Astaghfirullah, Iuran BPJS Tetap Naik


Sabtu, 09 April 2016 - 05:16:01 WIB
Astaghfirullah, Iuran BPJS Tetap Naik

Pemerintah pernah menjanjikan tak akan menaikan iuran BPJS peserta mandiri, terutama untuk kelas III. Tapi ternyata, begitu masyarakat “diam”, BPJS tetap menaikkan iuran ter­sebut, termasuk untuk kelas I dan II.

PADANG, HA­LUAN — Iuran BPJS (Badan Pe­nyelenggara Jaminan So­sial) peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) tetap menga­lami kenaikan. Padahal, pemerintah pernah me­nyebutkan pada akhir bulan lalu, tak akan mela­kuka­n­nya. Ternyata, penye­lengga­ran jaminan kesehatan tetap melanjutkan niatnya.

Kenaikan tersebut berla­ku per 1 April 2016. Masya­rakat diminta memahami. BPJS berkilah landasan kenaikannya bukan dari BPJS sendiri, tetapi pera­turan presiden. Karenanya, masyarakat ancam berhenti ikut BPJS tersebut.

Gambaran tersebut terlihat dari salah satu peserta, Mul. Ia mengaku belum akan melanjutkan pembayaran iuran yang akan habis tenggat pem­bayaran BPJS tanggal 10 setiap bulannya. “Saya malah ingin berhenti, tidak sanggup rasanya setiap bulan membayar Rp300 ribu lebih. Saya, istri dan kedua anak saya. Cukup mahal juga jadinya,”tutur Mul.

Mul menambahkan, sebagai peserta mandiri kenaikan BPJS dirasakan tidak pantas. Karena, seluruh beban pembayaran di­tang­gung sendiri. “Seharusnya perusahaan yang dinaikkan, bu­kan masyarakat. Jadi tidak ada janji pemerintah tu rasanya yang memperhatikan kesehatan,” ka­tanya lagi.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Davit, sebagai kepala ke­luarga yang menanggung satu istri, tiga orang anak. Jadi total pembayaran setiap bulan men­capai Rp250 ribu. Sementara pendapatan dia sebagai masya­rakat biasa yang tidak bekerja di perusahaan hanya Rp2 juta.

“Sekolah anak, bayar listrik, air dan belanja kebutuhan harian. Sudah habis Rp1,5 juta jadi tinggal Rp500 ribu itulah untuk berjaga-jaga,”kata Davit.

Davit berharap, pemerintah bisa melihat kemajuan ekonomi masyarakatnya. Sehingga me­mikirkan imbasnya sebelum kenaikan BPJS tersebut.

“Kita lihat saja nanti, pasti banyak masyarakat yang berhenti ikut BPJS ini. Nasib diserahkan saja kepada tuhan, pemerintah punya dosa terhadap kesehatan masyarakatnya. Kalau masih membayar mahal untuk sehat, apa peran pemerintah. Harapan saya, kenaikan BPJS ini ditinjau ulang oleh presiden, jangan be­ban­kan persoalan masalah BPJS rugi ke masyarakat. Berpikirlah untuk mencari anggaran untuk kesehatan masyarakat,”kata Da­vit panjang lebar.

Menurut Kepala BPJS Ca­bang Padang Saiban Sidauruk kepada Haluan kemarin (8/4), kenaikan BPJS tidak bisa dihindari. Apalagi, daerah hanya mengikuti aturan dari peme­rintah pusat. Jika masyarakat menolak untuk membayar ke­naikan tersebut, cabang juga tidak bisa berbuat apa-apa.

“Iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan mengalami peruba­han sebagaimana tertuang dalam pera­turan presiden yang baru diter­bitkan. Masyarakat diharap­kan dapat membacanya,” katanya.

Peraturan yang dimaksudkan adalah Peraturan Presiden No­mor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Per­pres itu sendiri diundang-un­dangkan pada 1 Maret lalu. 

Dengan terbitnya perpres itu, besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu. 

Iuran peserta penerima ban­tuan iuran (PBI) serta penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah (Jamkesmas atau Jam­kesda) juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya Rp 19.225 menjadi Rp 23 ribu. Namun kenaikan iuran bagi peserta PBI tersebut sudah berlaku sejak 1 Januari lalu. 

“Dengan kenaikan tersebut, kita hanya bisa berharap fasilitas kesehatan dan pelayanan keseha­tan lebih ditingkatkan,”jelasnya.

Saiban Sidauruk meminta penyedia fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kese­hatan membaca Perpres. Selain itu, ia berharap masyarakat tidak lagi menunggak iuran BPJS, karena bisa mengganggu kinerja pelayanan BPJS.

Sebelumnya, dikutip dari tempo.co, pemerintah tidak akan menaikkan iuran jaminan kese­hatan (BPJS) bagi peserta kelas III. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan keputusan itu diambil untuk melindungi masyarakat kelas bawah. “Pre­siden memutuskan untuk dikembalikan,” katanya di Kom­pleks Istana Kepresidenan, Ja­karta, Kamis, 31 Maret 2016.

Pramono menyebutkan kepu­tusan pembatalan kenaikan iuran bagi peserta kelas III karena pemerintah memandang masya­rakat kelas bawah masih mem­butuhkan perlindungan. Selain itu, alasan pembatalan juga lan­taran pemerintah mem­pertim­bangkan masukan dan reaksi dari masyarakat. “Kami melihat da­lam kondisi seperti ini untuk kelas III perlu ada perlindu­ngan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo meminta agar peserta kelas III tidak menerima perla­kuan diskriminasi. Menurut Pramono, bila ada peserta kelas III yang mesti mendapat pera­watan di kelas I, pihak rumah sakit tidak boleh menolaknya. “Dulu tidak bisa. Sekarang tidak boleh ada diskriminasi seperti itu.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus mengaku tak percaya jika iuran peserta BPJS mandiri, terutama untuk kelas III, tetap dinaikkan. Menurutnya, peme­rintah sudah pernah menyam­paikan pembatalan kenaikan tersebut dan saya percaya itu.

“Saya dulu termasuk getol menyuarakan penolakan. Ketika pemerintah pusat meresponnya, tentu saya ikut senang karena sangat membantu masyarakat kecil. Tapi, jika memang (ke­naikan) itu terjadi, saya sangat kecewa,”kata politis PAN ini.

Harusnya, pemerintah komit dengan apa yang telah diucapkan dan dijanjikan dulu seperti yang sudah ramai diberitakan media. “Kalau memang tidak naik, ya tetap tidak naik. Jika memang sudah terjadi kenaikan, perlu dikaji ulang akan hal itu,” sebutnya. (h/ows)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]