Membangun GUG di PTS di Sumatera Barat


Selasa, 12 April 2016 - 03:12:05 WIB
Membangun GUG di PTS di Sumatera Barat

Tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance/GUG) pertama kali dicanangkan oleh pemerintah setelah era reformasi 1998. Dengan konsep awal bagaimana agar perguruan tinggi mandiri, mampu menjawab tantangan globalisasi.  Tantangan-tantangan zaman yang terjadi mau tidak mau harus diantisipasi dengan sistem pendidikan, tidak terkecuali pendidikan tinggi.

Konsep ini kemudian di­te­rap­kan pada perguruan ting­gi dengan status Badan Hu­kum Milik Negara (BHMN), awal­nya untuk lima Pergu­ru­an Tinggi Negeri (PTN) ter­ke­muka di Indonesia. Na­mun kemudian pemerintah mene­tap­kan status 11  PTN menja­di PTN Badan Hukum (PTN BH) yakni UI, UGM, ITB-Ban­dung, IPB-Bogor, UPI Ban­dung, USU, Unair, Um­pad, Undip Semarang,  Unhas Makassar, dan ITS Surabaya.

Penerapan konsep GUG bagi 11 PTN BH di atas dinilai sukses, bahkan belakangan ini dinilai telah matang dan ter­buk­ti menjadi perguruan ting­gi yang mandiri, sehingga patut menjadi contoh bagi PTN-PTN lain, dan rujukan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia.

Sekarang di saat PTN BH itu telah sampai pada taraf pengelolaan dengan tata kelo­la GUG itu. Mereka mulai bergerak menuju PT dengan tata kelola world class univer­sity. Mencapai target 500 universitas top dunia, bebera­pa tahun ke depan (M. Nasir, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, antara­news.com 10/9/2015).

Berkaca pada sukses 11 PTN BH itu, sudah seha­rusnya pimpinan PTS berbe­nah, membuat terobosan, mempercepat PTS bergerak menuju tata kelola yang baik dan terukur, agar pada saatnya sampai pada tata kelola GUG. Termasuk PTS di ba­wah Koordinasi  Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X, Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Salah satunya STKIP PGRI Sumatera Barat.

Sebagai Lembaga Pendi­di­kan Tenaga Kependidikan (LP­TK) tertua dan terbesar di Ko­pertis Wilayah X, STKIP PG­RI Sumatera Barat telah me­luluskan 15 ribu lebih sar­ja­na pendidikan. LPTK ini se­sung­guhnya diperhitungkan ke­­­beradaannya di antara 200 le­­bih PTS di Kopertis Wila­yah X. Apalagi jajaran pimpi­nan­­nya mampu membawa sam­pai pada tata kelola GUG.

Rotasi kepemimpinan di ST­KIP PGRI Sumbar akan se­gera bergulir seiring bera­khir­nya masa jabatan pada April 2016. Wacana pemili­han dan perbincangan untuk me­lahir­kan pimpinan yang le­bih mum­puni menghadapi tan­ta­ngan global terus ber­hem­­bus da­ri keluarga besar ci­vitas aka­demika. Mulai dari ma­­ha­siswa, karyawan, dan pa­ra dosen. Bahkan di level pim­pinan program studi, dan unit, serta di tingkat pimpinan institusi.

Seluruh civitas akademika layak mengharapkan yang terbaik, yakni lahirnya kepe­mim­pinan yang dapat mem­ba­wa perubahan. Apalagi kita telah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). LP­TK yang tercatat dengan ma­ha­siswa terdaftar saat ini sebanyak 9.008 (BAAK ST­K­IP PGRI Sumbar 9/4), mem­butuhkan figur kepe­mim­pinan yang mampu meng­hadapi tantangan itu.

Ditambah PTS ini juga memiliki sarana prasarana pendukung yang lengkap. Enam gedung megah, ter­masuk STKIP Confention Center selesai tahun ini. Bera­da di lereng Gunung Pangilun nan asri dan fasilitas pendu­kung lainnya.

Memiliki sebanyak 269 do­sen, dengan kualifikasi, 12 orang berpendidikan doktor dan selebihnya magister (S2). Be­rarti kualifikasi dosen telah me­menuhi persyaratan yang di­tetapkan Kemenristek Dik­ti.

