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya harus ada kesetaraan, terutama dalam segi pembiyaan. Karena kalau tidak .
  • Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:11:53 WIB

    Pengamat: Tak Mudah Kembalikan Andi Taswin ke Jabatan Semula

    PADANG, HALUAN — Ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan mantan Direktur Umum (Dirum) PDAM Padang Andi Taswin dinilai sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]