Dedek Tolak Diberhentikan sebagai Anggota DPRD

Putusan DPP PDIP Dianggap Menzalimi


Senin, 11 April 2016 - 04:42:47 WIB

PADANG, HALUAN — Dedek Nuzul Putra me­no­lak putusan DPP PDIP yang memberhentikannya sebagai anggota DPRD Padang. Dedek menilai putusan partai yang telah menaunginya itu adalah sebuah bentuk penzaliman. Karena alasan itu juga ia menegaskan, tak akan berhenti untuk terus mencari keadilan.

“Sebelum putusan pem­berhentian dikeluarkan, DPC sama sekali tidak mengin­for­masikan kesalahan apa yang saya lakukan. Tiba-tiba saya telah dipanggil ke DPP untuk mengklarifikasi sejumlah tu­duhan,” kata Dedek.

Beberapa hal yang di­tu­duh­kan itu sebut Dedek, dia­ntara­nya terkait tuduhan pe­lang­garan terhadap ADRT partai. Dedek disebutkan telah menghadiri kampanye partai lain, tak pernah hadir ke kantor partai, serta tidak membayar kewajiban ke partai.

Dijelaskan, kehadiran diri­nya pada sebuah kampanye partai yang berlangsung di Padang, bukanlah untuk mem­beri du­kungan, tapi semata melihat seberapa besar ke­kuatan lawan. Kemudian per­soalan ke­tidak­hadirannya di kantor DPC PDIP semata ka­rena kesibukannya di teng­ah masyarakat. “Kalau soal pem­bayaran kewajiban ke partai, saya selalu me­nu­nai­kan­nya,” katanya.

Terkait adanya informasi yang mengatakan bahwa dia mengirim pesan singkat (SMS) yang menyebut bahwa mereka yang tergabung di PDIP sama dengan PKI, Dedek menyebut jika itu dimaksudkannya bukan untuk semua kader. Pesan ter­sebut hanya dis­ampai­kan­nya satu arah ke sesama kader PDIP.

“Itu hanya sebagai bentuk curhat atas perlakuan yang saya terima dari oknum di DPC yang bersikap tak adil. Akan berbeda jika saya men­yam­paikan pesan itu di kha­layak ramai atau di media sosial seperti facebook,” ujarnya.

Atas beberapa alasan tadi, Dedek menilai putusan pe­me­catannya di DPRD Padang lebih karena faktor sakit hati atau ketidaksenangan oknum. Dedek menegaskan kalau oknum yang ia maksud tak menyukainya itu adalah Al­bert Hendra Lukman, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC.

Dedek juga menilai jika proses pemberhentiannya itu memiliki banyak kejanggalan. Surat pengajuan pem­ber­henti­an yang ditujukan DPRD ke Walikota Padang, hanya ditan­datangani oleh Wakil Ketua DPRD, Asrizal. Padahal Ke­tua DPRD, Erisman tidak me­miliki halangan apa-apa untuk mela­kukannya. Surat itu juga tidak dibubuhi dengan stempel.

Tak sampai di sana saja, ia menilai ada cacat administrasi pada surat pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur Sumbar. Pada SK bernomor 171-317 tertanggal 16 Maret 2016 disebutkan, gubernur memberhentikan Dedek de­ng­an merujuk pada surat pem­berhentian yang diajukan Ketua DPRD Padang.

“Kok bisa surat yang hanya ditandatangi Wakil Ketua DPRD disebut sebagai surat dari Ketua DPRD. Saya yakin dalam persoalan ini gubernur tak bisa diotak-atik oknum partai, dengan adanya ke­sa­lahan pada surat pem­ber­hentian. Saya harap gubernur mengkroscek kembali staf yang membuatnya,” tutur Dedek lagi.

Terpisah, Ketua DPC PDI Kota Padang Albert Indra Lukman menyebutkan selu­ruh keputusan yang diambil DPP telah melalui proses dan me­kanisme partai. Selain itu, terkait proses hukum-pun juga, Dedek Nuzul Putra su­dah men­cari keadilan dan  telah tuntas hingga ke Mahkamah Agung.

"Jadi, kalau disebut men­dzalimi, saya malah bingung. Dzalim dari sisi mananya," katanya. (h/len)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 06:04:48 WIB

    Masih PSBB, Pembukaan Objek Wisata di Padang Tunggu Keputusan Gugus Covid-19

    Masih PSBB, Pembukaan Objek Wisata di Padang Tunggu Keputusan Gugus Covid-19 HARIANHALUAN.COM -- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang masih akan menutup sementara dua objek wisata di Kota Padang, yakni Pantai Air Manis, dan Gunung Padang selama Pembatasan Sosiap Berskala Besar (PSBB) pencegahan.
  • Senin, 20 Agustus 2018 - 20:09:00 WIB

    Perbedaan Iduladha, Gusrizal Gazahar: Sebaiknya Ikuti Keputusan Bersama

    Perbedaan Iduladha, Gusrizal Gazahar: Sebaiknya Ikuti Keputusan Bersama PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar menanggapi adanya perbedaan hari raya Iduladha. Menurutnya, jika terdapat perbedaan pelaksanaan, sebaiknya umat mengikuti keputusan bersama..
  • Jumat, 16 Desember 2016 - 01:32:41 WIB

    Erisman Tidak Terima Putusan PTUN

    PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Kota Padang Erisman tidak terima, gugatannya terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pa­dang, SK No.04/PTS/BK/DPRD-Pdg/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016, tentang pem­ber­hentiannya dari jabatan Ket.
  • Sabtu, 08 Oktober 2016 - 03:08:21 WIB

    Langkah Alih Status IAIN IB jadi UIN Tunggu Keputusan Presiden

    Langkah Alih Status IAIN IB jadi UIN Tunggu Keputusan Presiden PADANG, HALUAN — Alih status Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol (IAIN IB) Padang menuju Universitas Islam Negeri (UIN) tinggal beberapa langkah lagi. Saat ini pengajuan izin prinsip sudah diajukan ke presiden tinggal m.
  • Rabu, 05 Oktober 2016 - 03:07:14 WIB
    KISRUH TANAH DI KOTO TANGAH

    Ada yang Janggal di Putusan Pengadilan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Hukum Agraria asal Universitas Andalas (Unand) Kurniawarman menilai ada yang janggal dalam putusan pengadilan terhadap seng­keta tanah Maboet. Hal itu didasari atas pengamatannya terhadap perkar.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]