Untuk Bebaskan 10 WNI

Pemerintah Tolak Berikan Uang Tebusan


Senin, 11 April 2016 - 04:50:55 WIB

JAKARTA, HALUAN—Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf akan bebas. “Insyaallah,” katanya di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timu, Minggu (10/4) kemarin.

Kalla menjelaskan, pemerintah tidak akan membayar uang tebusan kepada Kelompok Abu Sayyaf. Menurut dia, negara tidak bisa menfasilitasi permintaan itu.

Terkait perusahaan kapal yang ingin membayar sandera, tutur Kalla, itu terserah mereka. “Kita tidak bisa larang,” katanya.

Namun, Kalla tidak menjelaskan bagai­mana perkembangan untuk melepaskan sandera yang merupakan anak buah kapal itu. Alasannya, kata Kalla, dia belum mendapatkan informasi terbaru.

Batas waktu untuk pembayaran tebusan sudah lewat. Kelompok Abu Sayyaf mem­berikan deadline 8 April 2016, namun hingga kemarin Pemerintah Indonesia tidak mau mengabulkannya.

Diklaim Sehat

Kementerian luar negeri (Kemenlu) Indonesia mengatakan, 10 Warga Negara Indonesia (WNI) masih disandera kelom­pok militan Abu Sayyaf. Meski begitu, kon­disi mereka diklaim sehat. “Info terakhir yang kami peroleh, semua WNI dalam keadaan baik,” ujar Di­rektur Perlindungan Warga Ne­gara Indonesia dan Badan Hu­kum Indonesia Kemenlu Indo­nesia, Lalu Muhammad Iqbal, Minggu (10/4).

Ia menambahkan, pemerin­tah Indonesia tidak tinggal diam menanggapi WNI yang masih disandera tersebut.

“Pemerintah terus intensif­kan koordinasi dan komunikasi da­lam rangka pembebasan WNI,” katanya.

Tak Bisa Kirim Pasukan

Kepala Kepolisian RI Jen­deral Badrodin Haiti menya­takan Indonesia mempercayakan pembebasan 10 warga Indonesia yang disandera kelompok eks­tremis Abu Sayyaf di Filipina. Pasalnya, dalam konstitusi Fili­pina negara lain tidak diizinkan melakukan operasi militer di negaranya.

“Dari kemarin sudah disam­paikan tidak memungkinkan oleh melakukan aksi di wilayah teritorial Filipina,” katanya di sela-sela acara pameran ‘Toge­ther We Can Turn Back Crime’ di pusat perbelanjaan Gandaria City Jakarta, Minggu (10/4) kemarin.

Ia mengatakan Indonesia hanya bisa berkoordinasi dan siap mengirim perwakilan jika se­waktu-waktu diminta. “Tentu masih berusaha juga. Kami hanya sebatas mengoordinasikan. Ka­lau toh nanti diminta observer dari kami mungkin kami bisa mengirimkan, tetapi kalau pasu­kannya itu secara konstitusi tak memungkinkan,” ujarnya.

Kendati demikian, ia juga menegaskan bahwa Indonesia juga tidak ikut campur dalam hal tebusan. Badrodin berharap pemerintah Filipina dapat mem­bebaskan dan memu­lang­kan 10 WNI itu dalam keadaan selamat ke Tanah Air.

Soal tawaran Umar Patek, terpidana kasus terorisme, untuk menjadi negosiator pembebasan 10 WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf di Filipina, menurut Kapolri sulit dikabulkan. Ba­drodin tidak mau mengganggu koordinasi dan negosiasi yang tengah dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah Filipina.  “Itu agak sulit dite­rima,” katanya.

Menurit Badrodin, selama ini pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berdialog dengan peme­rin­tah Filipina. Upaya di luar itu, kata dia, belum memungkinkan.

“Pemerintah Filipina tak mau memberikan otoritas kepa­da yang lain. Jalur untuk bisa ber­komunikasi dengan pihak-pihak lain bisa dimanfaatkan, tetapi melalui jalur resmi. Saya pikir tak memungkinkan,” katanya.

Sebelumnya, mantan pim­pinan kelompok Jamaah Isla­miah (JI) Umar Patek mena­warkan diri sebagai negosiator demi membebaskan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Umar mengatakan bahwa ia mengenal pimpinan Abu Sayyaf. Imbalannya, ia me­minta remisi kepada pemerintah Indonesia.

Hingga saat ini sepuluh warga Indonesia awak kapal Brahma 12 masih disandera kelompok ek­tremis Abu Sayyaf di sebuah pulau di selatan Filipina. Mereka meminta tebusan sebagai syarat pembebasan sandera, namun belum dikabulkan.

Peristiwa penyanderaan itu diawali pada 26 Maret, saat kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 tengah mem­bawa 7.000 ton batu bara dari Sungai Puting di Kalimantan Selatan menuju Batangas kawa­san Filipina Selatan.

Kedua kapal itu diawaki 10 orang warga negara Indonesia. Karena membawa ribuan ton batu bara, kecepatan mereka hanya 4 knots. Tiba-tiba, kapal itu dicegat dari sebelah kanan oleh orang tak dikenal bersenjata.

Mereka pun dibawa ke Fili­pina. Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar. Kelompok itu beberapa kali menculik warga asing dan me­minta tebusan, tetapi ini adalah kejadian pertama terhadap WNI. (h/rol/kmp/tmp)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]