Sebagai PTS yang men­cetak tenaga keguruan dan ilmu pendidikan tertua dan terbesar di Kopertis Wilayah X, seluruh civitas akademika diyakini sudah siap untuk berkompetisi dengan cerdas dan terbuka, dalam pesta demokrasi pemilihan pim­pinan perguruan tinggi ini.

Hemat penulis, siapa pun yang akan duduk di pucuk pimpinan, tidak terlalu diper­ma­salahkan. Yang penting terpilih secara demokrasi yang adil, dan lebih penting lagi mampu membawa peru­bahan memenuhi harapan seluruh civitas akademika.

Salah satu harapan besar itu adalah STKIP PGRI Sum­bar sampai pada tata ke­lola GUG. Harapan besar ini memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwu­judkan, namun dengan kerja keras yang didukung kepe­mimpinan yang andal, bukan pula sesuatu yang sulit.

Konsep GUG yang me­ngu­sung sistem manajemen pengelolaan PT dengan tata kelola yang baik dan terukur, ternyata bisa berjalan sukses di 11 PTN BH yang dise­butkan sebelumnya.

Merujuk pada konsep good governance dan sistem ma­najemen yang baik, dirilis Uni­ted Nations Development Pro­gramme (UNDP), tahun 2011. Good governance pada da­sarnya berpegang pada sem­bilan prinsip good beri­kut:

Pertama partisipasi. Se­mua komponen yang terlibat secara utuh dalam tata kelola institusi PT, tersebut memi­liki hak, kewajiban, dan suara sama dalam pembuatan kepu­tusan, baik secara langsung maupun tidak.

Bagi komponen yang tidak bisa secara langsung menyam­paikan aspirasi, dapat melalui perwakilan yang syah me­nyam­paikannya. Partisipasi harus dibangun berdasarkan kebebasan berasosiasi dan mengeluarkan pendapat (ber­pen­dapat) secara konstruktif. Ini yang harus dibangunkan oleh pemimpin baru ke depan.

Kedua taat pada hukum, aturan dan kesepakatan. PT yang baik, harus taat pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. PT sebagai lembaga pendidikan tinggi, pelaksa­naannya diatur sedemikian rupa, seperti; Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendi­dikan Tinggi.

Ketiga transparansi. Trans­paransi berasal dari kata tras­pa­ran, makna katanya, hemat penulis “terbuka”. Kepe­mim­pinan ke depan juga harus dibangunkan semangat keter­bu­kaan. Keterbukaan atas dasar kebebasan arus infor­masi. Arus informasi tentang apa pun, terutama tentu ten­tang tata kelola dan Tridarma, termasuk keterbukaan masa­lah pengelolaan keuangan PT.

Seluruh informasi secara langsung dapat diakses bersa­ma civitas akademika PT. Sebab, informasi yang dapat di­akses bersama akan dapat dipahami dan dimonitor ber­sa­ma, akan membangun sema­ngat kebersamaan dan sema­ngat rasa memiliki, inilah indikator penting untuk men­jadikan PT lebih maju.

Keempat ketanggapan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang perhatian dengan situasi apapun. Pe­mim­pin yang perhatian, di­ciri­kan dengan tipikal kepe­mim­pinan yang melayani bukan dilayani.

Membangun, bukan yang merubuhkan, menyemangati bukan menyalahkan, menase­hati bukan menghukum, me­nya­mankan bukan menakut-nakuti, menentramkan bukan mengancam, penyadaran bu­kan pemaksaan, berpikiran positif  bukan berprasangka buruk, dan sebagainya.

Pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan PTS ini, pada usia 32 tahun. Usia yang cukup dewasa untuk mewujudkan good governance.

Kelima kesepakatan bersa­ma. Makna yang lebih tepat­nya demokrasi. PT yang baik, PT yang menjunjung tinggi de­mo­krasi. Pemimpin demo­kra­si, akan dapat menjadi peran­tara kepentingan yang berbe­da untuk memperoleh pi­lihan terbaik bagi kepen­ti­ngan ber­sa­ma yang lebih baik dan luas. Kepemimpinan de­mokrasi ini dibutuhkan PT ke depan menuju good gover­nan­ce.

Keenam keadilan dan pe­me­ra­taan. Semua civitas aka­demika punya kesempatan yang sama dalam menja­lan­kan Tridarma PT, sesuai de­ngan bidang dan kapasitas masing-masing dan taat pada hukum yang berlaku.

Taat pada hukum itu, se­mua­nya berprinsip pada ke­adilan dan pemerataan. Kea­di­lan yang merata dan tanpa pandang bulu. Ke depan pim­pi­nan seperti inilah yang dibutuhkan LPTK PTS tertua di Sumbar ini.

