Pengalihan Kewenangan SMA Sederajat

Guru Diminta tak Resah


Sabtu, 09 April 2016 - 05:12:03 WIB

PADANG, HALUAN —  Guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK diminta jangan cemas terkait pengalihan kewe­nangan pendidikan menengah ke provinsi. Guru dan PNS di SMA/SMK akan tetap berada di daerah yang sama.

“Guru dan PNS itu jangan pula ditakut-takuti. Mereka juga tidak perlu cemas dengan pengalihan kewenangan ini,”pinta Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Mardi kemarin.

Diakuinya, belakangan pemikiran yang salah dari masyarakat, termasuk guru terhadap pengalihan kewenangan pengelo­laan pendidikan menengah dari kabupaten/kota pada provinsi. Pemikiran itu membuat guru kawatir akan pindah, atau ditarik kemana-mana. “Yang pindah itu statusnya saja saja dari ASN kabupaten dan kota jadi ASN provinsi. Tempat mengajarnya tetap di daerah,” katanya.

Dikatakannya, pemerintah provinsi tentu memahami ada guru yang telah disekolahkan oleh kabupaten dan kota dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah. Guru tersebut akan tetap diberdayakan untuk mendidik di sekolah mereka sebelumnya.

Bahkan, menurut Mardi, untuk daerah yang masih kekurangan guru SMA dan SMK, bisa saja provinsi mengirimkan tenaga guru ke sana. Selain itu penataan guru dalam pemerataan juga lebih mudah, jika masih menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sebelumnya memang ada wacara dari Kepulauan Mentawai untuk me­minta gurunya yang mengajar SMA untuk pindah dan me­ngajar di SMP. Permintaan bupati tersebut dengan alasan. Pemkab Mentawai, katanya telah me­ngeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan guru tersebut.

Untuk proses pengalihan kewenangan tersebut Pemprov Sumbar memberikan waktu hing­ga Senin (11/4), untuk penyera­han data personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta doku­men (P3D) oleh kabupaten dan kota, sesuai amanat Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Hingga hari ini masih ada satu daerah lagi yang belum menyerahkan data tersebut, yaitu Kabupaten Mentawai. Kita harap sebelum Senin (11/4) sudah diserahkan,” katanya.

Menurutnya, data itu sangat dibutuhkan untuk penataan (Struk­tur Organisasi dan Tata Kerja) SOTK baru, pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemba­hasan Anggaran Pen­dapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. 

“Kita belum mengetahui pe­nyebab keterlambatan ini, karena sebenarnya batas akhir penye­rahan adalah 31 Maret 2016,” katanya. Meski demikian, ia optimis­tis, sebelum Senin, Men­ta­wai sudah menyerahkan data yang dibutuhkan tersebut. (h/ows)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]