Peringatan HUT ke-175 Akan Diwarnai Bedah Visi dan Misi Limapuluh Kota


Selasa, 12 April 2016 - 03:18:01 WIB
Peringatan HUT ke-175 Akan Diwarnai Bedah Visi dan Misi Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Forum editor yang anggotanya terdiri dari 25 media massa di Provinsi Sumatera Barat, bakal membedah visi dan misi Kabupaten Limapuluh Kota, seiring dengan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota yang ke-175.

Acara yang bakal diramaikan sekitar 2.000-an peserta ini menurut rencana bakal dihadiri para perantau dan tokoh Luak Limopuluah lainnya. “Kita juga akan melaksanakan bedah visi dan misi di Auditorium Politani pada 17 April mendatang. Disamping 25 editor media massa, sejumlah tokoh juga sudah memastikan hadir, diantaranya mantan rektor Unand, Rektor IAIN dan sejumlah rektor yang ada di wilayah Sumatera termasuk Ketua Kopertis Profesor Ganefri,” ujar Wabup Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan di halaman kantor bupati setempat, Senin (11/4).

Debat yang akan dilaksanakan, lanjut Ferizal Ridwa, akan disiarkan secara langsung atau on air pada sejumlah media elektronik dan radio dari pukul 14.00 WIB sampai 16.00 WIB. Usai debat, dilanjutkan dengan acara Gerakan Sato Sakaki membangun Kabupaten Limapuluh Kota dipimpin Adrinof Chaniago.

Ditambahkannya, acara ini sudah sesuai dengan intruksi Presiden. Karenanya, ia meminta seluruh SKPD di jajaran Pemkab Limapuluh Kota, perlu menyemangati dan mensukseskan acara tersebut. “Memang ini betul yang diarahkan Presiden. Untuk pengendalian politik anggaran kebijakan kepala daerah,” tuturnya.

Menurut Ferizal, pagi menjelang debat berlangsung, juga digelar sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2014 dan PP Nomor 8 tahun 2016 dengan nara sumber Prof Erison Baswir dari Universitas Trisakti yang juga Komisaris BNI. Berikutnya sekitar pukul 11.15 WIB, dilanjutkan dengan ceramah atau sosiaslisasi yang bertemakan “Dari Harau Menuju Dunia”.

 Selain dari Universitas Trisakti, sosialisasi ini juga bakal dihadiri juara pertama dan tiga Yayasan Puteri Indonesia serta duta wisata parlemen Indonseia, Ade Rezki yang juga anggota DPR RI. Dalam kesempatann itu Wabup juga meminta Bagian Hukum Setkab untuk menyerahkan data tentang Peraturan Bupati dan Peraturan daerah yang harus dibatalkan atau tidak difungsikan.

Sebab, menurut Presiden Jokowi, dari 52.000 Perda di Indonsia, sebanyak 3.000 diantaranya bermasalah. “Karenanya Presiden memberi kita kewenangan langsung untuk menolak agar tidak menghalangi kinerja pemerintah tersebut,” pungkasnya. (h/zkf/hel)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]