Mereka yang terpilih ha­rus mampu  memimpin de­ngan prinsip keadilan yang merata, bukan keadilan yang tebang pilih dan pilih kasih, serta tidak lagi menge­depan­kan golongan dan kelompok.

Ketujuh keefektifan dan ke­efisienan. Prinsip penge­lo­la­an PT yang baik, juga me­nge­depankan konsep efek­tif dan efisien, menggunakan sum­­berdaya yang tersedia de­ngan sebaik mungkin untuk men­­capai visi, misi, dan tujuan PT. Ke depan, PT sangat mem­butuhkan pimpinan yang mengedepankan konsep efek­tif dan efisien dalam tata ke­lola yang baik dan terukur itu.

Kedelapan akuntabilitas. Semua keputusan dan tata kelola PT harus dapat diper­tanggungjawabkan kepada semua pihak, mulai dari civi­tas akademika, yayasan, sta­ke­­holder, bangsa, agama, dan Negara, bahkan sekaligus akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sesuai dengan hadits Nabi Mu­ham­mad SAW “setiap pemimpin akan diminta pertanggung­ja­waban terhadap apa yang dipimpinnya”.

Kesembilan visi yang stra­te­­gik. Good ke sembilan ini sa­ngat penting untuk melang­kah maju dengan tata kelola GUG. Pimpinan harus cakap me­rumuskan visi yang strate­gis dan pengembangan sum­ber­ daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan de­ngan amanah UU yang ber­la­ku.

Semua akan bisa tercapai, apabila seluruh civitas aka­de­mika bersatu padu dalam satu hati kepemimpinan. Pe­mim­pin yang akan dapat me­nga­yo­mi seluruh civitas aka­de­mi­ka dan elemen terkait. Pe­mim­pin yang tidak akan me­nge­cilkan bagian yang lain. Bah­kan meniadakannya. Ti­dak ada lagi bagian yang tersa­ki­ti, sehingga mengganggu ki­nerja kepemimpinan, menu­ju Good University Governan­ce.

Sekarang harapan itu ter­bu­­ka lebar di depan mata. Ger­bang perubahan dan hara-pan baru itu sudah dekat. Kampus ini menunggu pe­mim­pin yang akan membawa ke arah kampus yang lebih mandiri dengan tata kelola yang baik dan terukur. Sela­mat berdemokrasi. ***

 

DR. YUZARION ZUBIR, M.PSI.
(Dosen Psikologi Pendidikan STKIP PGRI Sumatera Barat)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:24:15 WIB

    Urgensi Membangun Generasi Emas Sejak Dini

    Urgensi Membangun Generasi Emas Sejak Dini Perkembangan maupun keberhasilan suatu negara atau daerah tidak hanya dapat diukur dari perkembangan ekonomi, tapi juga berdasarkan indeks kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Development Index (HDI). Kualitas SDM In.
  • Selasa, 27 September 2016 - 02:39:08 WIB

    Membangun Ekonomi Desa/Nagari

    Masyarakat desa yang selalu diper­sep­sikan sebagai masyarakat yang udik, miskin, kolot dan tidak maju harus segera dihapus. Desa memiliki potensi ekonomi, terutama di sektor pertanian. Desa harus kita bangun. Masyarakat de.
  • Jumat, 09 September 2016 - 02:04:01 WIB

    Membangun Perekonomian Nagari

    Nagari atau desa identik dengan perma­salahan. Masalah jalan buruk, irigasi, fasilitas umum, sumber daya manusia, lapangan kerja, kemiskinan dan lainnya..
  • Kamis, 11 Agustus 2016 - 04:16:29 WIB

    Bersama Membangun Nagari

    Bersama Membangun Nagari DENGAN banyaknya laki-laki pergi merantau dari bumi Minangkabau ke manapun di gugusan Nusantara dan bahkan ke berbagai pelosok dunia ini, Nagari-nagari asal di Minangkabau dan Sumatera Barat khususnya banyak yang tak tergabah.
  • Senin, 01 Agustus 2016 - 03:45:36 WIB

    Membangun, Jangan Latah

    Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan prinsip pendekatan terintegrasi hingga holistik-tematik. Jika tak dilakukan dengan target dari program pembangunan tidak akan bisa dicapai jika masing-masing stakeholder berjalan.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]